Jumat, 26 Oktober 2018

PENYIAPAN DAN PEMBINAAN GURU DI SINGAPORE (1)


Lima hari mengikuti workshop di THF (The Head Foundation), diselingi berkunjung ke NIE (Nanyang Institute of Education) dan Fajar Secondary School, saya merasa belajar banyak.  Selama workshop, saya sempat mengikuti presentasi dan bahkan diskusi di luar forum dengan beberapa orang yang faham bentul bagaimana Singapore menyiapkan calon guru dan membinanya setelah mereka bekerja.   Di samping Prof Gopinatan yang punya pengalaman panjang di NIE, juga Prof Berinderjeet Kaur-profesor Pendidikan Matematika di NIE-yang ternyata penggagas “teaching track” dalam pembinaan guru, Prog Teo Tang Wee-profesor Pendidikan Sains-, Dr. Jessie Png-orang yang lama menjadi Assistant Dean yang mengurusi practicum (mirip dengan PPL di LPTK), Mrs Belinda Charles-pensiunan kepala sekolah dan lama menjadi Dean of School Principal Academy (semacam MKKS di Indonesia)-, Mrs Margaret Tan-orang yang lama menjadi kepala sekolah dan baru saja pensiun.  Tentu saja, diskusi dengan beberapa dosen di NIE dan guru-guru di Fajar Secondary School.

NIE adalah satu-satunya lembaga yang bertugas menyiapkan calon guru dan sekaligus melakukan pembinaan guru, termasuk kepala sekolah, di luar pembinaan rutin oleh jajaran MoE (Kementerian Pendidikan Singapore).  Jadi Singapore tidak memiliki LPMP dan P4TK seperti di Indonesia.  Mungkin negara kecil dengan penduduk sekitar 3,5 juta dengan jumlah guru sekitar 33 ribu orang.  Secara georgrafis juga hanya merupakan sebuah pulau kecil, sehingga semua sekolah dapat dijangkau dari NIE.

Secara umum, pendidikan calon guru di Singapore dapat dibagi menjadi 3 track.  Pertama dan yang jumlahnya paling besar disebut PGDE (Post Graduate Diploma of Education) yang dilakukan di NIE selama 16 bulan.  Pesertanya mereka yang sudah memiliki ijasah universitas dalam bidang ilmu murni, misalnya Matematika, Teknik Sipil dan sebagainya.  Bukan dari bidang Pendidikan, misalnya Pendidikan Matematika.  Jadi mereka belum memiliki bekal sama sekali tentang bagaimana mengajar.

Sebelum mendaftar ke PGDE, calon mahasiswa harus menjalani apa yang disebut contract teacher, yaitu menjadi guru kontrak selama 1 semester di sekolah.  Periode ini dirancang untuk semacam penjajagan apakah yang bersangkutan memang senang menjadi guru dan juga cocok untuk menjadi guru.  Senang artinya merasa menikmati mengajar, sehingga tidak mudah keluar ketika kelak menjadi guru.  Cocok, artinya yang bersangkutan punya “bakat” menjadi guru.  Oleh karena itu rekomendasi dari kepala sekolah diperlukan ketika yang bersangkutan melamar ke PGDE.  Kepala sekolah juga tidak sembarangan memberi rekomendasi, karena dari pengalaman biasanya setelah lulus, yang bersangkutan dikembalikan menjadi guru di sekolah yang dahulu yang berangkutan menjadi contract teacher.

Berbekal surat rekomendasi dari kepala sekolah yang bersangkutan mengikuti serangkaian tes di MoE.  Begitu diterima dan mulai mengikuti kuliah, yang bersangkutan mendapat beasiswa (konon cukup besar dan cukup untuk hidup di Singapore) dan jika lulus langsung diangkat menjadi guru.  Yang melakukan tes MoE dan bukan NIE.  NIE tinggal menerima calon mahasiswa yang dikirim oleh MoE.  Pola ini dirancang, karena yang bersangkutan akan menjadi guru-nya MoE, sehingga MoE yang punya kewenangan memastikan siapa yang memenuhi standarnya.  Info yang saya dapat, pejabat di MoE, khususnya di bagian pendidikan (disebut wing teaching) dan bukan bagian pendukung (misalnya keuangan), semuanya mantan guru sehingga mengerti bagaimana guru yang baik.

Pola pendidikan PGDE menggunakan pola in-on-in-on.  Sebagian di sekolah dan sebagian di kampus. Diawali dengan perkuliahan awal di kampus selama 2 minggu (in), disambung dengan pengenalan sekolah (3 minggu), disambung lagi dengan perkuliahan di kampus (in) dan diakhiri dengan praktek mengajar selama 10 minggu di sekolah (on).   Karena mahasiswa PGDE adalah lulusan S1 murni, maka selama perkuliahan mereka mendapatkan matakuliah yang terkait dengan kependidikan dan kemudian dilanjutkan dengan PPL sebagai wahana mempratekkannya d sekolah.

Bagaimana jika bekal bidang studinya kurang?  Misalnya ada S1 Teknik Lingkungan yang ingin menjadi guru IPA?  Bagi mahasiwa seperti itu ada program khusus untuk “menambal” bekal bidang ilmu yang diangga kurang.  Program ini diluar kuliah reguler, sehingga mahasiswa harus bekerja ekstra.  Umumnya ditempuh sebelum masuk di program resmi PGDE.

Pola kedua disebut BSc (Ed) or BA (Ed) track.  Pesertanya lulusan JC (Junior College), mirip SMA tetapi yang dipersiapkan masuk ke universitas, berarti anak yang pandai-pandai.  Program ini ditempuh mahasiswa selama 4 tahun, jadi lebih lama dibanding program S1 (di Singapore disebut bachelor program) yaitu selama 3 tahun. Disebut program BSc (Ed) atau BA (Ed) bukan Bed, karena mahasiswa mendapatkan materi bidang studi “setara” dengan S1 murni.  Dengan demikian seakan-akan, program ini penggabungan antara S1 biasa (BSc ata BA) dengan PGDE. 

Pogram ini merupakan impian MoE Singapore untuk mendapatkan guru yang cerdas dan sekaligus benar-benar ingin menjadi guru sejak lulusan JC.  Yang bisa melamar ke program ini adalah kelompok terbaik dari lulusan JC dan begitu diterima akan mendapat beasiswa yang menggiurkan serta langsung diangkat menjadi guru setelah lulus.  Selama kuliah juga mendapat kesempatan mengikuti seminar di negera lain dengan biaya ditanggung negara. Lebih dari itu, juga mendapat peluang untuk mengikuti program sandwich di negara maju.  Pokoknya program BSc (Ed) atau BA (Ed) ini merupakan program unggulan, dengan fasilitas mewah.

Namun demikian “kemewahan” itu juga belum mampu menari minta anak muda di Singapore.  Informasi yang saya dapatkan tahun ini program ini hanya memiliki 52 orang mahasiswa baru, lebih sedikit dari kursi yang disediakan.  Mengapa?  Menurut informasi, walaupun gaji guru di Singapore cukup tinggi dan ketika kuliah mendapatkan fasilitas yang wah, lulusan JC masih lebih memilih ke profesi lain, yang memang secara finansial lebih menjanjikan.

Progam ketiga yaitu Dip Ed (Diploma Kependidikan), khusus untuk guru bidang seni dan olahraga.  Mereka cukup menempuh studi dalam 2 tahun dan ini merupakan program khusus, karena diambil dari mereka yang benar-benar punya bakat dalam bidang yang sesuai.  Guru seni adalah harus memiliki bakat seni yang menonjol, guru olahraga harus memiliki bakat olahraga yang menonjok, sehingga dapat menadi contoh bagi siswanya.

Sebagaimana disebutkan terdahulu, program pendidikan calon guru, baik PGDE, BSc(Ed)/BA(Ed) maupun Dip Ed, dilaksanakan di NIE dan sekolah partner. Kerjasama antara NIE dengan sekolah tampaknya berjalan dengan baik.  Semua dosen NIE, khususnya yang membidangi pendidikan pernah menjadi guru.  Semua guru dan kepala sekolah adalah mantan mahasiswa NIE. Setiap tahun guru di Singapore wajib mengikuti pengembangan diri selama 100 jam dan pada umumnya ditangani oleh NIE, sehingga mereka mengenal satu dengan yang lain, bahkan merasa satu keluarga.

Apakah semua mahasiwa PGDE, BSc(Ed), BA(Ed) dan Dip ED  lulus dan diangkat menjadi guru? Ternyata hampir semua lulus.  Kalau ada yang tidak lulus, itu yang “keterlaluan” dan biasanya terkait dengan “perilaku” dan bukan karena kemampuan mengajar.  Seleksi yang ketat, pola contract teacher, pembinaan selama kuliah yang sangat efektif, tampaknya dirancang agar tidak banyak mahasiswa yang drop dan merugikan keuangan negara.

Minggu, 21 Oktober 2018

KEJEPIT-BELAJAR DARI PROF GOPINATAN


Prof Gopinatan adalah penasehat akademik di The Head Foundation Singapore dan adjunct professor pada Lee Kuan Yew of Public Policy NUS.  Dia mantan Dean School of Education Nanyang Institute of Education NTU.  Dari tampilan fisik, maupun nama, saya menduga beliau keturunan India.  Saya mengenal beliau belum lama.  Pertama ketemu sambil sarapan padi di hotel Century sekitar 3 bulan lalu.  Kesan pertama saya, Prof Gopinatan banyak pengalaman dalam bidang pendidikan guru.

Tanggal 15-18 Oktober 2018, saya mendapat kesempatan berpartisipasi dalam workhop di The Head Foundation, bahkan saya diberi kesempatan mengisi acara itu bersama dengan Prof Gopinatan.  Berinteraksi seharian pada tanggal 15 Oktober, termasuk makan malam di restoran vegetarian, saya mendapat kesan mendalam.  Bicaranya pelan tetapi menunjukkan kesugguhan serta bijak, yang menggambarkan pengalamannya yang panjang, mulai sebagai guru sampai menjadi dekan di NIE, pensiun dan sekarang aktif sebagai adviser The Head Foundation, sebuah NGO yang bergeran dalam bidang pendidikan dan peningkatan SDM.

Salah satu yang sangat berkesan, ketika beliau bercerita tentang keluarganya.  Beliau bercerita memulai karir sebagai guru Kimia dengan kehidupan pas-pasan, dan setahap demi setahap membaik.  Anak-anaknya tidak mengalami itu, sehingga pandangannya berbeda dengan beliau.  Tampaknya beliau ingin mengatakan, daya juang anak sekarang berbeda dengan generasi beliau karena tidak mengalami susahnya kehidupan.

Pola itu tampaknya disadari oleh pemerintah Singapore, sehingga secara terprogram menumbuhkan keyakinan kepada anak-anak Singapore bahwa Singapore itu “tidak punya apa-apa”, sehingga hanya dapat mengandalkan “kepandaian”.  Orang Singapore harus pandai agar bisa “bersaing” dengan negara lain yang memiliki sumberdaya alam lebih baik.  Kesadaran itu tampaknya telah menjadi program nasional, sebagaimana diuraikan oleh LIM siong Guan, dalam bukunya berjudul “Can Singapore Fall: Making the Future for Singapore”.

Mendengar cerita itu, saya jadi ingat “filosofi kejepit”.  Orang rantau pada umumnya lebih sukses dibanding orang lokal.  Orang Jawa yang dikenal “malas” ternyata menjadi rajin dan pekerja keras ketika merantau keluar Jawa.  Sebaliknya orang Banjar yang konon juga malas ketika tinggal di Kalimantan ternyata menjadi pekerja keras ketika hidup di Jawa.

Mengapa demikian?  Tampaknya “rasa tidak aman”, takut kelaparan, takut tidak punya apa-apa menyebabkan mereka kerja keras, memutar otak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.  Sementara ketika tinggal di kampung halaman, mereka merasa aman, toh sudah punya ini dan itu, banyak keluarga di sekitarnya.  Nah, karena merasa aman tidak tumbuh jaya juang dalam kehidupan sehari-hari.

Saya juga ingat sebuah lagu yang dibawakan oleh Koes Plus, yang menyebutkan “bukan lautan hanya kolam susu..........”, yang seakan mengatakan kalau Indonesia sangat makmur.  Semuanya ada, sehingga kita tidak perlu risau dan secara tidak sadar terselip pesan kita tidak perlu kerja keras, toh tongkat dan kayu bisa jadi tanaman yang bisa dimakan.   Toh, dengan kail saja orang sudah bisa hidup dengan cukup.

Saya juga ingat konon, sekali lagi konon, dalam keluarga pengusaha, generasi pertama dan kedua memiliki daya juang sangat kuat.  Generasi pertama yang memulai, generasi kedua yang membantu generasi pertama sehingga tahu susah payahnya mengelola usaha.  Tiba pada generasi ketika, mereka lahir ketika usaha sudah besar, sehingga tidak mengalami sulitnya kehidupan bahkan tinggal menikmatinya.  Nah, konon mulai generasi ketiga inilah daya juang menurun.

Jadi, rasa aman, tidak pernah mengalami kesulitan hidup dan kondisi seperti itu dapat membuat daya juang orang tidak kuat.  Pertanyaannya, lha kalau memang kondisi nyatanya seperti itu bagaimana?  Misalnya, memang terlahir sebagai anaknya orang kaya.  Memag, terlahir di negara makmur seperti di Indonesia.  Nah, mereka yang menamakan diri sebagai ahli pendidikan, praktisi pendidikan dan pemerhati pendidikan, yang harus memikirkan.  Bagaimana menciptakan situasi belajar yang dapat menumbuhkan daya juang.  Semoga.

Minggu, 14 Oktober 2018

HOTEL BINTANG LIMA MAKAN KAKI LIMA


Saya yakin pembaca mengenal restoran De Cost, yang tersebar di berbagai kota.  Restoran tersebut punya slogan, kalau tidak salah “Rasa Bintang Lima, Harga Kaki Lima”.  Slogan itu dipasang di name board restoran, seakan menunjukkan ke orang lewat “makanlah di Restoran De Cost, karena rasanya top tetapi harganya murah.

Nah, hari ini saya mengalami mirip slogan itu, tepatnya “Hotel Bintang Lima Makan Kaki Lima”.  Ceritanya, saya mengikuti acara workshop yang diadakan The Head Foundation bersama Word Bank di Singapore.  Keberangkatan saya diatur oleh World Bank, sehingga saya tidak banyak mengurus.  Saya hanya berpesan, dari Surabaya ingin naik Garuda via Jakarta.  Via Jakarta, karena memenuhi pesan beberapa teman yang ingin bareng, sehingga bisa bertemu di bandara Cengkareng dan terbang sama-sama ke Changi Singapore.  Mengapa naik Garuda, semata-mata karena maskapai milik pemerintah Indonesia.  Dari Surabaya ada dua peserta, yaitu Bu Lutfi dan Bu Rooselyne, keduanya dari Unesa.

Saya mengingap di Hotel Grand Park City Hall.  Mbak Petra,staf World Bank,  yang memilihkan hotel tersebut.  Saya tidak tahu mengapa dipilihkan hotel itu, mungkin dicarikan yang dekat tempat acara.  Saat Mbah Dyah, staf World Bank, yang biasa mengurus tiket pesawat dan hotel mengurusnya, ternyata tidak dapat menggunakan vocher seperti biasanya di dalam negeri.  Oleh karena itu, menggunakan cara reimbers, yaitu saya harus membayar sendiri terlebih dahulu nanti diganti oleh World Bank.  Mbah Dyah mengatakan nanti travel agent BCD (travel agent langganan World Bank) akan minta nomor kartu kredit.

Ketika Mbak Lidia dari Travel Agent BCD mengirim email, saya menanyakan apakah room rate hotel tersebut tidak melampai plafon World Bank.  Maksudnya jangan sampai saya nombok. Aturan Wolrd Bank itu aturan besi, tidak bisa ditawar sama sekali. Jadi kalau kita nginap di hotel yang tarifnya diatas plafon harus nomboki kekurangannya. Mbak Lidia meyakinkan bahwa harga itu masih dalam plafon Word Bank.  Akhirnya saya bilang OK, tanpa melihat berapa harganya.

Saya berangkat dan menginap di Hotel Grand Park City Hall bersama dengan Bu Lutfiah dan Bu Rooselyne dari Unesa.  Teman-teman dari Indonesia lainnya menginap di Hotel Robinson. Semula saya tidak tahu mengapa. Namun, setelah tiba di hotel dan kedua ibu menanyakan room rate (tarif kamar), saya baru sadar bahwa ternyata sangat mahal.  Dan ternyata hotel tersebut bintang lima, sehingga room ratenya sangat mahal untuk ukuran orang seperti saya.  Untunglah, saya dibayari oleh World Bank, sehingga mungkin untuk ukuran mereka harga itu masih normal.

Bu Lutfi dan Bu Rooselyne risau apakah Unesa mae membayari hotel yang tarifnya mahal.  Saya berkelakar, kan ibu satu kamar untuk berdua, jadi Unesa tentu mau. Kan bisa dianggap separuh tarif per orang.  Memang agak repot, jika kemudian dibandingkan dengan tarif di Indonesia.  Apaagi di Singapore yang terkenal semua mahal.  Toh, banya orang Unesa yang sering ke luar negeri yang tarif hotelnya juga sangat mahal, misalnya di Jepang.  Moga-moga saja Unesa mengerti, apalagi WR 1 yang menugasi kedua ibu tersebut, alumni Jerman yang pasti faham tentang tarif hotel di negara lain.

Ketika, sore hari harus mencari makan malam, saya dengan Bu Lutfi dan Bu Rooselyne menjalankan slogan pada judul tulisan ini. Ketika keluar dan melihat kiri-kanan, saya baru faham mengapa tarif hotel tersebut mahal. Karena lokasinya di daerah elit dan di sekitar hotel-hotel kelas atas. Kemana-mana dekat dan mudah, karena dekat dengan jalur MRT.  Juga banyak mal di dekat hotel.

Keluar dari hotel bintang lima, tetapi mencari tempat makan yang yang murah, sehingga terjangkau oleh saku kami. Itu menjadi tidak mudah, karena di area pusat kota Singapore tidak mudah menemukan restoran halal dengan harga murah.  Pertama kami menemukan food court di basement sebuah mall dan ramai sekali.  Kami masuk dan ternyata tidak menemukan makanan yang “aman”.  Akhirnya kami keluar mencari yang lain.

Bu Lutfi dan Bu Rooselyne yang sibuk googling mencari rumah makan yang halal.  Ditemukan ada Indonesian Halal Food tetapi jauh.  Untungnya ada orang yang membawa gelas McDonald, sehingga Bu Rooselyne menanyakankan dimana McDonald yang terdekat.  Ternyata cukup dekat, sehingga kami memutuskan makan malam di McDonald saja.  Jalan kaki sekitar 15 menit.  Sampai di Mc Donal, kami memilih menu yang cocok yang kira-kira dapat membuat perut kenyang.  Tidak ada nasi, sehinga akhirnya memilih menu kentang goreng plus chiken wing dan minuman coklat panas dengan harga 6 dolar satu porsi atau sekitar 70 rb rupiah.  Harga kali lima untuk ukuran Singapore.  Jadilah tidur di Hotel Bintang Lima tetapi Makan di Kaki Lima.

Kamis, 27 September 2018

KEBIJAKAN ZONASI DALAM PPDB


Tahun ini kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilaksanakan secara nasional dan menimbulkan polemik, bahkan Mendikbud terpaksa harus turun tangan.  Sejauh yang saya tahu, PPDB dengan zonasi, artinya penerimaan siswa baru menggunakan pertimbangan utama kedekatan antara tempat tinggal calon siswa dengan sekolah yang diinginkan.  Tentu ada kuota yang diberikan untuk calon siswa yang tempatnya jauh dari sekolah, namun jumlahnya kecil sehingga hanya mereka yang sangat pandai yang dapat memilih sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya.

Sebenarnya pola itu bukan sesuatu yang baru.  Seingat saya, Pemkot Surabaya sudah melaksanaan pola itu cukup lama dengan nama sistem rayon.  Saya termasuk mendukung pola itu, dengan dua alasan.  Pertama, banyaknya siswa yang bersekolah di tempat jauh dari rumahnya akan menyebabkan transportasi tambah padat.  Belum lagi jika dihitung berapa banyak bensin atau biaya transportasi yang dihabiskan untuk siswa pulang pergi ke sekolah yang jauh dari rumahnya.  Saya pernah berkelakar, jika di Surabaya ada 1 juta siswa yang bersekolah yang jauh dari rumahnya dan setiap hari memerlukan bensin 2 liter untuk pergi sekolah, maka dalam 1 hari ada 2 juta liter bensin yang dihabiskan.  Jika dalam satu bulan ada 24 hari sekolah, maka dalam 1 tahun diperlukan bensin 12x24x2 juta liter atau 576 juta liter.  Sangat besar bukan?

Kedua, pola rayon akan memaksa pemerintah kota untuk memeratakan mutu sekolah.  Maksudnya mengupayakan agar mutu sekolah merata di semua wilayah.  Jika Surabaya dijadikan contoh dan sudah dikenal SMA yang baik itu “SMA Kompleks” di Surabaya Pusat, maka Pemkot Surabaya harus mengupayakan agar di wilayah Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan dan Surabaya Barat agar ada SMA yang mutunya setara dengan SMA Kompleks, sehingga lulusan SMP di wilayah tersebut punya peluang mendapatkan SMA yang baik.  Itulah mengapa, sebelum pola rayoninasi, Pemkot Surabaya mengembangkan apa yang disebut “sekolah kawasan”.  Saat itu Pemkot Surabaya mengembangkan beberapa sekolah negeri di wilayah Utara, Timur, Selatan dan Barat agar mutunya setara dengan SMA di tengah kota.  Salah satu hasil dari program itu misalnya SMA 15 di Menanggal (Surabaya Selatan), SMP 19 (Surabaya Timur) yang mutunya sudah setara dengan sekolah baik di Surabaya Pusat.

Pentahapan itu yang menyebabkan PPDB dengan sistem rayon yang diterapkan di Surabaya dan kemudian berubah nama menjadi PPDB dengan sistem zonasi tidak menimbulkan gejolak berarti di Surabaya. Tetap ada yang tidak puas, tetapi tidak semasif daerah lain, karena di setiap wilayah sudah ada sekolah yang mutunya baik. Ditambah lagi di Surabaya muncul sekolah-sekolah swasta yang bermutu bagus yang umumnya justru berlokasi di pinggiran kota, sehingga orang tua yang tidak cocok dengan sekolah negeri “terbaik” di daerahnya dapat memasukkan anak ke sekolah swasta tersebut.

Sepanjang yang saya baca di koran dan lihat di televisi, orang tua yang protes umumnya beralasan di wilayahnya tidak ada sekolah yang bermutu bagus, sehingga merasa kebingungan.  Mungkin memang ada sekolah yang bermutu baik dan tidak dibatasi zonasi, tetapi umumnya ber-SPP mahal. Oleh karena itu, orang tua yang keuangannya “terbatas” dan masih memilih sekolah negeri merasa kebingungan untuk mendapatkan sekolah bagi anaknya dan akhirnya protes.

Fenomena protes orang tua terhadap kebijakan PPDB berzonasi semakin memperkuat keyakinan bahwa mutu pendidikan kita belum merata.  Kesenjangan mutu pendidikan, tidak hanya antara Jawa dan Luar Jawa sebagaimana sering disebutkan orang, tetapi juga di Jawa dan bahkan dalam satu kabupaten/kota. Tidak hanya di kota kecil tetapi juga kota besar. Sebagai contoh di Surabaya, ada sekolah-sekolah yang bagus tetapi juga masih banyak sekolah yang mutunya jauh dari harapan.

Kita dapat melihat ada sekolah yang tergolong cyber school, tetapi juga ada sekolah masih dengan ruang dan papan tulis.  Jika menggunakan tahapan industri, sekolah kita khususnya di kota besar sudah ada yang terketegori industri 4.0, tetapi juga masih ada yang tergolong industri 2 bahkan industri 1.  Jika menggunakan istilah Alvin Tofler, sudah ada sekolah yang tergolong gelombang 3 tetapi juga masih ada sekolah yang tergolong gelombang 1.

Dengan munculnya protes orang akibat kebijakan PPDB berzonasi mengingatkan kita semua bahwa kesejangan mutu pendidikan kita sangat lebar dan mendorong kita semua untuk mengatasinya. Menurut saya, fungsi pemerintah adalah menyempitkan kesenjangan penddidikan.   Enersi pemerintah yang terbatas harus difokuskan untuk membantu sekolah yang mutunya rendah.  Ibarat kita punya anak banyak, biarkan sekolah yang mutunya sudah bagus dan biasanya diminati banyak orangtua untuk mandiri, enersi kita untuk membantu sekolah-sekolah yang mutunya kurang baik dan biasanya tidak diminati oleh orangtua.  Semoga.

Rabu, 19 September 2018

KORUPSI BERJAMAAH: INDIVIDU ATAU SISTEMNYA?


Saat berkunjung ke Jambi kemarin saya mendapat kesempatan ngobrol dengan beberapa teman disana. Salah seorang teman asli Jambi bercerita tentang kasus korupsi yang sedang membelit Gubernur Jambi yang diduga akan merembet ke banyak anggota DPRD.  Menurut teman tadi, saat ini banyak anggota DPRD Jambi dag-dig-dug, karena setelah Sang Gubernur jadi tersangka dan diperiksa intensif oleh KPK, sangat mungkin mereka akan terseret. 

Mendengar cerita itu yang kemudian disambung mengobrolkan kasus yang membeliat 49 orang anggota DPRD Kota Malang, saya jadi bingung.  Saya tidak tahu pasti berapa orang anggota DPR/DPRD dan pejabat yang terjerat kasus korupsi.  Mengapa sangat banyak politisi, yaitu pimpian daerah dan anggota DPR/DPRD yang tersangkut korupsi. Bahkan teman saya yang suka berkelakar, mungkin masih banyak yang lain yang korupsinya tidak terungkap.

Merenungkan fenomena itu, saya jadi teringat kelakar Pak Intan Ahmad (Dirjen Belmawa dan guru besar ITB).  Katanya, kalau dosen mengajar dan banyak mahasiswa yang tidak lulus harus dipertanyakan itu karena mahasiswa yang tidak pandai atau dosennya yang tidak pandai. Jika yang tidak lulus sedikit dan nilai yang diperoleh mahasiswa bervariasi, dapat diduga mahasiswanya kurang pandai. Buktinya ada mahasiswa yang lulus dan mendapat nilai bagus. Namun jika banyak mahasiswa yang tidak lulus dan hampir semua nilainya jelek, jangan-jangan dosennya yang kurang baik. Buktinya banyak yang tidak lulus dan nilainya semua jelek.

Analog dengan itu, pertanyaannya banyaknya politisi yang tersangkut korupsi itu karena masalah individu atau karena sistem kita.  Yang saya maksud, sistem itu mulai dari pendidikan mereka, sistem politik kita sampai lingkungan kehidupan bernegara kita.  Seorang teman yang berprofesi sebagai polisi bercerita, pencurian/penjambretan itu terjadi karena ada beberapa penyebab, misalnya karena memang si penjahat memang berniat jahat, atau karena si penjahat kepepet kebutuhan tertentu yang memaksa untuk menjambret/mencuru, atau situasi merangsang si penjahat itu menjambret/mencuri.

Apakah cerita teman polisi itu dapat dianalogikan dengan kasus korupsi yang menyangkut politisi?  Saya tidak tahu dan belum pernah mendapat penjelasan.  Jika bisa, maka kita dapat menganalogikan sebagai berikut.  Ada politisi yang korupsi karena memang yang bersangkutan orang “jahat” yang dari “sononya” memang berniat untuk korupsi, misalnya ingin segera kaya dan hidup mewah.  Ada politisi yang korupsi karena kepepet, misalnya harus membayar hutang yang dahulu digunakan untuk kampanye dan sebagainya.  Ada politisi yang sebenarnya tidak berniat jahat dan tidak kepepet, tetapi situasi di tempat kerjanya merangsang dia untuk korupsi.  Misalnya, banyak temannya melakukan korupsi dan justru kariernya menanjak.

Menurut saya, ketika faktor itu tidak harus berdiri sendiri, tetapi sangat mungkin berbarengan dan saling mendukung.  Misalnya yang bersangkutan memang memiliki orang jahat dan situasi merangsang dia melakukan korupsi.  Atau sebenarnya yang bersangkutan bukan orang jahat, tetapi kepepet butuh uang dan situasi merangsang untuk melakukannya.  Atau bahwa ketiga faktor itu saling berkelindan, sudah dasarnya orang jahat, kepepet harus mengembalikan uang yang dahulu digunakan untuk biaya kampanye dan lingkungan memang mendorongnya untuk melakukan korupsi.

Nah, bagaimana kejadian yang menimpa para anggota DPRD di Malang dan lainnya?   Saya kok tidak yakin 41 orang anggota DPRD itu semua orang jahat.  Apalagi yang saya baca di koran, uang yang diterima hanya sekitar 15 juta.  Jadi saya menduga justru faktor situasi yang paling kuat mendorong mereka melakukan korupsi.  Teman saya bercerita, bahwa temannya pernah berseloroh “gila kalau saya tidak ikut, lha semua melakukan dan aman-aman saja”. 

Nah, apakah memang sistem kita yang salah yang menyebabkan para politisi melakukan korupsi?  Jika memang sistemnya yang menyebabkan terjadinya korupsi, sudah dipikirkan bagaimana mengakhiri sistem tersebut.  Saya yakin semua setuju, jika sistem seperti itu yang menyebabkan negara ini berjalan “sempoyongan”. Saya tidak punya kapasitas untuk membahas itu, mungkin teman-teman ahli ilmu politik atau para sosiolog.

Selasa, 18 September 2018

MEMPERTANYAAKAN PENDAPAT SENDIRI TENTANG PROGRAM AKSELERASI

Saya termasuk orang yang tidak mendukung program akselesari di sekolah.  Program yang memperpendek masa studi, dengan cara memberikan kesempatan siswa melompat kelas agar masa studi yang lebih pendek dibanding program biasanya.  Misalnya siswa kelas 2 boleh melompat langsung ke kelas 4, siswa kelas 4 boleh langsung melompat ke kelas 6 dan sebagainya, sehingga masa studi di SD yang lazimnya ditempuh selama 6 tahun dapat ditempuh dalam 5 tahun atau bahkan lebih pendek.  Bahkan ada sekolah yang memiliki program 5 tahun untuk SD, 2 tahun untuk SMP, 2 tahun untuk SMA.  Intinya memberi peluang siswa yang pandai agar lebih cepat menyelesaikan studinya.

Saya tidak menentang program itu, tetapi tidak mendukung.  Mengapa? Karena menurut saya, sekolah tidak hanya untuk urusan kognitif, untuk urusan penguasaan materi ajar, tetapi juga menyangkut pengembangan psikologis anak didik. Mungkin saya dipengaruhi oleh cerita teman yang mengatakan, adiknya sangat pandai dan loncat-loncat kelas, sehingga lulus sebagai dokter pada usia 20 tahun.  Namun karena yang bersangkutan “terlalu sibuk” belajar dan tidak memiliki waktu bermain, sehingga sudah menjadi dokter tetapi masih suka main-main seperti anak-anak.  Teman saya juga mengeluhkan, adiknya yang dokter itu kurang ramah, sehingga terkesan sombong.

Apakah itu hanya kasus atau benar-benar akibat dari proses sekolah yang sangat cepat?  Saya tidak tahu.  Namun saya juga belum memiliki bukti bahwa anak yang menempuh pendidikan akselerasi (dipercepat), nanti akan menjadi orang yang suskes setelah dewasa.  Bukankah kesuksesan orang tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan kognitif.  Bukankah kemampuan dalam bidang sosial seringkali ikut berperan besar dalam kesuksesan seseorang.  Argumen seperti itulah yang membuat saya lebih setuju, biarlah anak sekolah sesuai waktu studi yang normal, mendapatkan interaksi sosial yang cukup, dan bahkan membangun jejaring sejak awal.

Namun pendapat saya yang selama ini saya pegang menjadi goyah, ketika beberapa hari lalu mendapat dikiriman rekaman anak Indonesia yang berusia 12 tahun tetapi sudah semester 4 di Waterloo University Canada.  Konon anak itu dari Bogor.  Tidak jelas dimana anak itu menempuh SD, SMP dan SMA. Juga tidak diceritakan bagaimana ceritanya anak itu sampai kuliah di Waterloo University.  Bidang apa yang dipelajari juga tidak disebutkan, walaupun tampaknya bidang MIPA atau teknologi.

Mengapa saya menjadi ragu terhadap pendapat sendiri, setelah menonton video anak itu?  Karena dalam video itu, anak berbicara “sangat dewasa”, walaupun wajahnya memang tampak masih anak-anak.  Bahasanya terstruktur baik, apa yang disampaikan sangat jelas, intonasinya juga sangat baik.  Tampak sekali anak itu secara psikologis sangat dewasa.  Memang tidak jelas apakah yang yang direkam video itu natural atau diskenario ibarat sebuah film.  Dengan asumsi bahwa yang tampil di video itu natural, ternyata anak yang mengikuti program akselerasi tampak sangat dewasa.

Apakah itu hanya kasus khusus?  Hanya terjadi pada orang tertentun yang kebetulan hebat baik IQ maupun EQ bahkan SQnya, saya tidak tahu.  Ataukan anak itu anak cerdas seperti adiknya teman saya, tetapi mendapatkan bimbingan atau perlakukan khusus, sehingga perkembangan psikologis berjalan “cepat” seiring dengan perkembangan kognitifnya?  Jika betul, seperti apa perlakuan tersebut?  Di sekolah atau di rumah oleh orangtuanya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting diajukan, karena jika benar perkembangan psikologis dan sosiologis dapat dipercepat berbarengan dengan program akselerasi, maka kasus adik teman saya tersebut tidak terjadi.  Anak dapat menyelesaikan studinya lebih cepat dan secara psikologis dan sosilogisnya berkembang seiring dengan itu.

Pertanyaan tersebut saya ajukan, karena sejauh pengamatan saya di kelas akselerasi tidak ada perlakukan khusus kecuali hanya untuk materi ajar.  Bahkan terkesan, anak dibebani berbagai tugas yang membuat tidak memiliki kesempatan bermain lazimnya anak-anak lainnya.  Moga-moga ada teman yang dapat menjelaskan.

Minggu, 09 September 2018

WARNA WARNI CARA BERPAKAIAN


Sore kemarin saya harus menunggu isteri di bandara Ngurah Rai Denpasar sekitar 2 jam. Ceritanya saya diundang oleh Undiksa untuk mengisi sebuah seminar tentang Pendidikan Teknologi di Era Industri 4.0.  Nah, karena harinya Sabtu saya mengajak isteri, agar bisa sekedar jalan-jalan di Bali.  Namun, pada hari Jum’at posisi saya sedang di Jogya, sementara isteri di rumah (Surabaya).  Jadinya, saya terbang dari Jogya sedangkan isteri terbang dari Surabaya dan janjian ketemu di bandara Ngurah Rai Denpasar.

Sebenarnya jam penerbangan sudah diatur, agar datangnya hampir bersamaan.  Namun begitulah penerbangan kita.  Penerbangan isteri saya dari Surabaya delay sekitar 3 jam, sehingga yang mestinya datang lebih dahulu, kedatangan isteri saya justru di belakang kedatangam saya sekitar 2 jam.  Jadi saya harus menunggu di bandara sekitar 2 jam, agar dapat ke hotel sama-sama.

Saya memutuskan menunggu di taman kecil di dekat pintu masuk gedung terminal dari arah kedatangan.  Maksud saya agar isteri tidak perlu mencari-cari, karena begitu masuk gedung terminal sudah ketemu.  Saya juga lebih mudah melihat kedatangan isteri.  Apalagi di dekat itu ada monitor yang melaporkan kedatangan pesawat, sehingga saya dapat melihat apakah pesawat dari Surabaya sudah mendarat.

Karena lokasi taman kecil itu di pinggir jalan menuju tempat pengambilan bagasi dan juga pintu keluar, maka semua penumpang yan datang melewatinya.  Jadilah saya mengamati para penumpang yang lewat selama sekitar 2 jam, termasuk yang mampir berfoto ria di taman itu, maupun di dekat baliho tentang run and pace yang akan diadakan pada tanggal 9 September 2018. Macam-macam ulah mereka, apalagi yang membawa anak atau cucu hampir semuanya mampir untuk berfoto ria.

Tentu kita tahu, bandara Ngurah Rai adalah pintu masuk wisatawan, baik domestik maupun asing.  Dengan demikian yang lewat di dekat saya juga campuran orang asing maupun orang Indonesia. Tentu itu hanya perkiraan saya, karena saya sering kesulitan menebak, ini orang Indonesia atau Malaysia atau Thailand.  Ini orang bule atau orang Indonesia yang berdarah campuran, karena salah satu orangtuanya orang asing, baik itu orang Barat atau mungkin Jepang.  Saya juga sulit membedakan orang Indonesia keturunan Tionghoa atau memang orang dari China atau Taiwan atau Hongkong yang sedang berwisata.  Saya juga tidak dapat membedakan orang Indonesia keturunan Arab atau memang orang Timur Tengah yang datang ke Indonesia. Nah, saya baru bisa menebak-nebak, kalau mereka berbicara.

Karena tidak punya kepentingan apa-apa, selain nunggu kedatangan isteri, akhirnya saya sekedar melihat orang yang lewat.  Nah, yang saya segera lihat adalah cara mereka berpakaian.  Ada yang berpakaian “resmi”, pakai jas atau batik, ada yang berpakaian kasual, ada juga yang sangat santai dengan celana pendek dan kaos oblong dengan sandal jepit.  Itulah yang menarik perhatian saya, sehingga akhirnya selama sekitar 2 jam saya mencermati cara orang berpakaian.

Sangat menarik. Sangat warna warni. Bule yang lewat saat itu hampir semua bepakaian santai, misalnya celama jin dengan kaos oblong.  Wisatawan dari Asia Timur ada yang pakaiannya lebih santai dari para bule, misalnya dengan “tank top yang terkesan seadanya” tetapi juga banyak berpakaian kasual.  Nah, cara berpakaian orang Indonesia juga sangat menarik untuk diamati.  Ada yang berpakaian relatif formal dengan baju batik atau jas tanpa dasi. Mungkin dalam perjalanan untuk acara resmi.  Namun juga ada sangat santai, dengan bersandal jepit, celana pendek dan kaos oblong belel.  Bahkan juga yang berpakaian seksi dengan rok super mini dan kaos ketat.  Namun demikian, dari warna pakaian tidak ada yang mencolok. Selama 2 jam seingat saya hanya ada 1 orang ibu muda yang bercelana panjang berwarna kuning cerah dan bagi hijau bermotif bunga.  Lainnya dengan warna pakaian soft, seperti putih, krem, biru muda, biru hitam dan sejenis itu.

Mencermati pakaian orang yang lalu lalang di bandaa Ngurah Rai, saya jadi teringat amatan berpakaian orang dari berbagai negara/daerah yang pernah dimuat di blok ini.  Orang Jerman dan Belanda umumnya berpakaian dengan warna soft.  Saya tidak pernah melihat orang Jerman (asli-bukan pendatang) yang memakai pakaian berwarna cerah/mencolok, misalnya merah, kuning dan hijau.  Sebaliknya teman-teman dari Afrika banyak yang senang memaka baju berwarna cerah dan warna-warni.  Setahu saya, di Indonesia juga ada orang daerah tertentu yang umumnya berpakaian warna soft tetapi juda ada daerah yang orang-orangnya senang berpakaian warna cerah.

Saya tidak tahu, apakah cara berpakaian terkait dengan kepribadian atau tidak. Apakah terkait dengan tradisi seseorang atau tidak.  Yang saya amati sore itu, ternyata cara berpakaian orang sangat bervariasi, baik orang-orang Indonesia maupun orang-orang Asia Timur.  Yang justru tidak banya variasi adalah turis bule. Mungkin teman psikologi yang dapat menjelaskan.