Rabu, 19 September 2018

KORUPSI BERJAMAAH: INDIVIDU ATAU SISTEMNYA?


Saat berkunjung ke Jambi kemarin saya mendapat kesempatan ngobrol dengan beberapa teman disana. Salah seorang teman asli Jambi bercerita tentang kasus korupsi yang sedang membelit Gubernur Jambi yang diduga akan merembet ke banyak anggota DPRD.  Menurut teman tadi, saat ini banyak anggota DPRD Jambi dag-dig-dug, karena setelah Sang Gubernur jadi tersangka dan diperiksa intensif oleh KPK, sangat mungkin mereka akan terseret. 

Mendengar cerita itu yang kemudian disambung mengobrolkan kasus yang membeliat 49 orang anggota DPRD Kota Malang, saya jadi bingung.  Saya tidak tahu pasti berapa orang anggota DPR/DPRD dan pejabat yang terjerat kasus korupsi.  Mengapa sangat banyak politisi, yaitu pimpian daerah dan anggota DPR/DPRD yang tersangkut korupsi. Bahkan teman saya yang suka berkelakar, mungkin masih banyak yang lain yang korupsinya tidak terungkap.

Merenungkan fenomena itu, saya jadi teringat kelakar Pak Intan Ahmad (Dirjen Belmawa dan guru besar ITB).  Katanya, kalau dosen mengajar dan banyak mahasiswa yang tidak lulus harus dipertanyakan itu karena mahasiswa yang tidak pandai atau dosennya yang tidak pandai. Jika yang tidak lulus sedikit dan nilai yang diperoleh mahasiswa bervariasi, dapat diduga mahasiswanya kurang pandai. Buktinya ada mahasiswa yang lulus dan mendapat nilai bagus. Namun jika banyak mahasiswa yang tidak lulus dan hampir semua nilainya jelek, jangan-jangan dosennya yang kurang baik. Buktinya banyak yang tidak lulus dan nilainya semua jelek.

Analog dengan itu, pertanyaannya banyaknya politisi yang tersangkut korupsi itu karena masalah individu atau karena sistem kita.  Yang saya maksud, sistem itu mulai dari pendidikan mereka, sistem politik kita sampai lingkungan kehidupan bernegara kita.  Seorang teman yang berprofesi sebagai polisi bercerita, pencurian/penjambretan itu terjadi karena ada beberapa penyebab, misalnya karena memang si penjahat memang berniat jahat, atau karena si penjahat kepepet kebutuhan tertentu yang memaksa untuk menjambret/mencuru, atau situasi merangsang si penjahat itu menjambret/mencuri.

Apakah cerita teman polisi itu dapat dianalogikan dengan kasus korupsi yang menyangkut politisi?  Saya tidak tahu dan belum pernah mendapat penjelasan.  Jika bisa, maka kita dapat menganalogikan sebagai berikut.  Ada politisi yang korupsi karena memang yang bersangkutan orang “jahat” yang dari “sononya” memang berniat untuk korupsi, misalnya ingin segera kaya dan hidup mewah.  Ada politisi yang korupsi karena kepepet, misalnya harus membayar hutang yang dahulu digunakan untuk kampanye dan sebagainya.  Ada politisi yang sebenarnya tidak berniat jahat dan tidak kepepet, tetapi situasi di tempat kerjanya merangsang dia untuk korupsi.  Misalnya, banyak temannya melakukan korupsi dan justru kariernya menanjak.

Menurut saya, ketika faktor itu tidak harus berdiri sendiri, tetapi sangat mungkin berbarengan dan saling mendukung.  Misalnya yang bersangkutan memang memiliki orang jahat dan situasi merangsang dia melakukan korupsi.  Atau sebenarnya yang bersangkutan bukan orang jahat, tetapi kepepet butuh uang dan situasi merangsang untuk melakukannya.  Atau bahwa ketiga faktor itu saling berkelindan, sudah dasarnya orang jahat, kepepet harus mengembalikan uang yang dahulu digunakan untuk biaya kampanye dan lingkungan memang mendorongnya untuk melakukan korupsi.

Nah, bagaimana kejadian yang menimpa para anggota DPRD di Malang dan lainnya?   Saya kok tidak yakin 41 orang anggota DPRD itu semua orang jahat.  Apalagi yang saya baca di koran, uang yang diterima hanya sekitar 15 juta.  Jadi saya menduga justru faktor situasi yang paling kuat mendorong mereka melakukan korupsi.  Teman saya bercerita, bahwa temannya pernah berseloroh “gila kalau saya tidak ikut, lha semua melakukan dan aman-aman saja”. 

Nah, apakah memang sistem kita yang salah yang menyebabkan para politisi melakukan korupsi?  Jika memang sistemnya yang menyebabkan terjadinya korupsi, sudah dipikirkan bagaimana mengakhiri sistem tersebut.  Saya yakin semua setuju, jika sistem seperti itu yang menyebabkan negara ini berjalan “sempoyongan”. Saya tidak punya kapasitas untuk membahas itu, mungkin teman-teman ahli ilmu politik atau para sosiolog.

Selasa, 18 September 2018

MEMPERTANYAAKAN PENDAPAT SENDIRI TENTANG PROGRAM AKSELERASI

Saya termasuk orang yang tidak mendukung program akselesari di sekolah.  Program yang memperpendek masa studi, dengan cara memberikan kesempatan siswa melompat kelas agar masa studi yang lebih pendek dibanding program biasanya.  Misalnya siswa kelas 2 boleh melompat langsung ke kelas 4, siswa kelas 4 boleh langsung melompat ke kelas 6 dan sebagainya, sehingga masa studi di SD yang lazimnya ditempuh selama 6 tahun dapat ditempuh dalam 5 tahun atau bahkan lebih pendek.  Bahkan ada sekolah yang memiliki program 5 tahun untuk SD, 2 tahun untuk SMP, 2 tahun untuk SMA.  Intinya memberi peluang siswa yang pandai agar lebih cepat menyelesaikan studinya.

Saya tidak menentang program itu, tetapi tidak mendukung.  Mengapa? Karena menurut saya, sekolah tidak hanya untuk urusan kognitif, untuk urusan penguasaan materi ajar, tetapi juga menyangkut pengembangan psikologis anak didik. Mungkin saya dipengaruhi oleh cerita teman yang mengatakan, adiknya sangat pandai dan loncat-loncat kelas, sehingga lulus sebagai dokter pada usia 20 tahun.  Namun karena yang bersangkutan “terlalu sibuk” belajar dan tidak memiliki waktu bermain, sehingga sudah menjadi dokter tetapi masih suka main-main seperti anak-anak.  Teman saya juga mengeluhkan, adiknya yang dokter itu kurang ramah, sehingga terkesan sombong.

Apakah itu hanya kasus atau benar-benar akibat dari proses sekolah yang sangat cepat?  Saya tidak tahu.  Namun saya juga belum memiliki bukti bahwa anak yang menempuh pendidikan akselerasi (dipercepat), nanti akan menjadi orang yang suskes setelah dewasa.  Bukankah kesuksesan orang tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan kognitif.  Bukankah kemampuan dalam bidang sosial seringkali ikut berperan besar dalam kesuksesan seseorang.  Argumen seperti itulah yang membuat saya lebih setuju, biarlah anak sekolah sesuai waktu studi yang normal, mendapatkan interaksi sosial yang cukup, dan bahkan membangun jejaring sejak awal.

Namun pendapat saya yang selama ini saya pegang menjadi goyah, ketika beberapa hari lalu mendapat dikiriman rekaman anak Indonesia yang berusia 12 tahun tetapi sudah semester 4 di Waterloo University Canada.  Konon anak itu dari Bogor.  Tidak jelas dimana anak itu menempuh SD, SMP dan SMA. Juga tidak diceritakan bagaimana ceritanya anak itu sampai kuliah di Waterloo University.  Bidang apa yang dipelajari juga tidak disebutkan, walaupun tampaknya bidang MIPA atau teknologi.

Mengapa saya menjadi ragu terhadap pendapat sendiri, setelah menonton video anak itu?  Karena dalam video itu, anak berbicara “sangat dewasa”, walaupun wajahnya memang tampak masih anak-anak.  Bahasanya terstruktur baik, apa yang disampaikan sangat jelas, intonasinya juga sangat baik.  Tampak sekali anak itu secara psikologis sangat dewasa.  Memang tidak jelas apakah yang yang direkam video itu natural atau diskenario ibarat sebuah film.  Dengan asumsi bahwa yang tampil di video itu natural, ternyata anak yang mengikuti program akselerasi tampak sangat dewasa.

Apakah itu hanya kasus khusus?  Hanya terjadi pada orang tertentun yang kebetulan hebat baik IQ maupun EQ bahkan SQnya, saya tidak tahu.  Ataukan anak itu anak cerdas seperti adiknya teman saya, tetapi mendapatkan bimbingan atau perlakukan khusus, sehingga perkembangan psikologis berjalan “cepat” seiring dengan perkembangan kognitifnya?  Jika betul, seperti apa perlakuan tersebut?  Di sekolah atau di rumah oleh orangtuanya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting diajukan, karena jika benar perkembangan psikologis dan sosiologis dapat dipercepat berbarengan dengan program akselerasi, maka kasus adik teman saya tersebut tidak terjadi.  Anak dapat menyelesaikan studinya lebih cepat dan secara psikologis dan sosilogisnya berkembang seiring dengan itu.

Pertanyaan tersebut saya ajukan, karena sejauh pengamatan saya di kelas akselerasi tidak ada perlakukan khusus kecuali hanya untuk materi ajar.  Bahkan terkesan, anak dibebani berbagai tugas yang membuat tidak memiliki kesempatan bermain lazimnya anak-anak lainnya.  Moga-moga ada teman yang dapat menjelaskan.

Minggu, 09 September 2018

WARNA WARNI CARA BERPAKAIAN


Sore kemarin saya harus menunggu isteri di bandara Ngurah Rai Denpasar sekitar 2 jam. Ceritanya saya diundang oleh Undiksa untuk mengisi sebuah seminar tentang Pendidikan Teknologi di Era Industri 4.0.  Nah, karena harinya Sabtu saya mengajak isteri, agar bisa sekedar jalan-jalan di Bali.  Namun, pada hari Jum’at posisi saya sedang di Jogya, sementara isteri di rumah (Surabaya).  Jadinya, saya terbang dari Jogya sedangkan isteri terbang dari Surabaya dan janjian ketemu di bandara Ngurah Rai Denpasar.

Sebenarnya jam penerbangan sudah diatur, agar datangnya hampir bersamaan.  Namun begitulah penerbangan kita.  Penerbangan isteri saya dari Surabaya delay sekitar 3 jam, sehingga yang mestinya datang lebih dahulu, kedatangan isteri saya justru di belakang kedatangam saya sekitar 2 jam.  Jadi saya harus menunggu di bandara sekitar 2 jam, agar dapat ke hotel sama-sama.

Saya memutuskan menunggu di taman kecil di dekat pintu masuk gedung terminal dari arah kedatangan.  Maksud saya agar isteri tidak perlu mencari-cari, karena begitu masuk gedung terminal sudah ketemu.  Saya juga lebih mudah melihat kedatangan isteri.  Apalagi di dekat itu ada monitor yang melaporkan kedatangan pesawat, sehingga saya dapat melihat apakah pesawat dari Surabaya sudah mendarat.

Karena lokasi taman kecil itu di pinggir jalan menuju tempat pengambilan bagasi dan juga pintu keluar, maka semua penumpang yan datang melewatinya.  Jadilah saya mengamati para penumpang yang lewat selama sekitar 2 jam, termasuk yang mampir berfoto ria di taman itu, maupun di dekat baliho tentang run and pace yang akan diadakan pada tanggal 9 September 2018. Macam-macam ulah mereka, apalagi yang membawa anak atau cucu hampir semuanya mampir untuk berfoto ria.

Tentu kita tahu, bandara Ngurah Rai adalah pintu masuk wisatawan, baik domestik maupun asing.  Dengan demikian yang lewat di dekat saya juga campuran orang asing maupun orang Indonesia. Tentu itu hanya perkiraan saya, karena saya sering kesulitan menebak, ini orang Indonesia atau Malaysia atau Thailand.  Ini orang bule atau orang Indonesia yang berdarah campuran, karena salah satu orangtuanya orang asing, baik itu orang Barat atau mungkin Jepang.  Saya juga sulit membedakan orang Indonesia keturunan Tionghoa atau memang orang dari China atau Taiwan atau Hongkong yang sedang berwisata.  Saya juga tidak dapat membedakan orang Indonesia keturunan Arab atau memang orang Timur Tengah yang datang ke Indonesia. Nah, saya baru bisa menebak-nebak, kalau mereka berbicara.

Karena tidak punya kepentingan apa-apa, selain nunggu kedatangan isteri, akhirnya saya sekedar melihat orang yang lewat.  Nah, yang saya segera lihat adalah cara mereka berpakaian.  Ada yang berpakaian “resmi”, pakai jas atau batik, ada yang berpakaian kasual, ada juga yang sangat santai dengan celana pendek dan kaos oblong dengan sandal jepit.  Itulah yang menarik perhatian saya, sehingga akhirnya selama sekitar 2 jam saya mencermati cara orang berpakaian.

Sangat menarik. Sangat warna warni. Bule yang lewat saat itu hampir semua bepakaian santai, misalnya celama jin dengan kaos oblong.  Wisatawan dari Asia Timur ada yang pakaiannya lebih santai dari para bule, misalnya dengan “tank top yang terkesan seadanya” tetapi juga banyak berpakaian kasual.  Nah, cara berpakaian orang Indonesia juga sangat menarik untuk diamati.  Ada yang berpakaian relatif formal dengan baju batik atau jas tanpa dasi. Mungkin dalam perjalanan untuk acara resmi.  Namun juga ada sangat santai, dengan bersandal jepit, celana pendek dan kaos oblong belel.  Bahkan juga yang berpakaian seksi dengan rok super mini dan kaos ketat.  Namun demikian, dari warna pakaian tidak ada yang mencolok. Selama 2 jam seingat saya hanya ada 1 orang ibu muda yang bercelana panjang berwarna kuning cerah dan bagi hijau bermotif bunga.  Lainnya dengan warna pakaian soft, seperti putih, krem, biru muda, biru hitam dan sejenis itu.

Mencermati pakaian orang yang lalu lalang di bandaa Ngurah Rai, saya jadi teringat amatan berpakaian orang dari berbagai negara/daerah yang pernah dimuat di blok ini.  Orang Jerman dan Belanda umumnya berpakaian dengan warna soft.  Saya tidak pernah melihat orang Jerman (asli-bukan pendatang) yang memakai pakaian berwarna cerah/mencolok, misalnya merah, kuning dan hijau.  Sebaliknya teman-teman dari Afrika banyak yang senang memaka baju berwarna cerah dan warna-warni.  Setahu saya, di Indonesia juga ada orang daerah tertentu yang umumnya berpakaian warna soft tetapi juda ada daerah yang orang-orangnya senang berpakaian warna cerah.

Saya tidak tahu, apakah cara berpakaian terkait dengan kepribadian atau tidak. Apakah terkait dengan tradisi seseorang atau tidak.  Yang saya amati sore itu, ternyata cara berpakaian orang sangat bervariasi, baik orang-orang Indonesia maupun orang-orang Asia Timur.  Yang justru tidak banya variasi adalah turis bule. Mungkin teman psikologi yang dapat menjelaskan.

Kamis, 06 September 2018

NOT THE SONG BUT THE SINGER: Pengalaman memandu diskusi di Bank Dunia Jakarta


Tanggal 4 September 2018, saya diminta memandu diskusi di forum pendidikan diadakan oleh Bank Dunia Jakarta bersama Balitbang Dikbud Jakarta.  Diskusi dibagi menjadi tiga putaran dengan tiga topik yang berbeda namun saling terkait.  Saya kebagian memandu putaran pertama, dengan topik Performance Based Teacher Pay dan Teacher Hiring, dengan pembicara Dr. Subandi (Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappenas), Dr. Supriano (Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan), Noah Yarrow (Team Leader Bank Dunia Jakarta dan Timor Leste), dan Dewi Susanti (Senior Social Development Specialist Bank Dunia).  Putaran kedua dipandu oleh Pak Ismunadar dari ITB dengan topik Performance Based BOS dengan pembicara Dr. Hamid Muhammad (Dirjen Dikdasmen), Dr. Kamarudin Amin (Dirjen Pendais Kemenag), Javier Luque (Education expert Bandu Dunia Jakarta), Rafael de Hoys (Lead economist di Education Unit Bank Dunia Latin Amerika).  Putara ketiga dipandu oleh Bu Najeela Shihab dari UI, dengan topik Education performance index dan student assessment, dengan pembicara Dr. Totok Suprayitno (Ka Balitbang Dikbud), Dr. Bahrul Hayat (UIN Jakarta dan mantan Sekjen Kemenag), Blane Lewis (Direktur ANU’s Indonesia Project), Rythia Afkar (Economist Bank Dunia).  Peserta diskusi sekitar 40 orang, umumnya pejabat di Kemdikbud, staf Bank Dunia. Fihak luar yang diundang antara lain, pemerhati pendidikan dari perguruan tinggi maupun NGO, misalnya Prof Satryo (dosen ITB dan mantan Dirjen Dikti), Dr. Abdul Malik (konsultan pendidikan ADB), Dr. Itje Chodijah (aktivis Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan), Prof T. Basarudin (Ketua BAN PT dan dosen UI), Dr. Jahja Umar (UIN Jakarta dan mantan Kepala Pusat Penelitian), Prof Iwan Pranoto (dosen ITB).

Walaupun tampaknya pembicara dan pesertanya “tokoh-tokoh” plus “bule-bule” Bank Dunia, ternyata pemikiran yang muncul hampir tidak ada yang baru dan juga tidak terlalu dalam.  Pada saat membahas performance based teacher pay, yang muncul hasil studi Bank Dunia bahwa tidak ada dampak tunjangan profesi terhadap hasil belajar siswa, absensi guru yang mendapat tunjangan profesi justru lebih tinggi dibanding rekannya yang belum mendapatkan tunjangan profesi.  Itu temuan 3 tahun lalu dan sudah sering dibahas.  Menurut saya studi itu hanya “dipermukaan” karena tidak mengungkap faktor penyebabnya.  Hasil belajar yang dilihat dari nilai UN rasanya tidak cukup valid untuk menentukan kinerja guru. Kita sama-sama tahu banyak variabel yang berpengaruh terhadap nilai UN.  Kehadiran guru juga demikian.  Saat studi itu dilakukan, baru separuh guru yang mendapat tunjangan profesi dan pada umumnya mereka guru senior.  Semua orang faham bagaimana tingkat kehadiran guru jika dikaitkan dengan senioritas.  Jadi simpulan bahwa tunjangan profesi tidak bepengaruh terhadap kinerja guru adalah sebuah simpulan yang terlalu simplifikatif.  Bahkan Pak Supriano menunjukkan pengaitan tunjangan profesi dikaitkan dengan kinerja guru sedang dirumuskan mekanismenya.

Ketika membahas teacher hiring, tim Bank Dunia mengusulkan agar seleksi menjadi guru dilakukan dengan ketat, sehingga hanya mereka yang “pandai” yang menjadi guru.  Apakah itu hal baru?  Menurut saya tidak. Hampir semua orang mengatakan begitu. Yang menjadi masalah adalah bagaimana operasional keinginan itu.  Bahkan pasal 23 ayat (1) UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengembangan pendidikan guru berikatan dinas dan berasrama agar lebih efisien dan bermutu.  Jadi kesadaran pentingnya mendapatkan calon guru yang bermutu sudah ada.  Sekali lagi yang menjadi problem adalah kemauan dan kemampuan untuk melaksanakannya. 

Pada putaran kedua, Dr. Rafael dari Bank Dunia mencotohkan bagaimana sebuah distrik di Brasil mampu menggunakan anggaran semacam BOS untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bagaimana pemberian BOS dikaitkan dengan kinerja sekolah.  Apa itu sesuatu yang baru?  Tidak. Sudah banyak diskusi tentang efektivitas BOS, bahkan mempertanyakan apakah BOS tidak diarahkan untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan, sehingga hanya sekolah “level bawah” yang mendapatkan.  Juga sudah dibahas adanya duplikasi perhitungan anggaran pendidikan (yang di dalamnya ada komponen BOS) dari DAU yang dihitung oleh pemerintah pusat tetapi juga dihitung lagi di propinsi/kabupaten/kota. Akibatnya, di sebagian besar kabupaten/kota anggaran pendidikannya mengandalkan dari DAU, sedangkan yang berasal dari PAD sangat minim.   

Pada pembahasan student assessment di putaran ketiga juga tidak ada yang baru, bahkan seakan ada kontradiktif.  Dr. Rythia Afkar dari Bank Dunia menyarankan penggunaan standardized test sejak kelas awal SD, sementara itulah yang ditentang banyak fihak karena tes seperti itu tidak merangsang anak berpikit alternatif.   Sementara Dr. Blane Luwis justru menjarankan penggunaan education index yang diperoleh dari normalized skor hasil belajar digabung dengan tingkat kenaikan kelas.

Yang menggelitik adalah, walaupun yang diungkapkan di forum itu praktis tidak ada yang baru, tetapi banyak peserta mengangguk-angguk.  Saya tidak tahu apa pikiran peserta di balik itu.  Yang saya takutkan, mereka begitu mempercayai apa yang disarakan tim Bank Dunia karena yang menyampaikan “bule” apalagi dilabeli ahli Bank Dunia.  Tampaknya ungkapan not the song but the singer masih berlaku di kalangan elit pendidikan kita.  Kita silau karena yang mengatakan pada “bule” dan bukan terhadap apa yang dikatakan.

Rabu, 22 Agustus 2018

Dr. Varaprasad-Meningkatkan Mutu SMK

Beberapa hari lalu saya mengadiri kuliah umum tentang peningkatan mutu SMK oleh Dr. Varaprasad dari Singapore.  Beliau seorang konsultan yang memiliki pengalaman panjang dalam mengembangkan pendidikan vokasi, baik di Singapore maupun di Timur Tengah.  Kuliahnya sangat menarik karena banyak didasarkan dari pengalamannya dalam mengembangkan pendidikan vokasi. 

Jika diringkas, kuliahnya terdiri dari tiga bagian.  Pertama, Varaprasad menjelaskan fenomena perubahan pola pekerjaan di era Industri 4.0.  Sebenarnya apa yang dijelaskan oleh Varaprasad, sebagian besar sudah diketahui umum.  Misalnya sampai tahun 2020 diperkirakan 35% core skills akan hilang, pekerjaan yang sifatnya berulang akan digantikan mesin dan sebagainya.  Namun, Varaprasad memperkenakan istilah baru yaitu NO COLOUR JOBS, yaitu jenis pekerjaan baru yang memanfaatkan kreativitas, misalnya bloger, vloger dan sebagainya. Ibu rumah tangga yang juga menawarkan makanan secara online dan sebagainya.

Varaprasad juga menjelaskan istilah knowledge based skills.  Menurut dia skills tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan (konsep/teori).  Pesepakbola yang baik tidak hanya pandai menendang bola (skills) tetapi juga faham kemana bola harus diarahkan dan sebagainya.  Dokter bedah merupakan contoh lain, karena tidak hanya harus terampil membedah tetapi juga harus faham organ yang ada di sekitar bagian yang dibedah dan bagaimana memperlakukannya.

Kedua, Varaprasad menjelaskan pengalaman Singapore mengembangkan pendidikan vokasi. Menurut Varaprasad, Singapore mengembangkan pendidikan vokasi sesuai dengan dinamika dunia industri.  Oleh karena kurikulum disusun bersama dengan kalangan industri. Namun demikian, harus diingat bahwa dunia industri selalu egois, ingin menang sendiri.  Mereka ingin kurikulum difokuskan ke pekerjaan di industrinya tetapi seringkali tidak mampu menampung semua lulusannya.  Oleh karena itu dibentuk Industrial Training Board (ITB) yaitu suatu lembaga yang merupakan kumpulan kalangan industri untuk bersama-sama mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi.

Untuk mendorong kalangan industri mendukung pendanaan pendidikan vokasi, pemerintah Singapore mengeluarkan kebijakan setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan dengan skill rendah diwajibkan membayar dana yang dikumpulkan oleh sebuah badan pemerintah.  Dana itu dipakai untuk membiayai pendidikan vokasi.  Semua perusahaan boleh mengirimkan karyawannya, terutama yang skill-nya rendah, untuk mengikuti pelatihan yang didanai oleh dana tersebut.

Singapore juga menghadapi kenyataan bahwa lulusan SMP (4 tahun) yang pandai tidak tertarik masuk ke pendidikan vokasi.  Oleh karena pendidikan vokasi dibuat megah dengan mega kampus yang mampu menampung 10.000 siswa dengan berbagai fasilitas.  Singapore melakukan kampanye bahwa pendidikan vokasi adalah pendidikan karier.  Artinya, siswa menentukan karier yang akan ditekui kemudian memilih pendidikan vokasi yang cocok. Varaprasad juga menyampaikan, ketika pendidikan vokasi memperoleh siswa yang pandai ternyata berdampak sangat baik. Proses pembelajaran berjalan dengan lebih hidup dan setelah lulus mereka memperoleh jenjang karier yang baik.
Ketiga, Varaprasad menyapaika hasil observasinya terhadap SMK yang dikunjunginya.  Walaupun tidak diungkapkan dengan terbukan, Varaprasad melihat bahwa yang masuk SMK di Indonesia bukan lulusan SMP yang tergolong pandai.  Oleh karena itu Varaprasad mengusulkan bagaimana caranya menarik lulusan SMP yang pandai masuk SMK.  Yang dia usulkan dengan mengubah kepanjanga huruf “K” pada SMK, dari “Kejuruan” menjadi Karier. Jadi kepanjangan “SMK” nanti menjadi “Sekolah Menengah Karier”. 

Apakah perubahan nama itu (seandainya dilakukan) dapat menarik minat lulusan SMK yang pandai, masih harus diuji.  Masyarakat tampaknya tidak terlalu terpengaruh dengan nama, dan lebih terpengaruh pada gengsi yang dihasilkan oleh karier lulusannya.  Mengapa Fakultas Kedokteran sangat populer, karena profesi dokter itu bergengsi.  Mengapa bergengsi, karena kehidupan dokter umumnya sangat baik.  Mengapa dulu LPTK tidak mampu menarik lulusan SMA/SMK yang pandai? Karena profesi guru kurang bergengsi.  Mengapa kurang bergengsi, karena kehidupan guru tidak semapan dokter.  Nah, ketika guru mendapatkan tunjangan profesi sehingga kehidupannya membaik, minat lulusan SMA/SMK masuk LPTK meningkat, walaupun namanya tetap LPTK.

Lantas bagaimana strategi untuk mendongkrak mutu SMK?  Sebenarnya kita dapat belajar ke beberapa SMK yang saat inipun mutunya bagus dan diminati lulusan SMK.  SMK seperti itu umumnya ditunjang dengan sarana yang baik serta dana operasional yang cukup.  Jumlah siswa selalu dibatasi sesuai dengan kapasitas sarana yang ada.  SMK seperti itu tidak mengandakan dana operasional dari iuran siswa dan BOS, tetapi memang ada sumber lain yang cukup kuat.  Sumber tersebut ada yang dari pemerintah untuk SMK yang mendapat prioritas khusus, atau dari Yayasan untuk SMK dibawah yayasan yang kuat atau yayasan yang punya industri atau dari sebuah industri yang memang sebagai pendukung SMK tersebut. Intinya, SMK memerlukan biaya operasional yang besar dan tidak mungkin menggantungkan dari iuran siswa.

Bagaimana dengan guru SMK?  Singapore ternyata meniru Amerika Serikat dalam merekrut guru vokasi. Singapore tidak merekrut guru vokasi dari fresh graduate, tetapi dari mereka yang sudah memiliki pengalaman di industri.  Pola yang sekarang juga diterapkan di Korea Selatan. Varaprasad secara tersirat juga menyarankan pola itu untuk SMK di Indonesia.   Rasanya pola ini perlu dicoba dijabarkan.  Mumpung kita punya UU ASN yang memungkinkan mengangkat P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dengan usian maksimal 50 tahun dan dapat saja langsung menduduki golongan IV, sesuai dengan kompetensinya.  Pada beberapa profesi, misalnya pelaut, banyak diantara mereka yang di usia itu sudah jenuh dan ingin mendapatkan pekerjaan yang yang lebih “nyaman”.  Mungkin profesi guru dapat menjadi salah satu altenatif.

Selasa, 26 Juni 2018

PILKADA SERENTAK


Hari ini dilaksanakan Pilkada seretak di banyak propinsi dan kabupaten/kota. Konon ini merupakan pilkada yang sangat menyita perhatian masyarakat dan menyita banyak energi para politisi.  Mengapa?  Karena menyangkut di propinsi dan kabupaten/kota yang berpenduduk besar.  Sebutlah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan dan sebagainya.  Bahkan beberapa pengamat menyebutkan Pilkada tahun ini merupakan pemanasan atau gambaran Pemilu dan Pilpres tahun 2019.

Beberapa hari lalu, saya ngobrol santai dengan beberapa teman lama dan salah satu topiknya adalah Pilkada. Salah satu teman yang ikut ngobrol itu dahulu aktivis mahasiswa dan sekarang terjun ke bidang politik, sehingga menjadi “nara sumber” ketika obrolan menyangkut Pilkada. Peserta ngobrol yang lain umumnya para pendidik dan wiraswasta, waluupun pada umumnya dahulu juga aktif dalam organisasi mahasiswa.

Lucunya, ketika topik obrolannya tentang Pilkada teman politisi itu seakan dikeroyok, diolok-olok dan menjadi bulan-bulanan.  Kasihan juga, karena kadang-kadang sesama teman akrab kalau berkelakar kebablasan.  Secara pribadi saya tidak begitu faham tentang dunia politik, sehingga sampai obrolan buyar karena sudah tengah malam, masih banyak pertanyaan di kepala saya.  Nah, ijinkan saya berbagi.  Minimal untuk mengurangi beban otak saya, syukur kalau ada yang mau menjernihkan.

Pertama, perbandingan politisi sekarang dan jaman kemerdekaan.  Seorang peserta obrolan itu menjelaskan kalau para politisi di era kemerdekaan itu berjuang atas dasar ideologi dengan berani mengorbankan kepentingan pribadi.  Dengan menyebut beberapa nama, teman tadi menunjukkan bagaimana para politisi di era kemerdekaan itu hidup sederhana (bahkan melarat) tetapi gigih memperjuangkan ideologinya.  Menurut dia, politisi sekarang itu menganggap bidang politik dengan pekerjaan, tempat mencari nafkah.  Ideologi tidak penting.  Itulah sebabnya banya politisi yang dengan mudah pindah partai, yang sangat berbeda ideologinya.  Itulah sebabanya para politisi berebut menjadi anggota DPR/DPRD untuk memperoleh penghasilan yang besar.  Apa betul begitu ya? Apakah itu generalisasi yang berlebihan?

Ketika dikeroyok, teman yang terjun ke politik itu mengeluarkan jurus pamungkas dengan menyampaikan: “Itulah kesalahan kalian yang alergi ke politik.  Akhirnya partai politik diisi oleh orang-orang yang tidak baik, sehingga jangan salahkan kalau undang-undang, pimpinan negara, pimpinan daerah serta kebijakannya tidak baik.  Karena undang-undang dan peraturan itu disusun oleh DPR?DPRD yang isinya orang partai politik. Pimpinan negara maupun daerah diajukan oleh partai politik”.  Betul juga ya. Jadi bagaimana ini?  Masuk ke dunia politik takut karena “kotor”, tetapi kalau orang baik tidak masuk kemudian partai politik diisi oleh mereka yang kurang baik.

Kedua, soal koalisi yang seperti gado-gado.  Seorang teman mempertanyakan bagaimana bisa terjadi koalisi partai politik yang berubah-ubah di setiap daerah.  Di propinsi 1 partai politi A berkoalisi dengan B dan C, melawan partai D, E dan F.  Namun di propinsi 2, partai poloitik A berkoalisi dengan D, E melawan partai politik B, C dan F.  Teman politisi ini menjelaskan, itulah dunia politik dan sangat dinamis dan segala kemungkinan dapat terjadi.  Semua partai ingin calonnya jadi, sehingga akan mencari dan mendukung calon yang diyakini bakal menang.

Apakah fenomena itu menguatkan bahwa politisi sekarang bukan orang ideologis, sehingga dengan mudah berbagi koalisi bahkan berkoalisi dengan partai politik yang secara historis memiliki ideologi berbeda jauh?  Teman politisi menjawab dengan enteng: “Itulah seni politik, seni mencari peluang agar dapat posisi yang dapat menentukan kebijakan.  Jika calon yang didukung menang menjadi gubernur/bupati/walikota, maka partai politik itu dapat memasukan perjuangannya menjadi kebijakan daerah”.  Betul juga ya.  Namun apakah itu betul? Atau ada udang di balik batu?

Ketiga, biaya Pilkada.  Seorang kawan minta konfirmasi apakah betul berita bahwa untuk maju menjadi bupati/walikota/gubernur itu memerlukan biaya yang sangat besar.  Ada korang yang menyebut untuk maju sebagai gubernur perlu biaya sampai 300 milyar, untuk menjadi bupati/walikota perlu biaya sampai 150 milyar rupiah.  Teman politisi tidak menjawab secara jelas, jawabannya abu-abu khas seorang politisi.  Dia mengajak berhitung, berapa saksi yang harus diberi uang saku, berapa biaya kampanye, berapa biaya ini dan itu. Ternyata kalau dijumlah memang sangat besar.

Pertanyaannya, dari mana uang itu diperoleh dan bagaimana mendapatkan gantinya.  Mungkinkah penghasilan gubernur itu sebulan lebih dari 300 milyar/60 atau 5 milyar sebulan? Lagi-lagi teman politisi itu tidak menjawab secara jelas.  Dia hanya memberi ilustrasi, ketika seorang tokoh maju menjadi calon gubernur atau bupati atau walikota tentu banyak pendukungnya.  Konon para pendukung itu yang ikut menanggung biaya?  Saiapa pendukung semacam itu?  Apakah mereka rela mengeluarkan uang tanpa mengharap keuntungan?

Merenungkan itu, saya jadi ingat posting dengan gambar Cak Lontong yang mengatan: “Jangan gara-gara pilkada kamu dari bertengkar dengan teman. Ingat kalau kamu sakit yang nengokin temanmu bukan gubernur yang kami pilih.  Ingat kalau kamu butuh uang yang minjemin temanmu bukan gubernur yang kamu bela mati-matian”.  Kalau begitu mari kita mikir yang ringan-ringan saja. Toh seperti nasehat Cak Lontong belum tentu gubernur/bupati/walikota ingat sama kita. 

Sabtu, 16 Juni 2018

MERAGUKAN GOOGLE MAP


Seperti biasanya, pada hari raya Idul Fitri saya dan isteri selalu bermalam di Malang.  Setelah silaturahmi ke Ibu, Mbah Mien dan beberapa kerabat lain, sorenya bermalam di Malang. Karena rumah Ibu kecil dan banyak adik-adik serta keponakan yang diperkirakan bermalam, maka saya dan isteri memutuskan akan tidur di hotel.  Jauh hari isteri sudah mencari hotel secara online dan mendapatkan hotel Ubud di Jalan Bendungan Sigura-gura.
Selesai sholat Idul Fitri di masjid Al Azis dekat rumah, kami segera siap-siap.  Karena di rumah hanya berdua, saya dengan isteri, kami berbagi tugas.  Saya membuat sarapan, isteri memberesi rumah dan menyiapkan apa-apa yang akan dibawa ke Malang. Kami sepakat membuat sarapan mie, karena kebetulan punya satu bungkus mie sedap yang ditemukan dalam parcel lebaran.  Kami juga punta sawi dan ayam goreng suwir sisa buka puasa kemarin. Isteri saya menyebutkan “hari ini cheating”, karena kami biasanya menghindari makan mie yang mengandung bahan pengawet.
Selesai membuat mie dan belum sarapan, putra-putra Bu Agus, tetangga sebelah rumah yang sudah seperti saudara, pada datang.  Ada Mbak Ita bersama suamninya, Mbah Atiek, Mas Bujang dengan putranya-si Noval, dan Upik bersama suaminya serta anaknya yang sangat lucu-Senja.  Saya sangat akrab dengan mereka dan kalau ketemu terbayang saat mereka masing kecil dan lucu-lucu, bermain dengan anak-anak saya.  Saya sangat senang menggoda Upik, si bungsu, karena sejak masih kecil saya memang senang sekali bermain bersama mereka.
Selesai sarapan sepiring berdua, karena memang hanya ada satu bungkus mie, kami meluncur ke Malang.  Kami sudah memperkirakan jalanan akan padat, sehingga menyiapkan potongan buah untuk dimakan saat macet. Benar, keluar dari tol di exit dekat Taman Safari jalanan sudah sangat padat.  Kami merayap mengikuti ribuan kendaraan sampai daerah Lawang.  Isteri saya melihat google map dan mendapatkan informasi kami akan sampai Griyasanta pada pukul 11.30.  Waduh tidak sempat sholat Jum’at pikir saya.
Untung saja, di Lawang ada petunjuk “jalan tol fungsional Lawang-Malang”.  Segera saya memasang sign kiri untuk meminta jalan untuk belok kiri.  Nah ketika sudah belok jalannya beriliku dan cukup panjang, sehingga saya bertanya “mana jalan tol-nya?”.  Namun setelah masuk jalan tol alternatif hati menjadi sangat lega.  Jalan cukup lenggang dan Google map memberi informasi dapat sampai Griyasanta pukul 11.10.  Jadi menghemat waktu 20 menit dan yang lebih penting dapat sholat Jum’at.
Akhirnya kami sampai rumah Ibu di Griyasanta pukul 11.08 sehingga sempat sungkem ke Ibu dan salam-salaman dengan adik-adik serta keponakan, sebelum berangkat ke masjid dekat rumah ibu.  Sepulang Jum’atan saya makan ketupat dengan lauk sambal goreng kentang plus ati, opor ayam dan telor petis. Sangat khas lebaran ala keluarga.
Selesai makan saya nganggur, sehingga bilang ke isteri akan ke hotel Ubud untuk memberesi pembayaran dan mengambil kunci.  Dengan penuh keyakinan saya akan dapat menemukan lokasi, karena sudah tahu jalan Bendungan Sigura-gura tempat ITN Malang berada.  Sebelum berangkat, saya mencoba meihat di Google Map dan menemukan lokasi hotel tersebut.  Sepanjang perjalanan saya berusaha mengikuti petunjuk Google Map.
Ketika sampai di dekat jalan Bendungan Sigura-gura Barat, sesuai dengan petunjuk Google Map, saya ragu-ragu.  Masak hotel berada di Gang sempit itu.  Saya mencoba menilpun tetapi agaknya petugas hotel yang menerima tilpun saya juga tidak dapat memberikan petunjuk yang jelas.  Akhirnya saya memutuskan melanjutkan maju lagi dan menemukan posisi saya di belakang UIN Malang.  Saya ragu-ragu, masak lokasinya setelah UIN, akhirnya saya berhenti dan bertanya kepada security yang kebetulan berasa di mulut gang dekat saya berhenti.  Saya mendapatkan informasi, kalau saya kebablasan.  Disarankan untuk kembali dan diberi petunjuk sebelum ITN ada Indomart kanan jalan dan di sebelahnya itulah jalan masuk ke hotel Ubud.
Saya memutar balik mobil dan jalan pelan-pelan.  Betul menjelang ITN Malang ada Indomart di kanan jalan dan di sebelahnya ada jalan masuk.  Saya belok, namun beberapa meter saya berhenti karena ragu-ragu.  Melihat Google Map, saya berada di arah yang benar tetapi tetap ragu-ragu.  Masah hotel berada di gang kecil dan sepi.  Saya mencoba maju pelan-pelan dan menemukan petunjuk berupa “panah belok kanan dengan tulisan hotel Ubud”.  Dalam hati saya bertanya “lah, sudah jalannya kecil belok kenan melewati perumahan”.  Saya mencoba mengikuti dengan jalan pelan-pelan.  Sekitar 100 meter ada pertigaan dan ada petunjuk hotel Ubud belok kiri.  Ya, ampun hotel kok lokasinya di perkampungan dengan gang sempit. Nah, diujung jalan itulah saya menemukan gerbang hotel.  Gang terakhir itu tampaknya memang khusus untuk masuk ke hotel saja, karena kiri kanan tidak ada rumah.
Hotelnya cukup baik dan sangat bernuasa Bali, sesuai dengan namanya.  Kepada Mas Yoyo, petugas front office yang menerima saya, saya sampaikan “hotel bagus kok lokasinya di gang sempit, sehingga saya kesulitan mencarinya”.   Beliau menjelaskan menjelasan memang hotel Ubud dirancang untuk istirahat dengan nyaman, sehinga memilih lokasi yang jauh dari keramaian.  Yang diutamakan view hotel yang cantik di tebing sungai dengan sawah yang masih hijau.  Betul juga, namun jangan sampai tamu ragu dan menyalahkan Google Map.