Rabu, 15 April 2020

Dokter Asdi Wihandono, SpB. Onk (K)


Senin tanggal 13 April lalu bakda insya saya rapat online dengan Prof Jazidie dan balatentaranya.  Sekitar jam 20an Mbak Atiek, dosen UWKS dan tetangga sebelah rumah, “tek-tek”pintu pagar, karena bel rumah saya ngadat. Isteri saya yang keluar dan setelah itu tergopoh-gopoh memberi tahu kalau Bu Agus (ibunya Mbak Atiek) tidak respons.  Saya segera ijin kepada peserta rapat untuk menengok karena Bu Agus sudah agak lama menderita CA payudara dan beberapa hari tidak keluar rumah karena kondisinya drop.

Begitu masuk rumah Bu Agus, saya melihat beliau terbaring di tempat tidur dikeliling putra-putranya.  Saya segera mendekat dan ikut memegang tangannya untuk melihat denyut nadinya.  Mas Bujang, putra Bu Agus yang ada disebelah saya berbisik “nadinya nggak ada Pak Muchlas”.   Saya juga tidak merasakan denyut nadi di tangan Bu Agus. Saya sarankan menelpon dokter tetangga yang biasa kami berobat.  Ternyata beliau tidak berkenan datang dan menyarakan segera dibawa ke rumah sakit.  Saya menelpon adik sepupu yang juga dokter ternyata memberi saran yang sama. Dokter tetangga dan adik sepupu saya menjelaskan jika dibawa ke rumah sakit akan dapat ditangani dengan lebih baik.  Itu SOP bidang kedokteran.

Namun putra-putara Bu Agus mengatakan “ibu tidak mau dibawa ke rumah sakit, inginnya ditunggui anak-anak saja”.   Mendengar penjelasan itu, saya menelpon dokter lain yang lebih senior dan juga doktor bidang kedokteran dan menjelaskan kondisinya.  Minta saran, sebaiknya bagaimana.  Saya dipandu bagaimana mengetahui orang sudah meninggal atau belum.  Dari saran tersebut saya menduga Bu Agus sudah meninggal.  Mendapat informasi saya, teman dokter senior itu menyarankan berunding dengan putra-putra Bu Agus.  Jika sudah menerima, ya tidak usah dibawa ke rumah sakit.

Mbak Atiek kemudian menelpon Dr. Asdi Wihandono, dokter onkologi yang merawat Bu Agus selama pengobatan di RSI Jemursari.  Alhamdulilah beliau bersedia datang, tetapi mohon ditunggu karena rumahnya lumayan jauh.  Sekitar 15 menit Dr. Asdi datang, memeriksa Bu Agus dan mengatakan sudah meninggal.  Karena musim wabah covid 19, saya usul dibuatkan surat keterangan yang menyatakan Bu Agus meninggal bukan karena covid.  Toh Dr. Asdi yang merawat selama ini sehingga tahu kondisinya.  Akhirnya dibuatkan surat keterangan tulisan tangan.

Dokter Asdi masih muda.  Dugaan saya berusia 30 tahunan. Sangat sopan dan yang sangat saya kagumi dia mau datang untuk menjenguk pasiennya walaupun rumahnya lumayan jauh.  Mungkin mendengar informasi Mbak Atiek via telepon beliau sudah punya firasat kalau Bu Agus meninggal, karena beliau yang merawatnya.  Apalagi Mbak Atiek itu magister Biologi dan dosen Fakultas Kedokteran UWKS, sehingga mungkin informasinya jelas bagi dokter Asdi. 

Setelah dokter Asdi pulang, saya bilang ke Mbak Atiek kalau dokter Asdi baik sekali. Mbak Atiek mengatakan Bu Agus juga senang sekali dengan beliau.  Katanya suatu saat pas Bu Agus kemoterapi dikunjungi oleh dokter Asdi dan itu membuat Bu Agus bersemangat kalau kemoterapi.  Mungkin dokter Asdi memenuhi sumpah dokter untuk sangat memperhatikan pasien.  Sampai-sampai mau datang kerumahnya ketika mendengar pasiennya kritis.  Seandainya semua dokter seperti beliau mungkin pasien akan sangat bahagia.  Terima kasih dokter Asdi, semoga Allah swt membalas budi baik panjenengan.

Rabu, 08 April 2020

KAMPUS MERDEKA, DARI ANDRAGOGI KE HEUTAGOGI?


Mendikbud Nadiem Makarim membuat gebrakan kedua, dengan meluncurkan program “Kampus Merdeka”.  Jika merdeka belajar, lebih diarahkan kependidikan dasar dan menengah, Kampus Merdeka diarahkan kependidikan tinggi. Menurut Mendikbud mahasiswa berkuliah di program studinya (prodinya) cukup 5 semester saja atau setara dengan 100 sks, sedangkan sisanya sekitar 40 sks dapat ditempuh pada prodi lain atau fakultas lain atau bahkan perguruan tinggi lain atau magang di dunia kerja. Untuk yang 40 sks itu mahasiswa bebas memilih matakuliah apa atau pengalaman apa yang ingin dipelajari, sesuai dengan rencananya ke depan setelah lulus.
Kampus Merdeka memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk menentukan apa yang ingin dipelajari dan bagaimana cara belajar yang diyakini paling baik. Menggunakan pemikiran Lisa Marie Blaschke (2012) kebijakan Kampus Merdeka tersebut menerapkan prinsip heutagogi. Jika ini benar, berarti Kampus Merdeka mengubah konsep pembelajaran di perguruan tinggi yang selama ini diterapkan, yaitu , dari andragogi ke heutagogi.  Jika pada andragogi pendidikan diarahkan untuk membentuk kompetensi (competency development), pada heutagogi pendidikan diarahkan untuk membangun kemampuan (capability development), sehingga lulusan dapat mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan kehidupannya. 
Pola pembelajaran di heutagogi menerapkan prinsip self determined, sehingga mahasiswa menentukan sendiri matakuliah yang ingin ditempuh dan bagaimana cara belajarnya. Konskuensinya, mahasiswa harus menerapkan double loop learning (Chris Argyris, 1976). Artinya dapat melakukan refleksi, apakah yang dipelajari sesuai dengan yang dia inginkan atau tidak.  Jika tidak, mereka harus berani mencari alternatif penggantinya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mampu menerapkan prinsip meta kognisi dalam belajar.

Jika pemaknaan ini benar, maka diperlukan perubahan mendasar dari dua sisi, yaitu pola pikir mahasiswa dan pola pikir kalangan perguruan tinggi. Mahasiswa sejak awal masuk kuliah sudah harus tahu dan memutuskan profesi apa atau karier apa yang diinginkan setelah lulus. Mereka juga harus mencari informasi kompetensi apa yang diperlukan untuk menekuni karier tersebut. Berdasar informasi itu, yang bersangkutan memilih mata kuliah apa yang harus diikuti, di program studi atau fakultas atau perguruan tinggi mana, mata kuliah tersebut tersedia. Dan apakah ada kompetensi yang lebih baik dipelajari di dunia kerja.

Dunia Maya
Di era keterbukaan informasi, informasi yang terkait dengan profesi dan perguruan tinggi serta perusahaan dapat diperoleh dengan mudah di dunia maya.  Masalahnya, apakah calon mahasiswa yang baru lulus SMA itu mampu dan terbiasa untuk mencari data tersebut dan menganalisisnya. Apakah mereka sudah dapat menentukan pilihan tersebut.
Wawancara dengan siswa SMA dan guru BK menunjukkan pada umumnya siswa SMA belum memutuskan karier yang ditekuni setelah dewasa.  Pemilihan program studi maupun perguruan tinggi tempat kuliah lebih banyak didasarkan pada tingkat kefavoritan perguruan tinggi, hasil diskusi dengan teman dan dorongan orangtua.  Bagi lulusan SMA, yang penting kuliah di Universitas yang bergengsi, soal prodi itu tidak penting.
Dengan demikian, penerapan kampus merdeka pada akhirnya berimplikasi pada pendidikan di SMA. Di SMA siswa sudah dipandu dan didorong untuk menentukan karier ke depan. Bahkan mata pelajaran yang harus ditempuh di SMA juga harus disesuaikan dengan bidang karier tersebut.  Jika siswa memutuskan akan menempuh karier di bidang Keteknikan misalnya, mereka harus konsentrasi pada mata pelajaran Matematika dan Fisika. Sedang jika siswa akan menekuni bidang Kesehatan, mereka harus konsentrasi pada mata pelajaran Biologi dan Kimia.  Dengan demikian pola penjurusan di SMA saat ini perlu ditinjau kembali, paling tidak ada peminatan di dalam penjerusan yang selama ini berlaku.
Kalangan perguruan tinggi juga harus mau mengubah pola pikirnya mulai seleksi masuk perguruan tinggi sampai pengaturan organisasi perkuliahan.  Menyamakan materi tes masuk calon mahasiswa Teknik dan Kedokteran tentu tidak tepat.  Demikian halnya menyamakan materi tes masuk calon mahasiwa Ilmu Ekonomi dengan Sastra Inggris. Seleksi masuk perguruan tinggi yang selama ini hanya memilah menjadi Bidang Sains dan Humaniora perlu ditinjau kembali.  Paling tidak perlu pembobotan yang mempertimbangkan hubungan antara matapelajaran yang diujikan dengan program studi yang dipilih calon mahasiswa.
Kalangan perguruan tinggi harus menerima kenyataan bahwa dunia kerja berubah dengan cepat dan cenderung kemultidisiplin.  Ego keilmuan di prodi yang biasanya sangat kental harus diturunkan.  Jurusan dan program studi harus diperjelas tugasnya. Jurusan harus didudukkan sebagai unit sumber, sedangkan program studi didudukkan sebagai unit layanan perkuliahan.
Sebagai unit sumber yang memiliki dosen dan laboratorium, tugas utama jurusan meningkatkan keprofesionalan dosen dalam melaksanakan pengembangan ilmu.  Sedangkan perkuliahan diurus oleh program studi. Program studi harus konsentrasi pada layanan, agar mahasiswa mendapatkan perkuliahan yang menjadi bekal menekuni karier yang diinginkan. Dapat saja, kurikulum di suatu program studi merupakan lintas jurusan, karena matakuliah di program studi tersebut berasal  lebih dari satu cabang keilmuan. Jika mahasiswa memutuskan ingin menekuni karier di bidang bisnis kuliner memerlukan kompetensi masak-memasak, manajemen dan lainnya.  Mungkin yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa prodi Tata Boga, tetapi mengambil mata kuliah di prodi manajemen, di prodi sistem informasi dan sebagainya.  Dengan demikian posisi program studi tidak lagi sebagai “anak”dari jurusan seperti sekarang ini.

Diperlukan persiapan matang
Meramu berbagai mata kuliah yang berasal dari beberapa disiplin ilmu bukan perkara mudah.  Apalagi jika harus dikontekskan dengan karier yang diinginkan mahasiswa.  Contextual Project Based Learning (CPBL) (Kwietniewski, 2017) menjadi salah satu pendekatan yang cocok.  CPjBL dapat diwujudkan mata kuliah sebagai wahana bagi mahasiwa berlatih memecahkan masalah secara kreatif (creative problem solving) secara interdisiplin untuk bidang yang nantinya akan ditekuni.
Bahkan juga dapat menjadi wahana belajar cross culture collaboration, jika proyek tersebut dikerjakan secara kelompok mahasiswa lintas prodi dan lintas universitas. Namun harus disadari bahwa dosen yang biasanya berkutat pada mono disiplin tidak terbiasa dengan CPjBL yang interdisiplin. Diperlukan masa transisi dan bahkan keterlibatan praktisi untuk mengasuh mata kuliah tersebut.
Jadi, gagasan Kampus Merdeka yang menerapkan konsep heutagogi memerlukan persiapan matang dalam pelaksanaannya. Tidak hanya menyangkut dosen, tetapi juga calon mahasiswa. Tidak hanya di perguruan tinggi tetapi juga di SMA. 
Jika tidak, maka gagasan tersebut hanya akan menjadi angan-angan, karena pasal 15 ayat (1) Permendikbud Nomer 3 Tahun 2020 yang mengatur itu menyebut pola perkuliahan “dapat” dilaksanakan di dalam prodi dan di luar prodi.  Artinya, tidak salah jika semua perkuliahan dilaksanakan di dalam prodi seperti yang berjalan selama ini.

Selasa, 07 April 2020

PRINSIP PARETO UNTUK MENGATASI PROBLEM PENDIDIKAN


Problematik pendidikan di Indonesia tampaknya memang serius.  Berbagai upaya sudah dilakukan silih berganti dalam skala nasional. Untuk mendekatkan pendidikan dengan dunia kerja, dikeluarkan kebijakan link and match.  Dimunculkan matapelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa untuk menguatkan daya juang anak-anak kita. Kurikulum diubah agar sesuai dengan perkembangan zaman.  Buku online diluncurkan agar semua siswa memperoleh buku ajar secara gratis.  Waktu belajar ditambah melalui full day school.  Bahkan ada keinginan untuk mengubah Undang-undang karena dianggap sudah ketinggalan zaman.

Namun berbagai kebijakan tersebut ternyata belum mampu mengatrol mutu pendidikan kita. Hasil PISA tahun 2018 justru turun.   Skor kemampuan membaca turun dari 397 ke 371 poin, kemampuan matematika turun dari 386 ke 379 poin, dan kemampuan sains turun dari 403 ke 396 poin. Akibatnya ranking PISA Indonesia turun dari ke-72 menjadi ke-77.  Dalam World Development Report yang diterbitkan Bank Dunia (2019: 57) disebutkan harmonized test score anak Indonesia lebih rendah dibanding Argentina, Colombia, Thailand, Philippines dan bahkan Vietnam dan Kenya.  Seakan mengakui itu, saat menjadi mendikbud Anies Baswedan mengeluarlan statemen Gawat Darurat Pendidikan Indonesia.

Jika berbagai kebijakan tersebut ternyata belum dapat meningkatkan, sebaiknya dicari cara pandang lain dan jika perlu pinjam ke bidang ilmu lain.  Salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah prinsip Pareto (Kiremire, 2011).  Secara sederhana Prinsip Pareto dapat dimaknai dalam suatu problem ada komponen yang proporsinya hanya 20% tetapi jika itu dapat diselesaikan, maka komponen yang lain akan ikut selesai.  Komponen itulah yang disebut determinant component(s). Pertanyaannya, apa determinant component(s) dalam pendidikan.

Guru sebagai determinat component.
Penelitian Barber dan Mourshed (2007) menemukan siswa yang diajar oleh guru yang baik memiliki prestasi 53% diatas temannya yang diajar oleh guru yang tidak baik.  Penelitian lain yang dilakukan oleh Hattie (2003) menyebutkan guru berkontribusi 60% terhadap hasil belajar siswa, diluar kemampuan dasar yang bersangkutan.  Untuk konteks Indonesia, Pujiastuti, Raharjo dan Widodo (2012) menemukan kontribusi tersebut 54,5%.  Bagaimana itu dapat terjadi?  Disertasi Blazar (2016) di Harvard Graduate School of Education menyimpulkan hasil belajar itu fungsi dari proses pembelajaran yang dikelola oleh guru.  Apapun kurikulum dan sarana yang tersedia, pada akhirnya tergantung guru yang menggunakannya.  Jadi dapat disimpulkan bahwa guru merupakan determinant component dalam pendidikan.  Bahkan McKinsey menyatakan quality of education cannot exceed quality of teachers.  Jadi agar pendidikan bermutu, setiap sekolah harus memiliki sejumlah guru yang cukup dengan mutu yang baik.

Apakah Indonesia kekurangan guru?  Jawabnya bisa ya, bisa tidak.  Secara agregrat nasional, jumlah guru di Indonesia berlebih.  Data statistik Kemdikbud menunjukkan rasio guru-siswa SD = 1:17, SMP = 1:16, SMA = 1:15,5, SMK = 1:16,8.  Lebih mewah dibanding Jepang dan Singapore.  Namun jika kita berkunjung ke daerah, banyak sekolah yang kekurangan guru. Pengalaman mengunjungi daerah 3 T (tertinggal, terdepan, terluar), banyak SD dengan 6 rombel hanya memiliki  2 atau 3 orang guru.  Yang terjadi adalah ketidakmerataan distribusi guru.  Di perkotaan kelebihan guru sementara di daerah 3T kekurangan guru.

Mengapa itu terjadi?  Karena calon guru enggan bertugas di daerah terpencil. Ketika ada program Guru Garis Depan (GGD), lulusan LPTK juga enggan mendaftar karena ditempatkan di daerah 3T.  Mereka sudah terbayang seperti apa kondisi daerah, karena sebagian sudah pernah ikut program Sarjana Mengajar di daerah 3T. Apalagi sebagian besar lulusan LPTK perempuan yang sangat mungkin tidak diijinkan orangtuanya untuk mengajar di daerah 3T.  Jika keengganan guru mengajar di daerah tidak dapat dipecahkan, maka sekolah-sekolah di daerah 3T akan tetap kekurangan guru.

Apa guru kita kurang bermutu?  Semua sudah tahu jawabannya.  Pertanyaannya, mengapa itu terjadi. Karena di masa lalu gengsi profesi guru sangat rendah, sehingga lulusan SLTA yang pandai tidak mau masuk LPTK.  Akhirnya mereka yang ranking bawah yang masuk ke LPTK dan akhirnya menjadi guru.

Namun data Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) jumlah pendaftar ke LPTK naik signifikan sejak tahun 2009 s.d 2013.  Diduga itu dikarenakan gengsi profesi guru membaik akibat ada tunjangan profesi.  Kondisi ekonomi guru yang membaik ternyata meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap profesi guru dan akhirnya jumlah lulusan SLTA yang ingin menjadi guru meningkat. Dengan demikian kita dapat berharap ke depan mutu guru membaik. 

Bagaimana agar mahasiswa calon guru yang bermutu itu mau bertugas ke daerah terpencil? Pasal 23 ayat (1) UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen telah menyediakan landasannya, yaitu “Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan”.  Pendidikan calon guru disetarakan dengan pendidikan kedinasan seperti di AMN, AAL, AAU, STPDN dan sebagainya.  Bukankah calon guru itu dididik oleh Kemdikbud dan juga digunakan oleh Kemdikbud.

Berapa biaya yang diperlukan untuk pendidikan kedinasan guru?  UU No. 14/2005 dan PP No. 74/2008 menyebutkan Pendidikan Profesi Guru (PPG) selama 1 tahun.  Hasil kajian Kemdikbud menunjukkan secara normal diperlukan guru baru sebanyak 50.000 orang/tahun sebagai pengganti pensiun. Jika  unit cost untuk 1 tahun PPG 40 juta rupiah, maka diperlukan anggaran 2 trilyun/tahun untuk menghasilkan 50.000 orang guru baru yang bermutu dan siap ditempatkan di sekolah seluruh wilayah NKRI.

Apakah itu besar?.  Jika APBN kita 2.500 trilyun, sehingga anggaran sektor pendidikan 500 trilyun, maka biaya tersebut hanya 0,4% dari anggaran sektor pendidikan.  Pertanyaannya, adakah kemauan politik untuk itu.

Senin, 16 Maret 2020

KARAKTER SEBAGAI KOMPAS KEHIDUPAN


Tanggal 26 Maret 2020 semestinya saya mengisi seminar nasional bertema Pendidikan Karakter di Universitas PGRI Yogyakarta.  Namun seminar ditunda karena pandemik Covid 19 yang kini menakutkan.  Ketika menerima kontak dari panitia beberapa bulan lalu, saya senang sekali karena informasinya yang akan hadir adalah mahasiswa PGSD dan guru-guru di sekitar Yogyakarta.  Pendidikan di SD adalah tahapan strategis untuk menumbuhkembangkan karakter positif pada anak-anak.  Lebih dari itu guru SD dan mahasiswa PGSD biasanya sebagian besar wanita yang pada saatnya menjadi ibu atau sudah menjadi ibu yang memegang peran sentral dalam pendidikan karakter anaknya.  Tulisan pendek ini merupakan inti yang semula ingin saya sampaikan di seminar itu.  Naskah pendek ini sengaja menggunakan pendekatan praktis dan bukan kajian akademik yang  mungkin tidak mudah dicerna.


Jauh hari Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan pada dasarnya upaya mengembangkan karakter, pikiran dan tubuh anak. Ketiganya tidak boleh dipisahkan demi kesempurnaan perkembangan anak-anak. Berbeda dengan taksonomi Bloom yang menyebutkan kognitif (identik dengan pikiran) pada urutan pertama, Ki Hajar Dewantara menyebutan karakter (identik dengan afektif) pada urutan pertama.  Apakah itu kebetulan atau memiliki disengaja?  Saya menduga itu sengaja, karena disamping bapak pendidikan, Ki Hajar merupakan filsuf yang kental dengan pemikiran kehidupan. 

Soemarno Soedarsono (2013), salah satu dosen Lemhanas dan penulis buku “Karakter Mengantar Bangsa  dari Gelap Menuju Terang”, menyebutkan karakter yang menuntun perilaku seseorang. Memang karakter bukan sesuatu yang fix, bukan bawaan lahir sebagaimana fitrah Illahi. Artinya karakter itu seperti iman yang bisa naik dan turun.  Namun yang ingin disampaikan di awal tulisan karakter itu ibarat kehidupan, yang menuntut perilaku seseorang.  Meminjam metaphora Al Ghazali, hati itu ibarat raja yang menentukan apa yang harus diperbuat.  Otak itu ibarat perdana menteri yang memikirkan bagaimana agar tugas yang diberikan raja dapat berjalan dengan efektif dan efisien.  Kaki dan tangan itu ibarat tantara/karyawan yang bertugas melaksanakan skenario kerja yang telah dirancang oleh perdana menteri.

Mendasarkan pada pendapat Ki Hajar, Soemarsono dan Al Ghazali, maka apa yang dilakukan oleh seseorang mencerminkan karakter yang bersangkutan.  Dengan demikian jika kita ingin perilaku masyarakat baik, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengupayakan agar karakter masyarakat juga baik.  Disinilah pentingnya pendidikan, baik di sekolah, di rumah dan di masyakat.  Dalam konteks ini peran orangtua dan guru sangat penting.  Apalagi guru SD (dan PAUD) yang memupuk karakter anak-anak di tahap awal.

Kapan dan bagaimana pendidikan karakter itu dilaksanakan?  Itulah yang sering ditanyakan teman-teman guru. Untuk membahasnya, kita dapat mulai dengan hasil FGD dengan teman-teman di dunia industri.  Ketika menerima karyawan baru, aspek yang pertama dipersyaratkan adalah karakter.  Mengapa?  Mereka berpendapat, orang yang sudah dewasa karakternya sudah terbentuk dan sulit untuk diubah.  Artinya, pembentukan atau penumbuhkembangan karakter seharusnya dilakukan sejak anak-anak.  Itulah yang menadasari pemikiran saya saat melukiskan proporsi pendidikan karakter dan pendidikan akademik di SD sampai S3 di universitas.  Proporsi tersebut bukan sesuatu yang fix, tetapi hanya ingin menggambarkan pada SD (bahkan PAUD) pendidikan lebih banyak menumbuhkembangkan karakter.  Makin ke atas tingkatannya, proporsi akademik semakin tinggi, sedangkan proporsi karakter turun dengan asumsi karakter anak-anak sudah mulai terbentuk.  Di tingkat universitas, dengan asumsi mahasiswa sudah dewasa dan karakter mereka sudah “jadi” maka pendidikan lebih menekankan pada akademik.

Bagaimana pendidikan karakter itu sebaiknya dilakukan?  Ketika meneliti sekolah yang sukses melaksanakan pendidikan karakter, Kemdikbud (2009) menemukan bahwa: (1) pendidikan karakter tidak memerlukan anggaran besar, buktinya sekolah kecil/sederhana juga dapat suskes melaksanakan pendidikan karakter, (2) penumbuhkembangan karakter memerlukan waktu lama, (3) budaya sekolah merupakan faktor determinan dalam pembentukan karakter siswa, karena terbukti karakter siswa terbentuk saat menyesuaikan diri dengan budaya tempat mereka bersekolah, (4) pendidikan karakter memerlukan teladan.

Apa yang bisa dipetik dari hasil studi tersebut?  Mainstreaming pendidikan karakter yang telah digulirkan Kemdikbud sejak tahun 2010 perlu dilanjutkan dan diperkuat.  Sekolah tidak perlu merisaukan sarana-prasarana, karena terbukti pendidikan sekolah sederhanapun dapat melaksanakan dengan baik.  Yang penting bagaimana menciptakan budaya sekolah yang mampu menumbuhkan karakter positif siswa.  Yang penting bagaimana pada pimpinan sekolah, para guru dan karyawan mampu menjadi teladan berperilaku dalam keseharian.

Sabtu, 14 Maret 2020

MEMBANGUN RUMAH DI LAHAN YANG ADA BANGUNGANNYA

Awal Maret ini ada kecelakaan di Rungkut Surabaya.  Bukan kecelakaan lalu lintas, melainkan kecelakaan saat membangun masjid.  Ketika dilakukan pemasangan tiang pancang untuk membangun suatu masjid, ternyata tiang pancang tersebut mengena pipa air besar (pimer) sehingga bocor.  Akibatnya sekitar 17.000 pelanggan PDAM Surabaya terkena dampaknya, karena tidak mendapatkan aliran air.  PDAM Surabaya sigap, malam itu pula dikerahkan pasukan untuk mengatasinya.  Ternyata tidak mudah, karena pipa air primer tersebut berukuran besar dan tertanam cukup dalam.  Dikerahkan alat-alat berat untuk mempercepat pekerjaan.  Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyempatkan untuk datang langsung ke lokasi.

Bagaimana itu bisa terjadi?  Ternyata pihak yang membangun masjid tidak tahu kalau di lahan tersebut tertanam pipa air pimer PDAM.  Kok bisa?  Karena lokasi tersebut merupakan kompleks perumahan baru, dan warga yang membangun masjid umumnya para pendatang.  Apalagi pipa tersebut dipasang pada tahun 1990an atau sekitar 30 tahun yang lalu.  Jadi masuk akal jika mereka tidak tahu kalau ada pipa PDAM disitu.  Apa tidak mencari informasi ketika membuat desain masjid?  Mungkin itu kekhlifanan mereka.  Namun juga dapat difahami, karena masjid dibangun swadaya masyarakat sekitar.  Jadi tidak menggunakan SOP sebagaimana konsultan dan kontraktor besar.  Kalau rancangan masjid dibuat oleh konsultas professional, pasti mereka akan mencari data lahan tempat masjid akan dibangun.  Jika pelaksananya kontraktor pofesional pastilah akan mencari tahu apa saja bangunan atau jaringan pipa, kabel yang sebagainya yang ada di lahan tersebut.

Apa pelajaran yang dapat dipetik oleh kejadian tersebut?  Tampaknya, setiap orang yang mendirikan suatu bangunan perlu mencari informasi tetang hal-hal yang terkait dengan lahan tempat bagunan itu akan didirikan.  Adakah aturan zoning, garis sepadan, ketinggian bangunan, adakah pipa air, pipa gas, kabel listri, kabel telepon yang melalui lahan tersebut dan sebagainya.  Berdasar informasi yang lengkap dapat dihindari adanya bangunan yang melanggar aturan dan terutama kecelakaan seperti yang terjadi di Rungkut Surabaya itu.

Kehatian-hatian lebih diperlukan lagi jika di lahan calon bangunan itu sudah ada bangunannya.  Apalagi jika di bangunan lama itu ada penghuninya.  Lebih-lebih lagi jika bangunan baru itu nanti berhimpitan atau merupakan penyempurnaan bangunan lama.  Apalagi jika bangunan lama digunakan untuk aktivitas yang tidak boleh berhenti.  Mungkin itulah salah satu bidang yang dipelajari dalam bidang manajemen konstruksi. Bagaimana agar pembangunan Gedung baru dapat berjalan dengan lancer, tetapi aktivitas kerja di bangunan lama tetap dapat berjalan.  Mungkin manajemen konstruksi yang mengatur pembangunan Masjidil Haram mungkin bisa dijadikan contoh.  Bagaimana mengatur tahapan pembangunan masjid, sementara masjid tetap berfungsi dan didatangi ribuan jamaah.

Apakah prinsip tersebut diatas hanya berlaku di pembangunan fisik atau juga berlaku di bidang social?  Bukankah teori masa kritis (critical mass) yang sekarang popular di bidang sosial itu diadopsi dari teori Fisika?  Merenungkan kejadian itu, saya jadi teringat nasehat teman senior kepada yuniornya yang baru saja terpilih menjadi rektor suatu perguruan tinggi negeri.  Begini kira-kira nasehatnya.  Sebagai rektor baru yang memiliki keinginan besar menggebrak agar universitasnya cepat maju, kamu memang bisa menggunakan filosofi the winner takes all.  Artinya kamu dapat mengganti semua staf inti dan mengganti semua kebijakan yang kamu rasa kurang pas.  Namun, kamu harus ingat konskwensinya.  Crew kamu yang baru belum tentu faham terhadap apa yang sudah dikerjakan selama ini, dimana dokumennya, apa yang sudah dicapai dan sebagainya.  Jika crew kamu itu “orang luar” artinya orang yang selama ini tidak terlibat dalam aktivitas kampus selama ini, bukan mustahil akan salah memahami dinamika kampus.  Juga kamu harus ingat, bukan mustahil ada demotivasi bagi orang-orang lama yang kami singkirkan.

Lantas bagaimana sebaiknya?  Begitu sang yunior bertanya. Ada dua pilihan, pertama kamu bisa mix, orang lama dengan orang baru.  Tentu orang lama dipilih yang kamu yakini dapat memahami ide-idemu.  Mereka digabungkan dengan “orang-orang baru” yang kamu pilih.  Pastikan kedua kelompok orang ini dapat berkomunikasi dengan baik, dapat bersinergi dan akhirnya menjadi tim baru yang handal.  Pilihan kedua, biarkan orang-orang lama bekerja dan bersamaan dengan itu dimasukkan “orang-orang baru” untuk belajar memahami kondisi universitas.  Sambil diamati orang-orang lama yang memiliki pandangan sama dengan kamu.  Setelah waktunya cukup, mulailah dilakukan restrukturisasi.

Rektor baru itu tampaknya memilih alternatif kedua.  Yang menarik ternyata banyak “orang lama” yang dipertahankan, dengan alasan ternyata mereka juga memiliki pandangan dan kemauan yang sama dengan yang diharapkan rektor baru.  Mereka juga senang dan sanggup melaksanakan gebrakan itu. Mencermati itu, saya jadi teringat metaphora “segerombolan kambing yang dipimpin oleh singa akan bisa mengaum, segerombolan singa yang dipimpin oleh kambing akan mengembik”. 

Senin, 09 Maret 2020

BUMI HANGUS VS STATUS QUO

Sudah lama saya mempertanyakan mengapa bangunan kerajaan yang konon sangat besar “hilang”. Bahkan situsnya sering diperdebatkan.  Ambil contoh kerajaan Majapahit yang diyakini memiliki wilayah seluas Nusantara.  Majapahit yang memiliki Mahapatih Gajahmada dengan sumpah Amuki Palapa-nya.  Hal sama juga terjadi pada kerajaan Sriwijaya.  Bahkan kerajaan Demak yang relatif “muda” (akhir abad ke-14 s.d awal abag 15) juga tidak meninggalkan bangunan kerajaan yang utuh.

Beberapa teman menjelaskan karena bangunan kerajaan di Indonesia dibuat dari batu bata dan kayu sehingga mudah rusak.  Berbeda dengan peninggalan kerajaan di negara lain yang dibuat dari batu andesit yang tahan lama.  Ada juga teman yang menjelaskan bangunan kerajaan tersebut terkena bencana, seperti gunung meletus, gempa bumi atau banjir bandang sehingga hancur.  Keduanya masuk akal.  Namun, mengapa bangunan Masjid Demak masih ada?  Bukankah masjid itu dibangun di masa yang sama dengan bangunan kerajaan?

Merenungkan itu, saya jadi teringat istilah politik bumi hangus.  Sepengetahuan saya artinya menghilangkan jejak rezim sebelumnya dengan maksud agar masyarakat terbebas dengan kenangan masa lalu dan perhatiannya segera berpindah ke rezim yang baru.  Mungkinkah bangunan fisik kerajaan Majapahit dibumihanguskan oleh Demak?  Mungkinkah bangunan fisik kerajaan Demak dihancurkan oleh Pajang?  Jujur saya tidak tahu dan belum pernah membaca tentang itu. Teman-teman yang mendalami sejarah yang lebih tepat menjawabnya.

Apakah politik bumi hangus itu masih ada di zama modern ini?  Saya juga tidak tahu.  Namun, seingat saya ketika Orde Baru menggantikan Orde Lama, kejadian yang mirip dengan politik bumi hangus juga terjadi.  Tentu dalam bentuk yang berbeda.  Tentu tidak merusak bangunan istana dan sejenisnya.  Tetapi kebijakan atau ajaran yang menjadi ciri Orde Lama seakan dihapuskan.  Ketika Orde Baru digantikan oleh “Orde Reformasi” tampaknya kejadian yang mirip juga terjadi.  Kebijakan yang menjadi ciri Orde Baru hilang dan digantikan dengan kebijakan baru.  Tampaknya fenomena seperti itu terjadi karena rezim yang baru memiliki latar belakang dan atau ideologi yang berbeda.

Apakah kebijakan seperti salah?  Saya tidak tahu.  Teman yang mendalami ilmu politik dan kebijakan publik yang dapat menjawabnya.  Seorang teman menjelaskan, mungkin saja pergatian kebijakan memang diperlukan karena kebijakan yang lama sudah tidak cocok dengan tuntutan zaman.  Orang dengan pandangan seperti itu mengatakan, hanya orang-orang status quo yang berada di zona nyaman yang tidak mau menerima perubahan.  Di pihak lain ada yang berpendapat, pergatian kebijakan yang seakan menegasikan apa yang dilakukan oleh rezim sebelumnya menunjukkan kekerdilan jiwa.  Jadi sepertinya ada perbandingan diametral antara politik bumi hangus dengan politik status quo.

Mana yang lebih baik atau katakankah lebih tepat diterapkan?  Kembali saya juga tidak tahu.  Saya teringat dengan rangkaian metaphora yang dibuat pada bagian pendahuluan sebuah buku tentang public policy.  Begini kira-kira tafsirnya.  (1) Untuk menghasilkan kebijakan yang baik, diperlukan data dan hasil kajian yang komprehensif; (2) Namun jika data dan hasil kajian yang komprehensif tersedia belum tentu dihasilkan kebijakan yang baik; (3) Jika tersusun kebijakan yang baik belum tentu digunakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. (4) Jika kebijakan yang baik tersebut diputuskan untuk diterapkan belum tentu berjalan dengan baik.  Butir nomor 1 menguatkan bahwa kajian terhadap apa yang sudah terjadi diperlukan sebagai salah satu dasar menyusun kebijakan baru.  Tanpa landasan data yang cukup, bisa terjadi kebijakan salah sarah.  Tentu juga harus ada kajian lain, misalnya tantangan secara makro, sehingga kebijakan punya landasan yang komprehensif.

Saya jadi teringat sebuah buku yang menjelaskan tahapan penyusunan kebijakan publik.  Menurut buku itu suatu kebijakan harus berpijak dari hasil analisis terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Untuk itulah harus dilakukan kajian yang komprehensif.  Hasil kajian itulah yang digunakan sebagai salah satu dasar menyusun alternatif kebijakan.

Sebelum diputuskan, alternatif kebijakan itu harus “dinegosiasikan” dengan stake holder yang terkait, untuk menguji apakah dapat diterima dan dapat dilaksanakan.  Setelah diyakini kebijakan tersebut dapat diterima dan dapat dilaksanakan, barulah diformulasikan secara utuh.  Sebaliknya, walaupun kebijakan tersebut diyakini baik tetapi ternyata tidak diterima publik dan atau sangat sulit dilaksanakan, harus direvisi. Barulah setelah itu kebijakan difinalkan dan disusun organisasi pelaksanaannya.

Apakah para pengambil kebijakan tidak melakukan urutan tersebut?  Teman saya yang punya pengalaman banyak di birokrasi mengatakan, biasanya pejabat dikejar waktu dan terlalu lama jika harus mengikuti alur tersebut. Akhirnya, policy research digantikan oleh hasil-hasil monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah berjalan.  Seringkali juga ditambah atau bahkan diwarnai oleh pemikiran atau keinginan pejabat yang berangkutan atau “staf inti” yang memberi masukan kepadanya.  Kentalnya warna pemikiran atau keinginan pejabat itulah yang menyebabkan pejabat baru seringkali memiliki program baru yang bisa jadi sangat berbeda dengan pejabat yang digantikan.  Semakin berbeda pola pikir dan atau latar belakang antara pejabat lama dan pejabat baru semakin tinggi kemungkinan munculnya kebijakan baru yang berbeda dengan yang lama.  Jika perbedaan itu begitu jauh, ada kesan terjadinya bumi hangus.

Jadi apakah tidak boleh pejabat baru membuat kebijakan yang sangat berbeda dengan pejabat sebelumnya?  Jawabnya, boleh.  Namun, harus didasarkan kajian yang mendalam dan menyimpulkan bahwa kebijakan sebelumnya tidak cocok dengan tuntutan zama.  Kebijakan baru yang sangat berbeda tersebut dapat diterima oleh stake holders dan yakin dapat dilaksanakan.

Sebaliknya apakah boleh pejabat tidak membuat kebijakan baru, sehingga seperti status quo?  Juga boleh.  Tetapi juga harus didasarkan pada kajian yang menunjukkan kebijakan selama ini tepat dan kajian yang menunjukkan tidak terjadi perubahan tantangan dari instansi yang dipimpinya.  Jika ternyata kebijakan yang selama ini berjalan tidak optimal dan atau ada perubahan tantangan, maka kebijakan yang lama harus direvisi dan bahkan diubah.

Apakah pernah terjadi ada kebijakan yang ditolak oleh stake holers? Ada. Teman saya  menunjukkan contoh beberapa kebijakan yang buru-buru dilaksanakan tanpa adanya proses negosiasi.  Akibatnya terjadi “penolakan” dari stake holder, sehingga instansi pemerintah harus mengeluarkan enersi yang mengatasinya.  Bahkan juga terjadi kebijakan sepertti itu direvisi setelah terjadi penolakan masih dari stake holders.

Sabtu, 29 Februari 2020

APA SETIAP MENTERI HARUS PUNYA TRADE MARK YA?


Mungkin istilah trade mark tidak tepat, tetapi saya tidak tahu istilah lain yang lebih cocok.  Yang saya maksud, apakah setiap menteri harus punya kebijakan yang khas, yang berbeda dengan menteri-menteri sebelumnya sehingga menjadi pencirinya. Kemudian kebijakan itu diberi nama yang seakan menjadi trade mark yang bersangkutan.  Mendikbud Nugroho Notosusanto terkenal dengan PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa), Mendikbud Wardiman Djojonegoro terkenal dengan kebijakan link and match, Mendikbud Muhammad Nuh terkenal dengan Kurikulum 2013, Mendiknas Muhajir Effendi terkenal dengan kebijakan zonasi, dan Mendikbud Nadiem Makarim sekarang ini terkenal dengan kebijakan merdeka belajar. 
Bahwa setiap pejabat punya kebijakan untuk mewujudkan mimpinya saat memimpin tentu merupakan sesuatu keniscayaan.  Bukankah seorang pejabat pasti punya keinginan agar para eranya instansinya menjadi “seperti ini”, yang lebih baik dari era sebelumnya.  Untuk mewujudkan itu dibuatlah kebijakan guna mengarahkan seluruh warga instansi untuk bekerja keras mewujudkan mimpi tersebut.  Namun disisi lain, muncul komentar “setiap ganti menteri ganti kebijakan”.

Dalam konteks Kemdikbud, pasti setiap kebijakan tentu dimaksudkan agar pendidikan semakin baik.  Minimal, kebijakan dimaksudkan untuk mengakselerasi menuju lebih baik itu.  Namun pelaksana kebijakan dalam bidang pendidikan itu kan ribuan bahkan jutaan orang.  Bagaimana akselerasi itu terjadi tetapi pelaksana di lapangan tidak bingung. Itu yang harus dipertimbagkan.  Jika pelaksana bingung bukan mustahil mereka demotivasi atau bahkan salah langkah.  Merenungkan fenomena itu, saya jadi teringat kata-kata bijak “bagaimana dapat menangkap ikan tetapi kolamnya tidak keruh”

Saya ingat Pak Budi Kuncoro, yang sekarang menjadi staf khusus Menko Polhukam, sering meggunakan ungkapan itu.  Saat menjadi konsultan yang menangani pelatihan dosen dan guru yang mengajar di PPG, beliau tidak menggunakan istilah pelatihan tetapi capacity sharing (berbagi pengalaman, berbagi kemampuan).  Beliau menjelaskan, istilah itu digunakan agar para dosen (sebagian professor) tidak merasa digurui.  Pada hal yang melatih dosen yang lebih yunior.  Dalam pelatihan tersebut para dosen digabungkan dengan guru yang mungkin saja bekas mahasiswanya.

Kawan saya yang doktor public policy menjelaskan, kebijakan memang diperlukan atau bahkan membuat kebijakan merupakan salah satu tugas pejabat.  Mengusahakan agar kebijakan itu difahami dan diterima oleh publik merupakan tahap berikutnya yang tidak kalah rumit. Mengutip pendapat seorang pakar, kawan tadi mengatakan untuk menyusun suatu kebijakan diperlukan data yang lengkap sebagai landasan, namun ketika data tersedia lengkap belum tentu tersusun kebijakan yang baik.  Tergantung keahlian si pembuat kebijakan.  Ketika kebijakan yang baik sudah terumuskan belum tentu publik memahami dan menerimanya.  Tergantung kepandaian staf yang bertugas melakukan sosialisasi.  Dalam bagian ini diperlukan tahap negosiasi, untuk mencocokkan kebijakan dengan kondisi lapangan.

Seringkali pembuat kebijakan melupakan tahapan tersebut.  Seringkali pembuat kebijakan tidak faham kondisi lapangan yang akan terkena atau menjalankan kebijakan tersebut. Seringkali pembuat kebijakan menganggap masyarakat luas “pandai” seperti dirinya.  Gap pengetahuan dan pemikiran antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan masyarakat yang terkena kebijakan seringkali menjadi penyebab lembatnya atau gagalnya suatu kebijakan.

Apakah kebijakan harus diberi nama yang menjadi trade mark pejabat pembuatnya?  Menurut teman yang PhD publik policy, tergantung tujuan dan siatuasinya.  Jika diyakini kebijakan itu sederhana, mudah difahami dan akan membuat publik senang, pemberian nama baru tepat.  Namu jika kebijakan tersebut dapat membuat banyak orang resisten, sebaiknya tidak diberi nama.  Dilakukan saja secara bertahap, nanti jika masyarakat sudah faham dapat dimunculkan namanya.  Mengapa begitu?  Jika masyarakat tidak faham dan bahkan resisten, akan menghabiskan waktu dan enersi untuk menyelesaikannya.   Nanti malah “kolamnya keruh dan ikan semakin sulit didapatkan”.

Bagaimana dengan Kemdikbud?  Teman saya, menjawab ibarat kapal kemdikbud itu kapal induk.  Ukuranya besar, isinya beranekaragam, banyak kepentingan di dalamnya.  Coba lihat, apapun kebijakan pendidikan (untuk dasar menengah), pada akhirnya yang melaksanakan guru di sekolah.  Guru diseluruh peloson tanah air.  Berapa jenjang yang harus dilalui agar keijakan Mendikbud sampai pada guru?  Sangat Panjang dan bukan tidak mungkin terjadi distorsi.  Bagaimana dengan pendidikan tinggi?  Lebih repot, karena dosen merasa otonomi sehingga seringkali tidak begitu saja patuh pada kebijakan dari atas.  Oleh karena itu, teman tadi mengusulkan sebelum kebijakan itu diumumkan, lebih baik dilakukan “negosiasi” atau “sosialisasi” lebih dahulu dengan tanpa memberikan nama yang mungkin bisan membuat public heboh.