Sabtu, 04 Februari 2017

PERMEN RISTEKDIKTI NO 20 TAHUN 2017



Beberapa hari lalu HP saya kebanjiran WA, BBM dan SMS tentang Permen Ristekdikti Nomor 20 Tahun 2017.  Semula saya bingung karena saya tidak tahu menahu Permen itu.  Ternyata tentang Tunjangan Profesi bagi dosen berjabatan akademik Lektor Kepala (LK) dan tunjangan kehormatan bagi dosen berjabatan akademik Guru Besar (GB).  Mungkin beberapa teman mengira saya “masih di Dikti” atau “masih menjabat rektor”, sehingga dikira tahu.  Pada hal sudah lama “pensiun”, sehingga tidak tahu sama sekali.

Terdorong informasi dan pertanyaan tersebut, saya berusaha mencari tahu dengan brossing di google dan mendapatkan dari web Kopertis XII.  Saya memilih yang sudah berupa pdf, sehingga langsung dapat dibuka dan diunduh.  Di samping itu, saya juga bertanya kepada beberapa teman yang kebetulan hadir pada Rapat Kerja Kementerian Ristekdikti, karena kabarnya permen itu dibahas dalam rakor.

Setelah membaca, saya faham mengapa banyak teman yang risau. Mengapa?  Karena sangat berat.  Dapat dibayangkan, Pasal 4 Permen tersebut menyebut dosen LK harus menghasilkan 3 artikel yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi atau satu artikel yang dimuat di jurnal internasional.  Di samping itu masih harus menghasilkan buku atau paten atau karya seni monumental/desain seni monumental yang diakui oleh peer review nasional.  Pasal 5 ayat (1) menyebut tunjangan profesi dihentikan sementara jika dosen LK tidak memenuhi keharusan tersebut.

Untuk dosen GB, menurut pasal 8 dalam waktu tiga tahun harus dapat menghasilkan 3 artikel di jurnal internasional atau satu artikel di jurnal internasional bereputasi.  Di samping itu harus menghasilkan buku atau paten atau karya seni monumental/desain seni monumental yang diakui oleh peer review internasional.  Pasal 9 ayat (1) menyebutkan tunjangan kehormatan dosen GB dihentikan jika tidak dapat memenuhi tuntutan pasal 8 tersebut.

Karena risau, saya mendatangi Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan tempat saya bekerja untuk mendiskusikannya.  Beliau setuju permen itu dibahas pada rapat jurusan dan saya diminta untuk presentasi.  Nah ketika akan membuat ppt, pdf Permen yang saya dapat dari web Kopertis XII tidak begitu baik, sehingga saya berusaha mencari yang lain.  Akhirnya saya menemukan di web jdih.ristekdikti.go.id. Sangat menarik, karena setelah saya unduh dan cermati isinya agak beda.  Pada naskah dari web Kopertis XII, di pasal 4 ada 4 ayat, sedangkan pada naskah dari jdih.ristek dikti hanya ada 3 ayat.   Muatan ayat (2) digabungkan dengan ayat 1 huruf b, dengan menghilangkan kata “buku”.  Hal yang sama terjadi pada pasal 8.  Pada naskah dari web Kopertis XII, pasal 8 ayat (1) punya huruf “a” s.d “h”, sedangkan pada naskah dari web jdih.dikti.go.id, hanya sampai hurug “g”.  Muatan huruh “h” pada naskah web Kopertis XII dimasukkan ke dalam huruf “g” pada nasakah dari web jdih.ristekdiketi.go.id, dengan menghilangkan kata “buku”.

Saya tidak mengerti adanya dua naskah yang sama-sama dimuat di web resmi.  Oleh karena itu saya bertanya ke Ibu Ani Nurdiani (Karo Hukum Kemenristekdikti) dan mendapat jawaban agar menggunakan naskah dari web jdih.ristekdikti.go.is. Menurut saya yang awam soal hukum, menyimpulkan naskah dari web jdih.ristekdikti.go.id lebih ringan.  Akhirnya naskah itulah yang saya jadikan rujukan untuk paparan di rapat jurusan.  Namun, saat rapat Pak Ketuan Jurusan menyampaikan bahwa naskah yang diperoleh dari Wakil Rektor Bidang Akademik sama dengan yang dari web Kopertis XII.

Saya menyampaikan di rapat jurusan, urusan adanya 2 naskah dan tuntutan berat biar ditangani pihak pimpinan.  Sebagai “dosen biasa” kita bahas saja bagaimana menyiapkan diri untuk memenuhi tuntutan itu.  Muncul pertanyaan dari teman peserta rapat, “tuntutan artikel di jurnal itu harus sebagai penulis pertama atau boleh penulis kedua”.  Jujur saya tidak tahu dan oleh karena itu belum dapat menjawab.

Selesai rapat, saya merenung lama.  Kalau dalam kenaikan jabatan akademik, kewajiban seperti itu harus sebagai penulis pertama.  Namun apa begitu?  Menurut Jawa Pos tgl 5 Februari 2017 hal 3, di Indonesia ini ada 31.010 dosen LK dan 5.097 dosen GB. Jika semua dosen LK harus menulis di jurnal nasioanal terakreditasi (sementara mengabaikan jurnal internasional) dan dosen GB harus menulis di jurnal nasional (bukan bereputasi) tetapi diakui oleh Dikti, maka muncul pertanyaan: “keharusan publikasi itu sebuah kompetensi, sehingga dirancang yang menang tidak sebanyak peserta atau sebuah dorong berprestasi sehingga semua peserta dapat menang asal mencapai kriteria minimal”.

Mengapa muncul pertanyaan itu?  Saya tidak punya data resmi, namun dugaan saya jumlah jurnal nasional yang terakreditasi maksimal 300 buah.  Jika jurnal itu terbit 2 kali setahun dan setiap jurnal menampung 15 artikel, berarti dalam satu tahun tersedia “ruang” untuk 300x2x15 atau 9.000 artikel.  Atau hanya sekitar 1/3  dari jumlah dosen LK.  Apakah yang 21.010 dosen LK harus masuk ke jurnal internasional?  Jadi, kalau tujuan dari Permen tersebut untuk “kompetisi” mungkin tepat, karena hanya 1/3 yang akan dapat “medali”.  Namun jika tujuannnya untuk mendorong dosen LK berprestasi dan semua akan “menang” jika mencapai kriteria minimal, rasanya kurang tepat.

Bagaimana dengan dosen GB?  Agaknya lebih sulit untuk menganalisisnya.  Mengacu pasa Scimago journal rank terdapat 29.713 buah jurnal yang terindex, mulai dari Q1, Q2, Q3, Q4 maupun yang “yang tidak punya Q”.  Sementara jumlah dosen GB hanya 5.097 orang.  Namun harus diingat jurnal tersebut harus dipersaingkan oleh dosen, peneliti dan mahasiswa S3 di seluruh dunia.

Dalam rapat jurusan, juga muncul pertanyaan “mengapa Permen ini mengevaluasi kinerja dosen mulai tahun 2015?”.  Jujur saya tidak tahu, karena itu masalah hukum.  Mungkin teman dari fakultas/jurusan hukum yang dapat menjawab.  Sebagai perbandingan saja, Permendikbud nomoer 92/2014 yang terkait dengan kenaikan jabatan akademik dosen, baru berlaku efektif mulai Januari 2017.  Jadi ada transisi lebih dari dua tahun.  Sambil memacu diri dalam membuat publikasi, mudah-mudahan segera ada informasi yang lebih jelas. Semoga.

Jumat, 27 Januari 2017

KORBAN KETIDAKTAHUAN



Hari ini saya melaksanakan tugas dari Dikti untuk melakukan penilaian angka kredit (PAK) bagi dosen yang akan naik jabatan ke lektor kepala (LK) dan ke guru besar (GB).  Sebenarnya ini pekerjaan rutin yang telah sekian lama saya laksanakan hampir setiap bulan sekali.  Namun kali ini pertama kalinya saya melaksanakan dengan aturan baru, sesuai dengan Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014.  Di samping itu, juga pertama kali saya melaksanakan PAK secara online, sehingga semua datanya digital.

Pada awalnya berjalan seperti biasa.  Saya kebagian 8 orang, namun yang satu orang masih berkas lama yang datanya berupa tumpukan kertas satu dos besar.  Namun pada hari kedua, saya memeriksa ajuan kenaikan jabatan ke GB atas nama seorang dosen perguruan tinggi negeri (PTN) “kecil” di luar Jawa.  Yang bersangkutan sudah senior dan sudah memiliki jabatan fungsional LK dengan golongan IV C.  Dengan demikian memang tinggal satu langkah untuk menuju jabatan tertinggi bagi dosen, yaitu GB.  Angka kredit yang dimiliki juga cukup besar, termasuk “tabungan” untuk karya ilmiah.

Ketika mulai memeriksa, saya mencoba mencemati profil yang bersangkutan.  Dosen senior, berpendidikan S3, sudah cukup lama menduduki jabatan LK dan berada di PTN kecil di provinsi yang relatif juga “di ujung” Indonesia.  Saya membayangkan, yang bersangkutan tentulah seorang dosen yang disegani di PTN tempat bekerja atau bahkan pejabat pada level tertentu.  Mungkin juga jabatan GB sangat ditunggu oleh yang bersangkutan maupun PTN tempat bekerja.

Setelah selesai membaca profil calon, saya mulai membuka apa saja karya ilmiah yang diajukan.  Perlu diketahui, pada PAK pola baru, penilaian kredit point bidang pendidikan (A) dan pengabdian masyarakat (C) “diserahkan” kepada PTN tempat bekerja, sehingga penilaian PAK di Dikti lebih fokus pada karya ilmiah (bidang B).  Kalau toh diperlukan, hanya memverifikasi saja untuk bidang A dan C.

Saya menemukan cukup banyak (lebih dari lima) artikel jurnal berbahasa Inggris terbitan luar negeri dan beberapa buku referensi yang semuanya diterbitkan oleh penerbit d Jakarta.  Pada awalnya saya memerika buku referensi yang semuanya diterbitkan oleh penerbit yang tidak familier bagi saya.  Saya berpikir, mungkin ini penerbit yang mengkhususkan pada buku-buku tertentu yang saya tidak terlalu sering membaca.  Ketika saya cermati isinya, saya mulai berpikir bahwa buku itu sangat mungkin awalnya dari Buku Ajar, yang kemudian disempurnakan menjadi buku referensi.  Dari isinya posisi buku tersebut “ditengah” antara digolong bidang A (buku ajar) dan bidang B (buku referensi).  Untuk dikategorikan buku referensi masih kurang kadar ilmiahnya, namun untuk digolongkan bidang A juga sudah memuat kajian-kajian ilmiah, walaupun belum dalam.

Nah, ketika mulai membaca artikel ilmiahnya saya kaget.   Nama jurnalnya “berbau keteknikan” tetapi artikelnya tentang “kependidikan”.   Saya berpikir positif, mungkin makna engineering secara luas, misalnya rekayasa bidang pendidikan.  Namun ketika saya baca artikel dengan cermat, saya menemukan bahasa Inggrisnya banyak keliru, baik gramarnya maupun ejaannya.  Bahkan banyak istilah yang aneh.  Dalam hati saya bertanya, mungkinkah jurnal internasional “meloloskan” artikel seperti itu?

Saya mencoba untuk membuka artikel berikutnya.  Ternyata sangat mirip.  Nama jurnal dan bidang ilmu dari artikel yang dimuat seperti tidak tepat.  Bahasa Inggris-nya juga kurang baik.  Isinya jurnalnya juga kurang meyakinkan.  Bahkan dua artikel yang dimuat di jurnal tertentu (satu jurnal) tidak saya temukan naskah lengkapnya.  Web jurnal itu bagai iklan yang menyebutkan diakui oleh lembaga “ini dan itu”.

Dengan penuh kegalauan, fenomena itu saya konsultasikan ke beberapa teman yang sama-sama dengan memeriksa PAK.  Jadilah laptop saya dikerumini beberapa orang yang sama-sama ingin menyaksikan apa yang saya temui. Ternyata teman lain juga menjumpai fenomena yang mirip. Jadilah diskusi yang ramai, tentu dibumbui kelakar khas teman-teman sesama penilai PAK. 

Memkirkan fenomena itu, saya teringat kasus seorang kawan beberapa tahun lalu. Saat itu kawan tadi bercerita kalau dibantu seseorang untuk memasukkan artikelnya ke jurnal internasional.  Termasuk dibantu menterjemahkan artikel yang semula dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.  Ketika jurnal itu ditunjukkan, saya menjumpai hal-hal yang aneh.  Bahasa Inggrisnya kurang baik dan bahkan ada beberapa istilah yang tidak lazim.  Sepertinya orang yang menterjemahkan tidak familier dengan istilah bakunya dalam bahasa Inggris. Ketika saya bertanya, apakah untuk bisa masuk di jurnal itu harus membayar?  Teman tadi  menjawab, ya membayar 250 dolar Amerika.

Saya membayangkan, kalau si pengusul yang berkasnya saya periksa melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan kawan tadi, lantas berapa dana yang dikeluarkan?  Saya takut, yang bersangkutan tidak tahu mana jurnal yang bereputasi, jurnal tidak bereputasi tetapi tidak abal-abal, jurnal abal-abal dan sebagainya.  Saya takut, ketidaktahuan itu dialami banyak orang dan itu dimanfaatkan “penipu”. Sudah waktunya dicari cara bagaimana membuat daftar jurnal internasional dengan kategorisasinya, sehingga kawan dosen tidak menjadi korban karena ketidaktahuannya. Semoga.

Kamis, 19 Januari 2017

MENJADI PEMIMPIN TERUS BERUBAH



Sabtu lalu saya berkunjung ke rumah kawan untuk mengerjakan sesuatu.  Seperti biasanya, di sela-sela pekerjaan, kami ngobrol “ngalor-ngidul”.  Nah, ketika itu ada cerita tentang kawan lain yang setahun lalu dipromosikan pada suatu jabatan tertentu.  Kawan yang bercerita itu kebetulan menjadi anak buahnya.  Menurut si empunya cerita, kawan yang mendapat jabatan baru itu seakan berubah 180 derajat.  Yang bersangkutan suka marah-marah, minta dilayani ini dan itu.  Bahkan kalau beliau tiba di kantor, satpam diminta baris dan memberi hormat.

Teman lain yang ikut hadir menambahi, jika ingin bertemu dengan anak buah, si bos baru itu meminta sekretarisnya untuk memanggih anak buah yang diperlukan.  Seakan tidak mau menghubungi langsung.  Kalau harus memberikan sambutan, si bos baru minta dibuatkan dan bahkan minta ada yang membawakan map sambutan dan memberikan saat si bos sudah di podium.   Teman yang bercerita itu mengatakan, anak buahnya sering rasan-rasan kalau di bos baru itu “gila hormat”.

Saya kaget dan setengah tidak percaya dengan cerita itu.  Saya mengenal teman yang digunjingkan itu sejak lama dan menurut saya yang bersangkutan termasuk “culun” dalam pergaulan keseharian.  Rasanya sangat aneh, kalau tiba-tiba minta dihormati termasuk oleh anak buah yang sebelumnya merupakan kawan akrab.  Ketika si empunya cerita mencoba meyakinkan saya dan minta teman lain yang hadir ikut memberikan kesaksian, saya tetap belum percaya.  Paling tidak, setengah percaya-karena di empunya cerita biasanya jujur, setengah tidak percaya-karena selama ini orang digunjingkan termasuk “culun”.

Memang di perguruan tinggi itu jabatan bagai mimpi semalam, karena secara praktis tidak ada penjenjangan karier.  Dapat terjadi seseorang yang semula dosen biasa, tahu-tahu langsung jadi ketua juruan, dekan, ketua lembaga dan sebagainya.  Seingat saya hanya rektor yang untuk mencalonkan diri harus pernah menduduki jabatan minimal setingkat ketua jurusan.   Sebaliknya, juga biasa saja seorang dekan atau rektor habis masa jabatannya.  Lebih dari itu tidak ada pelatihan untuk menjadi ketuan jurusan, dekan, rektor dan jabatan lainnya. Jadi memang bisa jadi orang kaget dengan menerima jabatan baru itu.

Gunjingan itu menyebabkan kami berhenti bekerja.  Ternyata kebiasaan bergunjing juga menjangkiti kami. Kami yang hadir saling menanggapi sambil berkelakar.  Karena sebagian diantara yang hadir juga pernah menjabat dan bahkan ada beberapa orang yang saat ini sedang menjabat, kami saling meledek.  Teman yang pertama mulai menggunjingkan bos baru, diledek jangan-jangan itu karena iri, karena merasa lebih pantas menduduki jabatan itu.  Tentu saja yang bersangkutan menyangkal, walaupun teman lain terus menggoda.

Sepulang dari kerja bareng itu, saya merenung.  Apa dahulu ketika menjadi birokrat, saya juga seperti itu ya?  Saya mencoba mengingat-ingat.  Seingat saya, pada awal menjabat saya juga sering marah karena banyak hal yang “tidak beres”. Waktu terjadi banjir saya marah, karena staf yang semestinya menangani itu enak-enak di kantor.  Pada hal saya menduga ada selokan yang buntu di pojok kampus.  Saya ajak staf tersebut melihat selokan di pojok kampus dan benar tersumbat oleh sampah.  Saya juga sempat marah kepada staf Bank BTN.  Saat itu mahasiswa harus lapor ke BAU ketika sudah membayar SPP, dengan membawa bukti bayar dari bank. Ketika saya tanya apakah BTN tidak bisa begitu ada mahasiswa membayar datanya masuk ke Unesa, jawaban staf tersebut berbelit-belit.  Saya menyampaikan, Bank Mandiri itu menjadi bank penerima uang pendaftaran SBMPTN di seluruh Indonesia dan begitu ada calon mahasiswa mmbayar, datanya langsung masuk ke panitian SBMPTN.  Dengan demikian panitia dapat mengetahui berapa jumlah pendaftar secara real time.  Akhirnya dengan agak marah, BTN saya ancam kalau sampai tanggal tertentu tidak dapat menerapkan sistem seperti di bank Mandiri untuk SBMPTN, Unesa akan pindah ke bank lain.

Mengingat itu, saya takut sendiri. Jangan-jangan saya dulu juga berperilaku seperti kawan yang digunjingkan tadi.  Apakah istilah OKB (orang kaya baru) dapat dilebarkan menjadi MPB (menjadi pemimpin baru)?  Apakah perilaku aneh pada OKB juga terjadi pada MPB?  Apakah ketika seseorang menjabat sebagai pemimpin kemudian perilakunya berubah, karena ingin menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah pemimpin?  Apakah semacam itu merupakan euforia yang hanya berlangsung sesaat atau terus berlanjut?  Apakah saya dulu juga mengalami sebagai MPB?