Jujur, ketika
mendengar berita bahwa Presiden Prabowo mengatakan pendidikan sampai perguruan
tinggi gratis, saya sangat kaget tetapi juga gembira. Kaget, karena akhir-akhir ini sepertinya
negara sedang berusaha melakukan penghematan besar-besaran. Mungkin karena ada program besar yang harus
berjalan, misalnya Makan Bergisi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Program-pogram lainya harus dikurangi anggarannya, karena diperlukan untuk
menopang kedua program prioritas tersebut. Bahasa yang sering kita dengan
adalah refocusing anggaran. Beredar info bahwa yang dipotong termasuk anggaran
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi
Sains dan Teknologi. Nah, kalau kemudian
jika kemudian harus menggratiskan biaya pendidikan tinggi, dari mana
anggarannya? Konon, menurut Presiden
Prabowo anggarannya berasal dari uang yang selama ini “bocor” karena dikorupsi
dan sebagainya. Tujuan sangat mulia, dan
saya ikut mendo’akan itu terwujud.
Sebagai orang pendidikan yang berasal dari masyarakat “bawah” saya sangat gembira mendengar pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Dengan pendidikan gratis sampai perguruan tinggi berarti semua anak Indonesia punya kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Katakanlah menjadi sarjana atau sarjana terapan (lulusan D4) atau paling tidak ahli madya (lulusan D3). Menurut saya itu gagasan yang sangat mulia. Kenapa? Karena berbagai studi mengunjukkan bahwa pendidikan merupakan tangga vertikal bagi anak-anak dari kalangan “bawah”. Jika warga negara Jerman dapat memperoleh layanan pendidikan gratis sampai S3, rasanya anak muda Indonesia harus bersyukur mendapatkan layanan pendidikan gratis, walaupun mungkin baru sampai S1 atauD4 atay D3.
Informasi lebih detail ternyata pendidikan gratis hanya disediakan di PTN. Artinya hanya mereka yang berhasil masik PTN yang kuliah secara gratis. Sedangkan mereka yang kuliah di swasta harus tetap membayar. Sebenarnya itu tidak apa-apa. Katakanlah, karena dana masih terbatas maka perlu ada seleksi siapa yang dapat memperolehnya. Masalahnya, di jenjang SD/SMP/SMA sudah terjadi seleksi. Dan seringkali dalam proses seleksi tersebut, anak-anak dari masyarakat bawah kalah. Mengapa? Karena meraka tidak memperoleh bimbingan dan fasilitas serta dorongan sebagaimana temannya dari masyarakat menengah ke atas. Oleh karena itu, perlu dicari komplemen dari kebijakan tersebut, agar anak yang “pandai” tetapi berasal dari masyarakat bawah mendapatkan afirmasi.
Berapa anggaran untuk melaksanakan pendidikan gratis di PTN? Idealnya dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa dan unit cost per mahasiswa per tahun. Bukan hanya berdasarkan UKT saja. Mengapa? Karena UKT di PTN bukankan satu-satunya komponen anggaran di PTN, karena masih ada komponen lain, misalnya gaji dan tunjangan dosen dan karyawan, biaya operasional (BOP), anggaran penelitian dan sebagainya. Berapa unit cost mahasiswa S1/D4/D3? Mestinya dipengaruhi jenis program studinya. Unit cost mahasiswa Fakultas Kedokteran tentu berbeda dengan mahasiswa Fakultas Hukum, berbeda dengan mahasiswa Fakulas Teknik dan berbeda dengan mahasiswa Fakultas Sastra.
Jumlah mahasiswa PTN sekitar 4 juta dan jika diasumsikan unit cost per mahasiswa pertahun 25 juta, maka untuk menggratiskan seluruh mahasiswa PTN diperlukan anggaran 100 trilyun atau sekitar 16 % dari anggaran sektor pendidikan yang besarnya sekitar 630 trilyun. Apakah itu besar atau kecil? Masih harus dihitung dengan biaya pendidikan lainnya.
Dalam pembahasan RUU Sisdikas berkembang keinginan melaksanakan Wajib Belajar 13 Tahun, artinya mencakup TK B (1 tahun), SD, SMP/MTS, SMA/MA/SMK. Data menunjukkan jumlah siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA sebanyak hampir 64 juta orang. Jika ditambah jumlah siswa TK sebanyak 5 juta, berarti jika Wajar 13 Tahun dilaksanakan, harus disediakan anggaran untuk 69 juta siswa.
Jika diasumsikan rata-rata unit cost siswa TB s.d SMA/SMK/MA sebesar 5 juta per siswa per tahun, maka untuk melaksanakan Wajib Belajar 13 Tahun diperlukan anggaran 345 trilyun atau sekitar 55 % dari anggaran sektor pendidikan.
Jadi untuk mewujudkan dua keinginan tersebut, yaitu Wajib Belajar 13 Tahun dan Pendidikan Gratis di PTN diperlukan anggaran 445 trilyun per tahun atau 70% dari anggaran sektor pendidikan. Itu dengan catatan: (1) tidak ada pos diluar pendidikan formal (TK B s.d S1/D4/D3 di PTN) yang menggunakan anggaran sektor pendidikan, dan (2) pendidikan kedinasan yang memerlukan biaya khusus juga tidak menggunakan anggaran dari sektor pendidikan.
