GURU, MBS DAN KURIKULUM

Ketika terjadi silang pendapat tentang penghentikan K-13, tulisan Thomas Friedman di The New York Times tanggal 22 Okbober 2013 menarik untuk dibaca kembali.  Penulis buku best seller The World is Flat itu, tertarik terhadap perkembangan mutu pendidikan di Sanghai yang meningkat dalam waktu relatif singkat.  Setelah mengunjungi sekolah-sekolah disana, Friedman menulis artikel berjudul The Shanghai Secret.  Dia menyimpulkan pendidikan di Shanghai meningkat cepat karena: (1) komitmen yang tinggi terhadap pendidikan calon guru, (2) pengembangan profesional bagi guru dengan menekankan peer to peer learning, (3) pelibatan orangtua dalam pembelajaran anaknya, (4) adanya kepemimpinan kepala sekolah yang mendorong pencapaian standar pendidikan yang tingggi, dan (5) adanya  budaya untuk menghargai guru dan inovasi pendidikan yang dilakukan.

Apa itu hal baru?  Sebenarnya tidak. Penelitian Abu-Duhou (1999) menemukan hal yang serupa, bahkan dengan penjelasan lebih baik.  Menurut Abu-Duhou peningkatan mutu pendidikan dihasilkan oleh inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru.  Namun guru baru dapat melaksanakan inovasi, jika (1) memiliki kompetensi yang bagus, (2) memiliki otonomi dalam melakukan inovasi, (3) iklim kerja yang mendorong guru melakukan inovasi.  

Jadi guru yang baik merupakan syarat perlu bagi peningkatan mutu pendidikan. Tanpa guru yang baik, apapun kebijakan pendidikan tidak akan berjalan mulus di sekolah.  Barber dan Mourshed (2007) menyebutan bahwa 53% hasil belajar siswa ditentukan oleh guru. Bahkan studi John Hettie (2011) menyebutkan pengaruh tersebut sebesar 58,8%.

Namun guru yang baik tidak otomatis dapat meningkatkan mutu pendidikan.  Diperlukan otonomi yang cukup bagi sekolah, agar para gurupunya ruang gerak melakukan inovasi dan kepala dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi gurunya.  Itulah yang dimaksud sebagai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada pada 41ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selama ini pemahaman kita terhadap pengelolaan pendidikan kurang tepat.  Sekolah dianggap sebagai Unit Peaksana Teknis (UPT), sehingga semuanya dikendalikan secara kaku oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi dan bahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  Sekolah tidak sama dengan pabrik yang masukan dan proses kerjanya seragam.  Setiap siswa berbeda dengan lainnya, sehingga mereka memerlukan proses pendidikan yang berbeda pula.  Guru dituntut kreatif menemukan proses pendidikan yang tepat bagi siswanya.  Mengajar PPKn bagi anak yang pandai memerlukan metoda yang berbeda dibanding siswa yang kurang pandai.  Matematika di siang hari ketika siswa sudah capai, memerlukan cara yang berbeda dibanding dengan ketika pagi harudan siswa masih segar.  Itulah yang salah satu bentuk inovasi sebagaimana disebutkan oleh Abu-Dohou (1999).

Memastikan sekolah memiliki guru yang baik serta menerapkan prinsip MBS jauh lebih penting,  dibanding kita bersilang pendapat tentang implementasi K-13.  Sesuai dengan prinsip MBS, apakah K-13 dilanjutkan atau dihentikan sementara lebih baik diserahkan kepada sekolah.  Sekolah yang lebih tahu apakah sudah siap atau belum.  Apakah melanjutkan K-13 sambil disempurnakan atau dihentikan lebih dahulu.

Lebih dari itu, sesuai dengan UU No 23/2014 pengelolaan pendidikan SD, SMP dan PNF merupakan tugas dan kewenangan Kabupaten/Kota dan untuk SMA, SMK dan Pendidikan Khusus merupakan tugas dan kewenangan Propinsi.  Karena yang dipeselisihkan itu implemenasi dan bukan konsep kurikulum, berarti itu wilayah pengelolaan.

Memang menjadi tugas Pemerintah Pusat menetapkan kurikulum, tetapi kapan dan bagaimana implemetasinya merupakan tugas dan kewenangan Kabupaten/Kota untuk SD, SMP dan PNF, dan Propinsi untuk SMA, SMK dan Pendidikan Khusus.  Duduk bersama untuk mendiskusikan jalan terbaik akan lebih bijaksana dibanding bersilang pendapat yang membuat sekolah menjadi bingung.