PRESIDEN TIDAK PEGANG REMOTE

Saya sadar kalau sebenarnya tidak memiliki kompetensi menulis masalah ini.  Namun sebagai warga bangsa, saya tidak mampu menahan untuk tidak berkomentar, walaupun mungkin dianggap salah atau bahkan naif.  Ya, namanya orang tidak punya pengetahuan cukup jadinya asal ngomong sesuai dengan perasaan saja.

Beberapa hari setelah Pak Jokowi dilatik, saya bertemu dengan seorang “kawan” yang punya pengalamana malang melintang di dunis politik dan saat ini sedang memangku jabatan penting di Jawa Timur.  Seperti biasanya kami ngobrol sambil sarapan, saya menanyakan komentar beliau tentang pelantikan presiden.  Ungkapannya sungguh menarik.  Pak Jokowi itu presiden tetapi tidak memegang remote.  Jadi bisa kerepotan. Kita lihat saja nanti.

Saya mencoba mencerna komentar kawan tadi dan tetap saja kesulitan memahami.  Ketika saya tanya maksudnya, sambil berkelakar beliau memberi analogi.  Pak SBY itu disamping presiden memegang remote.  Demikian juga Bu Mega dan Pak Harto.  Makanya beliau bertiga mampu mengendalikan orang-orang di dalam kabinet maupun di DPR.  Pak Habibie pegang remote tetapi tidak sendiran dan akhirnya kerepotan juga.  Lha ini, Pak Jokowi jadi presiden tetapi remote-nya dipegang oleh Bu Mega, Pak Surya Paloh dan lain-lainnya.

Mendengar penjelasan tersamar itu saya  faham atau setengah mengerti, kalau top pimpinan partai itu yang sesungguhnya memegang kendali para menteri dan anggota DPR.  Walaupun menteri itu “bawahan” presiden ternyata lebih patuh kepada pimpinan di partainya.  Apalagi anggota DPR tentu lebih patuh pada partai induknya.  Saya menjadi faham kenapa pada era Pak SBY, menteri dari partai selain Demokrat seringkali seakan membuat ulah yang tidak sejalan dengan kebijakan presiden.  Tentu dengan “tutup”  tertentu.

Mungkinkan “kisruh KPK versus Polri” ini bukti kebenaran ungkapan kawan tadi?  Mungkinkah Presiden Jokowi tidak mampu mengambil kebijakan secara mandiri, karena tekanan para pemegang remote?  Mungkinkah penunjukkan Jaksa Agung dan calon tunggal Kapolri itu diambil secara terpaksa atas permintaan pemegang remote?  Bukankah seharusnya jaksa agung dan kapolri itu orang non partisan, karena merupakan puncuk pimpinan lembaga penegak hukum?  Apakah DPR menyetujui usulan calon Kapolri itu punya “udang di balik batu”, yaitu menjerumuskan Presiden Jokowi?  Apakah ada upaya sistematis untuk mendelegitasi Presiden Jokowi?  Lebih jauh dari itu, apakah ada upaya “menikam dari dalam” kepada Presiden Jokowi? Jujur saya tidak punya jawaban atas berbagai pertanyaan di atas, karena memang tidak punya kompetensi di bidang itu.  Namun pertanyaan itu terus berkecamuk dalam benak. 

Saya kasihan saat melihat Presiden Jokowi mengumumkan penundaan palatikan Komjen Budi Gunawaan dan pengangkatan Komjen Badrodin Haiti menjadi pelaksana Kapolri.  Mimiknya tampak kaku, tegang dan berkali-kali membaca catatan, seperti takut salah ucap. Jauh dari kebiasaan beliau saat menyampaikan informasi-informas lain sebelum itu. Mimik serupa juga ditunjukkan ketika menyampaikan informasi di istana Bogor, setelah bertemu dengan Wakapolri dan Ketua KPK.  Saya membayangkan betapa besar tekanan batin terhadap Presiden saat itu.

Dalam hati saya berpikir, seandainya dugaan tadi benar bahkan para pemegang remote itu yang membuat Presiden Jokowi kerepotan membuat kebijakan, lantas apa maunya mereka mendorongkan “orang yang kurang pas”?  Apa latar belakang keinginan kuat menempatkan “orangnya” menjadi jaksa agung dan kapolri?  Apakah itu untuk memastikan agar penegakan hukum berjalan dengan baik, sesuai dengan cita-cita partainya?  Atau untuk menjaga agar dua pejabat itu tidak mengusik kegiatannya di masa lalu?  Sekali lagi saya tidak tahu jawabannya.

Saya jadi merenungkan diskusi kami sekitar 10 tahun silam.  Pada saat itu situasi negara ini sangat “bising”.  Banyak aktor politik “berakrobat” dengan alasan reformasi dan kebebasan berpendapat.  Seakan di era reformasi, setiap orang boleh berbuat apapun.  Waktu itu, seorang kawan membandingkan Indonesia dengan Thailand dan Amerika Serikat.  Konon di Thailand situasi politik tidak stabil.  Namun untungnya ada Raja Bhumibol yang sangat dihormati, sehingga begitu raja memutuskan sesuatu semua orang patuh.  Di Amerika Serikat orang boleh ngomong apa saja atas dasar demokrasi.  Namun karena masyarakat sudah terdidik, omongan dan tindakan juga teratur.  Lantas bagaimana dengan Indonesia?  Kawan tadi mengatakan, di Indonesia tidak ada “tokoh yang dihormati”, sementara rakyat belum dewasa dalam berdemokrasi, ya inilah hasilnya.

Apakah situasi sekarang ini seperti itu? Presiden Jokowi tidak memiliki remote sehingga tidak dipatuhi oleh orang banyak, khususnya para elit?  Apakah rakyat, juga paar elit sebenarnya belum siap untuk berdemokrasi, sehingga “menabrak rambu-rambu” demokrasi itu sendiri? Semoga kita ingat syair lagu Padamu Negeri:  Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami.