TERPAKSA JADI BISA?

Dua hari ini saya berada di Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di Balikpapan dan Samarinda.  Bersama dengan Bu Ari, Pak Budi, Mas Afan dari Tanoto Foundation, saya ke Unmul dan IAIN Samarinda.  Sebenarnya saya sudah berkali-kali ke Kaltim.  Bahkan pada awal tahun 2003-2005 saya sering ke Kaltim karena saat itu saya menjadi konsultan lepas World Bank pada Junior Secondary Education Project (JSE-2) yang salah satu wilayahnya propinsi Kaltim.  Pada tahun 2007an saya juga beberapa kali ke Kaltim, khususnya Kutai Timur karena Unesa punya kerjasama dengan Pemkab setempat dan saat itu saya menjadi Pembantu Rektor Bidang Kerjasama.  Setelah itu sangat jarang saya ke Kaltim.  Tahun lalu saya ke Tarakan yang sekarang sudah “berpisah” menjadi propinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan hanya transit penerbangan di bandara Sepinggan Balikpapan.

Seperti biasanya, begitu mengunjungi suatu daerah dan waktunya makan, saya selalu bertanya “apa makanan khas di daerah ini dan kemana bisa mencarinya”.   Nah, ternyata itu tidak mudah di Kaltim.  Mas Andre, driver yang menemani kami mengatakan di Kaltim tidak ada makanan khas.  Hampir semua warung makan, restoran yang punya atau paling tidak juru masaknya orang Jawa.  Apalagi warung kecil dan kaki lima praktis “dikuasai” orang Jawa.  Dan bentul, Man Andre yang asli Balikpapan menunjukkan betapa banyaknya warung dengan inisial Jawa, misalnya Soto Lamongan, Pecel Blitar, Warung Ponorogo, Ikan Bakar Cak Gundul, Mie Pak Karso Jogya, Ayam Bakar Wong Solo dan sebagainya.

Apa tidak ada warung yang menjual makanan asli Kaltim?  Mas Budi punya penjelasan yang masuk akal.  Ada, tetapi sangat sedikit dan biasanya di lokasi pedesaan.  Mengapa?  Karena yang membeli orang “lokal” dan itupun tidak banyak.  Orang lokal juga lebih senang membeli makanan buatan orang Jawa yang konon lebih murah dan lebih enak.  Kalau toh ada “orang luar” yang ingin merasakan makanan lokal yang orang yang jarang-jarang ke Kaltim, seperti Pak Muchlas.  Jadi wajar kalau tidak ada warung makanan khas Kaltim di Samarinda dan Balikpapan.  Yang ada di Tenggarong, yaitu Warung Gamis yang menjual sate payau atau sate kijang.

Mendengar penjelasan Pak Budi dan Mas Andre, saya mencoba mengamati dan mencari informasi dari teman-teman di Samarinda.  Dan jawabannya menguatkan tesis Pak Budi.  Pokoknya kalau warung makanan sudah dikuasai orang Jawa.  Bukan hanya itu, toko-toko kecil yang menguasai orang Jawa dan orang Bugis.  Orang sini malas pak.  Maunya makan enak tetapi malas bekerja.  Ya, akhirnya perdangangan atau bahkan aktivitas ekonomi dikuasai oleh orang Jawa dan Bugis.

Mendengar penjelasan teman Samarinda itu, saya bertanya-tanya apakah itu memang benar?  Bahwa banyak orang Jawa yang membuka warung makan di luar Jawa, saya sudah faham.  Bahkan saat saya ke Meraoke beberapa tahun lalu, saya menjumpai banyaknya warung kaki lima yang bercirikan khas Jawa.  Umumnya orang Gresik dan Lamongan, yang membuka warung ikan bakar kaki lima.  Namun kalau sampai orang Jawa dan atau Bugis menguasai penyediaan warung saya baru mendengar hari itu.

Merenungkan fenomena itu saya berpikir, mengapa orang Jawa dan orang Bugis sukses “menguasai” aktivitas ekonomi, khususnya di sektor makanan di Kalimantan Timur?  Apakah fenomena seperti itu juga terjadi di daerah lain?  Apakah itu terkait dengan fenomena yang seringkali kita dengan pendatang seringkali sukses dan “menggeser” orang lokal. Misalnya transmigran di berbagai daerah ternyata sukses dan menggeser penduduk lokal.

Saya jadi teringat pendapat seorang kawan, orang-orang di sekolah swasta biasanya lebih gigih dan lebih kreatif. Orang-orang di perusahaan swasta lebih gigih dan kreatif dibanding dengan mereka yang bekerja di BUMN apalagi di birokrasi pemerintahan.  Mengapa?  Teman saya mengatakan, orang-orang di sekolah swasta atau di perusahaan swasta “dipaksa” untuk kerja keras dan kreatif agar sekolahnya atau perusahaannya tidak tutup.   Sementara teman-teman di sekolah negeri dan BUMN dan birokrasi pemerintah, tenan-tenang karena toh anggaran sudah ada dari negara.  Gaji juga sudah pasti diberi oleh negara.

Apakah semua itu berarti, kondisi yang memaksa dapat membuat orang bekerja keras dan bahkan memunculkan kreativitas untuk mengatasi kendala yang dihadapi?  Jika logika itu benar, maka pertanyaannya “bagaimana pendidikan dapat menciptakan situasi keterpaksaan, sehingga siswa terdorong untuk kerja keras dan bahkan kreatif untuk mengatasi hambatan yang terjadi”.