KORUPSI BERJAMAAH: INDIVIDU ATAU SISTEMNYA?

Saat berkunjung ke Jambi kemarin saya mendapat kesempatan ngobrol dengan beberapa teman disana. Salah seorang teman asli Jambi bercerita tentang kasus korupsi yang sedang membelit Gubernur Jambi yang diduga akan merembet ke banyak anggota DPRD.  Menurut teman tadi, saat ini banyak anggota DPRD Jambi dag-dig-dug, karena setelah Sang Gubernur jadi tersangka dan diperiksa intensif oleh KPK, sangat mungkin mereka akan terseret. 

Mendengar cerita itu yang kemudian disambung mengobrolkan kasus yang membeliat 49 orang anggota DPRD Kota Malang, saya jadi bingung.  Saya tidak tahu pasti berapa orang anggota DPR/DPRD dan pejabat yang terjerat kasus korupsi.  Mengapa sangat banyak politisi, yaitu pimpian daerah dan anggota DPR/DPRD yang tersangkut korupsi. Bahkan teman saya yang suka berkelakar, mungkin masih banyak yang lain yang korupsinya tidak terungkap.

Merenungkan fenomena itu, saya jadi teringat kelakar Pak Intan Ahmad (Dirjen Belmawa dan guru besar ITB).  Katanya, kalau dosen mengajar dan banyak mahasiswa yang tidak lulus harus dipertanyakan itu karena mahasiswa yang tidak pandai atau dosennya yang tidak pandai. Jika yang tidak lulus sedikit dan nilai yang diperoleh mahasiswa bervariasi, dapat diduga mahasiswanya kurang pandai. Buktinya ada mahasiswa yang lulus dan mendapat nilai bagus. Namun jika banyak mahasiswa yang tidak lulus dan hampir semua nilainya jelek, jangan-jangan dosennya yang kurang baik. Buktinya banyak yang tidak lulus dan nilainya semua jelek.

Analog dengan itu, pertanyaannya banyaknya politisi yang tersangkut korupsi itu karena masalah individu atau karena sistem kita.  Yang saya maksud, sistem itu mulai dari pendidikan mereka, sistem politik kita sampai lingkungan kehidupan bernegara kita.  Seorang teman yang berprofesi sebagai polisi bercerita, pencurian/penjambretan itu terjadi karena ada beberapa penyebab, misalnya karena memang si penjahat memang berniat jahat, atau karena si penjahat kepepet kebutuhan tertentu yang memaksa untuk menjambret/mencuru, atau situasi merangsang si penjahat itu menjambret/mencuri.

Apakah cerita teman polisi itu dapat dianalogikan dengan kasus korupsi yang menyangkut politisi?  Saya tidak tahu dan belum pernah mendapat penjelasan.  Jika bisa, maka kita dapat menganalogikan sebagai berikut.  Ada politisi yang korupsi karena memang yang bersangkutan orang “jahat” yang dari “sononya” memang berniat untuk korupsi, misalnya ingin segera kaya dan hidup mewah.  Ada politisi yang korupsi karena kepepet, misalnya harus membayar hutang yang dahulu digunakan untuk kampanye dan sebagainya.  Ada politisi yang sebenarnya tidak berniat jahat dan tidak kepepet, tetapi situasi di tempat kerjanya merangsang dia untuk korupsi.  Misalnya, banyak temannya melakukan korupsi dan justru kariernya menanjak.

Menurut saya, ketika faktor itu tidak harus berdiri sendiri, tetapi sangat mungkin berbarengan dan saling mendukung.  Misalnya yang bersangkutan memang memiliki orang jahat dan situasi merangsang dia melakukan korupsi.  Atau sebenarnya yang bersangkutan bukan orang jahat, tetapi kepepet butuh uang dan situasi merangsang untuk melakukannya.  Atau bahwa ketiga faktor itu saling berkelindan, sudah dasarnya orang jahat, kepepet harus mengembalikan uang yang dahulu digunakan untuk biaya kampanye dan lingkungan memang mendorongnya untuk melakukan korupsi.

Nah, bagaimana kejadian yang menimpa para anggota DPRD di Malang dan lainnya?   Saya kok tidak yakin 41 orang anggota DPRD itu semua orang jahat.  Apalagi yang saya baca di koran, uang yang diterima hanya sekitar 15 juta.  Jadi saya menduga justru faktor situasi yang paling kuat mendorong mereka melakukan korupsi.  Teman saya bercerita, bahwa temannya pernah berseloroh “gila kalau saya tidak ikut, lha semua melakukan dan aman-aman saja”. 

Nah, apakah memang sistem kita yang salah yang menyebabkan para politisi melakukan korupsi?  Jika memang sistemnya yang menyebabkan terjadinya korupsi, sudah dipikirkan bagaimana mengakhiri sistem tersebut.  Saya yakin semua setuju, jika sistem seperti itu yang menyebabkan negara ini berjalan “sempoyongan”. Saya tidak punya kapasitas untuk membahas itu, mungkin teman-teman ahli ilmu politik atau para sosiolog.