GO DIGITAL MARKET?

 Seperti biasanya di hari minggu saya menemani isteri belanja ke pasar.  Didahului jalan sehat menyusuri jalan kampung di sekitar pasar tersebut. Pasar krempyeng di dekat rumah merupakan tempat belanja bagi orang-orang yg tinggal di perumahan Tenggilis, tempat tinggal saya.  Pasar yang diinisiasi oleh RT setempat, kemudian menjadi ramai menjual kebutuhan masak-memasak yang cukup lengkap.  Bahkan belakangan mulai muncul kios yang menjual baju dan kebutuan rumah tangga lainnya.

Sesampai halaman pasar saya heran, kon tidak banyak mobil seperti biasanya.  Pak tukang parkir, yang merupakan teman sekolah saya dulu itu, juga tidak kelihatan.  Saya lebih heran setelah pasar kok tidak banyak orang yang belanja. Mungkin  hanya sekitar 20 orang. Pada hal baru sekitar jam 06.30an.  Biasanya jam-jam sekian yang berbelanja sangat banyak, sampai harus antre kalau ingin memberi barang tertentu.  Beberapa kios juga tutup. Ada apa ya?

Sambil jalan pulang, saya menanyakan fenomena itu kepada isteri.  Dia malah tercita kalau beberapa hari lalu, Mbak Ida-ART kami, mengeluh karena saat belanja hanya beberapa kios yang buka, lainnya kosong.  Akhirnya dia menilpun Pak Sabar, tukang welijo-tukang sayur yang berkeliling kampung, untuk belanja.  Ternyata Mbak Sri, salah satu penjual sayuran di pasar tersebut, juga mau melayani pesanan online.  Isteri saya biasa pesan ikan atau sayur via WA, kemudian barangnya diantar kerumah.

Siang hari saya dengan isteri ke toko buku Gramedia, mencari buku bacaan untuk cucu. Kami merencanakan mengunjungi anak yang tinggal di Bintaro dan punya dua anak kecil-kecil.  Sampai di basement tempat parkiran saya juga heran, karena hanya ada 2 mobil yang parkir. Pada hal baru jam 12.30a.  Lebih heran, mbak yang jaga di gerbang tampak berjalan ke dekat saya memarkir mobil, bahkan ikut membantu mengarahkan.  Mungkin karena tidak ada mobil masuk, dia bisa membantu mengatur parkir.

Ketika naik ke lantai 1 saya lebih heran, karena hanya kami berdua yang masuk.  Ketika naik ke lantai 2 tempat display buku, hanya ada tamu 2 orang selain kami berdua. Jadi saat itu hanya ada 4 orang tamu  pengunjung.  Lebih sedikit dari petugas toko yang rasanya ada sekitar 12 orang.  Pada hal dahulu kalau hari Minggu Gramedia selalu ramai pengunjung.  Apalagi jika tahun ajaran baru, banyak orangtua yang bersama anaknya berkunjung.  Mungkin membeli buku dan perlengkapan sekolah lainnya.  Konon juga banyak yang hanya membaca buku yang dianggap menarik, sambal “ngadem”, karena took ber-AC sementara di luar sangat panas.

Ketika pulang, dalam mobil, seperti biasa isteri mencermati struk pembelian.  Dia kaget ternyata Gramedia juga melayani pembelian buku secara online.  Bukan sekedar melalui Tokopedia, Bukalapak dan sejenisnya, Gramedia membuka layanan pembelian online secara mandiri.  Apakah Gramedia akan menuju seperti Amazon ya? 

Menerungkan fenomena itu dalam hati saya bertanya, apakah kita akan “GO ONLINE MARKET” ya?  Apakah kita sedang menuju pola jual beli online?  Apakah toko buku seperti Gramedia akan tutup dan beralih ke online?  Apakah pasar-pasar tradisional juga akan menghilang dan berganti menjadi online?  Bukankah toko kebutuhan sehari-hari, seperti Superindo, Alfamart, dan sejenisnya akhir-akhir ini bermunculan?  Apakah juga akan bermetamorfoma menjadi online? Apakah itu hanya karena pandemi atau akan tetap berjalan terus, walaupun pandemic corona-19 berakhir. Jika semua jual-beli “go online”, bagaimana nasik toko kelontong di kampung-kampung ya?  Jujur saya tidak tahu jawabnya.

Saya jadi teringat cerita anak saya yang tinggal di Edinburgh beberapa tahun lalu.  Saat itu saya mengunjungi dia dan terus diajak jalan-jalan termasuk ke toko buku. Dia cerita toko tersebut hampir saja tutup karena tidak mampu bersaing dengan toko buku online, seperti Amazon dsb. Pada toko buku tersebut sangat legendaris, lokasinya dekat kampus Edinburgh University, berlantai 3 dan banyak menjual buku-buku referensi, novel dan lainnya.   Akhirnya sejumlah warga kota Edinburgh sepakat “menyelamatkan” toko buku tersebut dengan tetap membeli buku di situ dan tidak secara online, walaupun harganya sedikit lebih mahal.  Dan Gerakan itu terbukti manjur.  Toko buku tersebut tetap buka dan lumayan banyak pengunjungnya.

MBKM DAN PERGURUAN TINGGI KEDINASAN

 Semester gasal tahun akademik 2021/2022 ini kebetulan saya mengajar S3 yang mahasiswanya sebagian besar dosen perguruan tinggi kedinasan. Ada dari Politeknik Penerbangan, Politeknik Pelayaran, Politeknik Kereta Api  dan sebagainya. Nah, di sela-sela perkuliahan mereka bertanya bagaimana menerapkan kebijakan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) di perguruan tingginya.  Bahkan ada mahasiswa mengangkat topik itu untuk makalahnya, sehingga terjadi diskusi yang sangat intens.  Jujur saya senang namun tidak dapat memberikan masukkan secara maksimal, karena belum membaca naskah akademik MBKM sehingga tidak tahun filosofi/teori/konsep yang mendasari kebijakan tersebut. Yang dapat saya berikan hanya analisis saya berdasar informasi dari Pak Dirjen Dikti yang sudah pernah saya muat di blog ini.

Seperti yang pernah saya tulis di blog ini, saya menduga (sekali lagi menduga karena belum pernah membaca naskah akademik) kebijakan MBKM itu merupakan penerapan teori heutagogy yang diyakini cocok dengan pola pekerjaan yang sangat cair dan cepat berubah di era ini, sehinggga lulusan perguruan tinggi harus mampu cepat menyesuaikan diri.  Jika meminjam istilah yang digunakan oleh Hase & Davis (1999) mahasiswa harus mengembangkan capability dan bukan sekedar competence.

Bagaimana teori heutagogy dikaitkan dengan kurikulum, Lisa Marie Blaschke (2012) menjelaskan dalam heutagogy mahasiswa difahami sebagai orang dewasa yang sudah tahu karier apa yang ingin ditekuni, sehingga dapat memilih bidang studi apa yang harus dipilih dan pengalaman belajar apa yang harus dijalani untuk memiliki kemampuan menekuni karier yang diinginkan. Tentu dengan bimbingan dosen penasehat akademik (DPA) atau supervisornya.

Gambar di atas menunjukkan siswa di SD dan SMP difahami belum dewasa, belum menentukan karier apa yang ingin ditekuni setelah dewasa, sehingga diterapkan prinsip pedagogy, yaitu semuanya ditentukan oleh sekolah dan atau guru.  Matapelajaran dan bagaimana cara belajar semuanya diatur oleh sekolah dan guru, sehingga siswa tinggal mengikutinya.

Andragogy memandang siswa atau peserta didik sudah mulai tahu apa yang ingin dipelajari, apa yang sudah diketahui dan apa yang diperlukan. Untuk konteks Indonesia, andragogy diterapkan di jejang SLTA sehingga ada SMK dan ada SMA. Bahkan di SMA ada jurusan IPA, IPS, Bahasa dan di SMK banyak jenis program keahlian.  Namun demikian paket matapelajaran di dalam setiap jenis sekolah, setiap jurusan atau program keahlian ditentukan oleh sekolah.

Heutagogy memandang mahasiwa sudah menentukan karier yang ingin ditekuni, sudah tahu program studi ada yang harus dimasuki dan matakuliah atau pengelaman belajar seperti apa yang diperlukan untuk bekal menekuni karier di masa depan.  Oleh karena itu mahasiswa punya otonomi memilih matakuliah yang ingin ditempuh.  Pada masa lalu, ada makuliah wajib, ada matakuliah pilihan.  Nah, saya menduga apa yang dimaksud dengan belajar di luar prodi sebanyak 40 SKS atau 2 sementer itu kira-kira mirip matakuliah pilihan tersebut. Bedanya dalam MBKM matakuliah piliah tersebut dapat ditempuh di prodi lain,di perguruan tinggi lain bahkan di industri atau di tempat lain on perguruan tinggi.

Bagaimana cara memilih matakuliah atau pengalaman belajar sebesar 40 SKS tersebut?  Tentu tidak boleh sembarangan tetapi harus disesuaikan dengan bekal yang diperlukan untuk menekuni karier di masa depan.  Dalam konteks inilah diperlukan pola bimbingan yang baik dari pihak kampus.  Dosen pembimbing harus dapat mengarahkan matakuliah apa atau pengalaman belajar dimana untuk mendapatkan bekal kemampuan tersebut.

Bagaimana dengan perguruan tinggi kedinasan?  Untuk membahasnya harus didefinisikan dahulu apa perguruan tinggi kedinasan.  Jika perguruan tinggi kedinasan dimaksudkan untuk menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan (profesi tertentu) yang sudah jelas dan diyakini peluang kerja di bidang tersebut memang tersebut, tidak oversupply yang menyebabkan lulusan menganggur, maka perguruan tinggi kedinasan dapat menyediakan seluruh pengalaman belajar bagi mahasiswanya. Sebagai contoh, Akademi Militer menyiapkan mahasiswa menjadi perwira TNI AD yang sudah diketahui kemampuan apa yang diperlukan.  Semua lulusan Akademi Militer dipastikan menjadi TNI AD dan tidak ada yang mencari pekerjaan lain.  Dengan demikian MBKM tidak perlu diterapkan di Akademi Militer.  Mengapa?  Karena para taruna sudah memastikan akan menekuni karier sebagai perwira TNI AD dan Akademi Militer sudah tahu pasti bekal apa yang diperlukan , termasuk kecabangannya.  Misalnya Infantri, Zeni dan sebagainya.

Dalam diskusi dengan para mahasiswa ternyata tidak semua perguruan tinggi kedinasan seperti Akademi Militer yang memastikan semua lulusannya tertampung di institusi induk penyelenggaranya, sehingga banyak lulusannya harus mencari pekerjaan sendiri.  Nah, dalam kondisi seperti ini sebenarnya dapat dipertanyakan apakah status “perguruan tinggi kedinasan” masih cocok disandangnya.  Bukankah perguruan tinggi kedinasan didirikan untuk menyiapkan lulusannya untuk pekerjaan tertentu di lingkungan induk perguruan tinggi tersebut? Itulah sebabnya perguruan tinggi kedinasan dibawah pembinaan Kementerian atau lembaga tertentu.  Kurikulumnya juga sangat spesifik karena diarahkan kepada jenis pekerjaan tertentu. 

Lantas bagaimana solusi bagi perguruan tinggi kedinasan yang tidak menampung lulusannya untuk bekerja?  Tidak mudah menjawabnya dan harus dibahas secara kasus demi kasus.  Mari kita ambil contoh, prodi D-IV Penerbang yang menyiakan pilot di Politeknik Penerbangan yang konon biayanya sangat mahal.  Tentu tidak tepat kalau lulusan prodi semacam itu bekerja di bidang non pilot, karena menjadi sangat tidak efisien.  Menurut saya dalam kasus seperti itu MBKM tidak cocok, karena bekal yang diperlukan sangat spesifik dan tidak ada lembaga di luar yang dapat memberikannya.   Namun untuk prodi seperti ini keseimbangan supply-demand harus dijaga untuk memastikan semua lulusannya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan prodi yang ditempuh. Namun jika prodinya lebih umum, misalnya D4 Akutansi, MKBM dapat diterapkan karena banyak jenis pekerjaan yang cocok untuk ditekuni bagi lulusan D-IV Akuntasi.

Dalam diskusi juga mucul bagaimana prodi yang sangat spesifik tetapi diperguruan tinggi umum, misalnya di Fakultas Kedokteran? Logikanya mahasiswa masuk Fakultas Kedokteran sudah memastikan diri akan menjadi dokter setelah lulus.  Saya juga tidak tahu apakah ada lembaga lain di luar Fakultas Kedokteran dan rumah sakit yang cocok memberikan pengalaman bagi calon dokter.  Oleh karena itu harus dipikirkan masak-masak jika ingin menerapkan konsep MBKM di Fakultas Kedokteran. Apalagi biaya perkuliahan di Fakultas Kedokteran sangat mahal, sehingga tidak efisien jika lulusannya kemudian banyak yang tidak bekerja sebagai dokter.