Sabtu, 21 Agustus 2021

BERHUTANG BUDI KEPADA BUDI DARMA

 

Pagi tadi saya kaget ketika dapat kabar Prof Budi Darma wafat.  Saya tahu, bahkan sedikit ikut mengurus ketika almarhum masuk rumah sakit sekitar 2 minggu lalu. Beliau terkena covid bersama ibu Budi Darma dan seorang putranya.  Putranya, Mas Hananto sudah sembuh dan pulang untuk perawatan di rumah.  Beberapa hari kemudian Ibu Budi Darma juga sudah dibolehkan pulang. Tinggal almarhum Prof Budi Darma. Kemarin saya gembira, karena info dari rumah sakit kondisi beliau sangat baik. Tinggal batuk yang belum sembuh.  Namun tadi pagi dapat kabar, kondisinya menurun. Kesadarannya menurun dan tekanan darahnya juga menurun. Sudah dilaporkan ke dokter dan sudah mendapatkan terapi. Yang membuat khawatir, penyampaikan data itu disertai permintaan kepada keluarga di rumah untuk mendo’akan agar segera sembuh. Tiba-tiba sekitar jam 8-an ada kabar beliau wafat. Kok cepat sekali.

Walaupun sesama pengajar di Unesa, saya tidak mendapat kesempatan berinteraksi intens dengan almarhum. Bidangnya yang sangat berbeda dan usianya juga terpaut lumayan. Saat saya menjadi dosen muda, beliau sudah menjadi rektor.  Nah, saat saya akan studi S2 dan ada “halangan”, itulah pertama kali saya mengenal beliau. Saya harus menandatangani surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia, di depan beliau. Maklum mantan demonstran yang sempat dibui. Tanpa jaminan itu mungkin saya tidak diijinkan sekolah lagi.  Saya merasa berhutang budi, karena almarhum mencarikan pintu agar saya dapat sekolah.  Tanpa itu mungkin perjalan karier saya akan berbeda.

 

Walaupun tidak sering, kalau pas bertemu saya sering ngobrol dengan beliau. Kesan saya, almarhum sangat santun. Lebih sering menggunakan bahasa Jawa kromo, daripada bahasa Indonesia. Walaupun “sastrawan besar” penampilan sehari-hari rapi. Orang Jawa menyebutnya klimis. Rambutnya dipotong pendek dan disisir rapi. Ketika para PNS diwajibkan memakai baju safar abu-abu, beliau juga memakainya. Pokoknya kalau tidak mengenal, tidak mengira beliau itu sastrawan.  Saya tidak tahu dan belum pernah mendapatkan penjelasan mengapa begitu. Ketika baru pindah ke perumahan dosen di Kampus Ketintang dan saat itu belum ada aliran PDAM ke perumahan, menurut cerita beliau sering mengambil air ke Gema sendirian dengan membawa ember. Kesederhanaan hidup memang tampak dalam diri almarhum.

Bagaimana tentang karya-karyanya?  Baik novel maupun cerpen?  Jujur otak saya terlalu tumpul untuk menangkap pesan dibalik novel maupun cerpennya.  Saya tidak faham, sehingga tidak berani memberi komentar. Apakah saya pernah membaca?  Pernah.  Novel atau mungkin kumpulan cerpen berjudul Orang-orang Blomington, Olenka dan Nyonya Tarlis, pernah saya baca.  Ya, karena tidak mampu menangkap pesan di dalamnya, sehingga serasa membaca cerita Api DI Bukit Menoreh karta SH Mintardja, saja.

Sastrawan besar itu telah pergi menghadap Sang Pencipta. Pasti banyak yang merasa kehilangan.  Mahasiswa bimbingannya tentu bingung bagaimana nasib disertasi dan tesisnya. Teman-teman sesama sastrawan dan budayawan kehilangan kawan untuk berdiskusi. Unesa kehilangan icon besarnya.  Namun demikian itulah siklus kehidupan, lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua dan akhirnya akan kembali ke Yang Menciptakan.

Selamat jalan Prof Budi Darma, semoga Allah swt memberi tempat terbaik bagi panjenengan.

Jumat, 06 Agustus 2021

MENGAPA SEMAKIN TINGGI PENDIDIKAN SEMAKIN KURANG BERANI KERJA MANDIRI?

 

Minggu malam lalu saya ikut FGD dengan teman-teman ISPI. Topik yang dibahas, meminjam istilah Prof Waras, adalah me-reka pendidikan masa depan.  Mencoba mengkonstrukti pendidikan yang yang cocok dengan era disrupsi yang diprediksi akan terus terjadi, bahkan semakin cepat.  Salah satu yang presentasi adalah Prof Ace Suryandi dari UPI.  Data di bawah ini adalah data yang dipaparkan.

Saya mencoba mencermati data tersebut dan timbul pertanyaan: (a) mengapa semakin tinggi pendidikan semakin sedikit yang bekerja secara mandiri dan berusaha dengan dibantu pekerja keluarga? (kolom 3 dan 4) (b) mengapa semakin tinggi pendidikan semakin besar proporsi yang menjadi pekerja? (kolom 6), (c) mengapa proporsi lulusan SMK yang bekerja mandiri dan berusaha dibantu oleh pekerja keluarga atau pekerja tetap lebih sedikir dibanding lulusan SMA? (3,4,5).

 Jika semakin tinggi pendidikan justru semakin sedikit yang bekerja secara mandiri termasuk yang dibantu oleh keluarga dan sebaliknya justru semakin banyak yang menjadi pekerja (bekerja ikut orang lain), berarti penumbuhan kemandirian yang kita lakukan dalam pendidikan tidak berhasil.  Apakah ini yang menyebabkan jumlah entrepreneur kita sangat sedikit, hanya sekitar 3%, lebih sedikit dibanding negara lain. Sementara di Singapore mencapai 7% dan Malaysia mecapai 5%.

Mungkinkah ini sebagai akibat dari pendidikan di jaman penjajahan Belanda karena konon saat itu pendidikan untuk menyiapkan anak-anak menjadi karyawan, baik untuk pemerintah jajahan maupun perusahaan.  Atau ini akibat dari pendidikan di era industri yang sering disebut diarahkan untuk menghasilkan orang-orang untuk mendukung industri manifaktur yang kala itu menjadi primadona. 

Bukankah Undang-undang Sisdiknas menyebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kreatif dan mandiri dua sifat yang belum berhasil kita tumbuhkan dalam pendidikan kita. Bukankah Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa salah satu inti pendidikan adalah memberdekaan peserta didik, baik lahir maupun batin.  Artinya anak mampu mandiri dan tidak tergatung kepada orang lain.

Nah, kalau filosofi dan Undang-undang mengamanatkan agar pendidikan menghasilkan orang yang mandiri, sementara faktanya seperti tampak pada tabel di atas, apakah berarti pendidika kita kurang berhasil? Jika demikian, apa sebanya?  Dan bagaimana memperbaikinya?  Mungkin sudah saatnya dikaji secara mendalam untuk mencari penjelasannya.

Fenomena kedua yang menurut saya perlu mendapat perhatian pada data tersebut adalah kenyataan bahwa lulusan SMK yang bekerja secara mandiri dan bekerja dengan dibantu keluarga atau orang lain lebih kecil dibanding temannya lulusan SMA.  Data lain konon menyebutkan jumlah pengangguran lulusan SMK lebih banyak dibanding lulusan SMA.  Lantas apa yang dapat dijelaskan dari data data tersebut?

SMK dirancang untuk menghasilkan lulusan dapat segera memasuki dunia kerja.  Kebekerjaan merupakan sasaran pendirian SMK.  Artinya lulusannya segera bekerja, baik bekerja ikut orang atau bekerja mandiri.  Nah, kalau ternyata datanya seperti itu bagaimana menjelaskan?

Ada kawan yang mengatakan, perusahaan lebih senang memilih lulusan SMA dibanding lulusan SMK, karena lebih mudah diajari.  Apakah lulusan SMA umumnya lebih cerdas, karena beberapa penelitian menunjukkan lulusan SMP yang pandai umumnya masuk ke SMA?

Namun mengapa yang bekerja mandiri juga banyak lulusan SMA?  Bukankah di SMK ada pendidikan kewirausahaan yang secara khusus dimasuksudkan untuk mendorong lulusannya untuk bekerja secara mandiri?  Apakah program ini juga kurang berhasil?  Jika demikian apa sebabnya?  Tampaknya masih banyak hal yang harus dipikirkan, dianalisis untuk menemukan solusinya. Semoga.

Kamis, 29 Juli 2021

AKIDI TIO, BAPAK PENJUAL KERUPUK DAN IBU PENJUAL LEKER

 Beberapa hari ini kita dibuat kagum oleh almarhum Akidi Tio yang menyumbangkan uang sebesar 2 trilyun, sekali lagi 2 trilyun yang berarti dua ribu milyar.  Jujur sebagai ASN saya tidak dapat membayangkan uang sebanyak itu.  Sayang terbayang, kalau seorang ASN dengan pangkat tertinggi (IV-E) dengan gaji 5 juta perbulan atau 60 juta per tahun kemudian bekerja selama 40 tahun, gaji itu akan terkumpul 60 juta x atau 2. 400 juta atau 2,4 milyar. Berari sumbangan alm Akidi Tio setara dengan gaji 1000 ASN selama hidupnya. Tentu kita harus menaruh hormat atas kedermawanan alm Akidi Tio beserta keluarganya, diiringi do’a semoga sumbangan itu menjadi amal jariyah beliau-beliau semuanya.

Saya bukan pengusaha dan bukan ekonom, sehingga tidak tahu dan tidak dapat menganalisis uang sejumlah itu.  Yang dapat saya bayangkan, siapa Akidi Tio.  Tentulah orang yang sangat kaya, tetapi mengapa almarhum tidak termasuk deretan uang kaya di Indonesia ya?  Pak Dahlan Iskan, wartawan senior yang pasti jagoan mencari sumber data juga tidak menemukan sosok Akidi Tio dengan terang benderang. Konon pengusaha di Palembang juga tidak banyak yang mengenal. Kalau mengenal sebatas orang rendah hati dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pada hal umumnya orang kaya itu terkenal, baik namannya ataupun bisnisnya. Katakanlah Chairul Tanjung dengan CT Crop atau Tran TV-nya, Mochtar Riyadi dengan Lippo-nya, Dato Sri Tahir dengan Mayapada-nya, Budi Hartono denga BCA dan Djarum-nya.

Ketika media memuat daftar 20 orang terkaya di Indonesia, kalau tidak salah orang paling nomer 1 adalah Budi Hartono dengan kekayaan sekitar 264 trilyun.  Dato Tahir yang banyak dikatakan orang sebagai orang kaya dan suka memberi sumbangan berada di urutan ke 8 dengan kekayaan sekitar 50 trilyun.  Keluarga Mochtar Riyadi boss Lipo berada di urutan ke 10 dengan kekayaan sekitar 30 trilyun.  Apakah keluarga Akidi Tio berasa di dalam urutan 20 besar?  Ternyata juga tidak. Jadi termasuk urutan ke berapa ya?

Konon orang terkaya nomor 20 di Indonesia kekayaannya sekitar 1 milyar US dolar atau mungkin sekitar 15 trilyun. Nah, kalau kekayaan Akidi Tio sekitar itu dan menyumbankan uangnya 2 trilyun berarti lebih dari 10 % dari kekayaannya.  Betapa dermawan beliau ya.  Seandainya, sekali lagi seadainya, orang-orang kaya di Indonesi sedermawan Akidi Tio negara yang sedang kesulitan dana karena covid-19 ini mungkin sedikit terbantu.  Tidak usah 10%, katakankah 2,5 saja, pastilah akan terkumpul dana sangat banyak.

Merenungkan fenomena Akidi Tio, saya jadi ingat tayanan di sebuah tv swasta,  dengan judul TOLONG beberapa tahun lalu.  Pada tayangan itu ditampakkan ada orang yang sedang minta tolong, menjual sesuatu karena kepepet.  Misalnya menjual botol bekas untuk membelikan bubur ibunya yang sakit. Ada juga yang menjual abu gosok untuk membelikan obat neneknya yang sedang sakit.  Ternyata “sang dewa penolong” itu bukan orang kaya, buka orang hebat tetapi justru orang yang juga susah.  Yang memberi botol bekas itu seorang tuna netra yang berjualan krupuk.  Ketika diwawancari wartawan tv, beliau mengatakan krupuknya baru laku 6 bungkus dan untungnya 18 ribu rupiah tetapi rela membeli botol bekas itu 20 ribu rupiah.  Yang membeli abu gosok itu ibu-ibu penjual leker dengan gerobah reyot. Ibu itu membeli abu gosok seharga 20 ribu dan sekaligus memberi sebungkus leker ke anak penjual abu gosok itu sambal menangis. Mungkin karena sangat kasihan, ada anak kecil dengan baju lusuh menjual abu gosok agar bisa membelikan obat neneknya yang sedang sakit.

Yang terpikir di benak saya, mengapa Akidi Tio, penjual kerupuk yang tuna netra dan ibu penjual leker di gerobak reyot itu punya empat tinggi kepada orang yang susah ya?  Mengapa saya dan banyak orang tidak ya?  Apa yang dapat menumbuhkan rasa empat orang-orang itu ya?  Jika empati semacam itu dapat ditumbuhkan bagaimana caranya ya?  Mudah-mudahan para ahli pendidikan dapat menemukan itu dan kita dapat menumbuhkan empati kepada sesama, khususnya kepada orang kesusahan, seperti yang dicontohkan Akidi Tio, Bapak penjual kerupuk yang tuna Netra itu, dan Ibu penjual leker dengan gerobak reyot itu. Semoga kota dapat meneladani mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing

Minggu, 25 Juli 2021

PENDIDIKAN SINGAPORE SIAP DENGAN ERA DIGITAL?

Buku berjudul Technology-enhanced 21st Century Learning tersebut saya beli pada bulan Nopember 2018, hampir tiga tahun lalu, namun baru minggu ini saya membaca.  Itupun karena dipicu oleh Mas Nanang (Ahmad Rizali) yang mendirikan SMP Nusantara Cemerlang, sebuah sekolah yang menggunakan modalitas belajar secara digital.  Saya diminta untuk memberi endorsement, sehingga mencari referensi yang pas.

Belum selesai membacanya, saya sudah terkaget.  Bagaimana Singapore, sejak tahun 1997 telah menyiapkan pendidikannya berbasis ICT dan itu dituangkan dalam Master Plan 5 tahunan secara berkesinambungan.  Bahwa di Singapore ada sekolah yang berbasis ICT, saya sudah tahu bahkan pernah berkunjung ketika ada konferensi di NTU sekitar tahun 2014.  Tetapi saat itu saya membayangkan sekolah itu semacam sekolah laboratorium yang dimiliki NTU yang tentunya memiliki infrastruktur hebat.  Saya juga pernah mendapat cerita dari Prof. Gopinatan tetang fasilitas ICT di sekolah-sekolah Singapore, tetapi saya pikir itu ya mirip beberapa sekolah di Indonesia yang memang maju.


Bahwa Singapore itu negara kecil, semua sudah tahu.  Bahkan penduduk Singapore itu hanya sekitar 5,8 juta. Saya tidak mendapatkan data berapa jumlah sekolah dan jumlah siswa di Singapore. Namun dengan total penduduk hanya separuh dari Jakarta, tentu jumlah sekolah dan muridnya tidak banyak.

Bahwa Singapore itu negara kaya, sehingga mampu membiayai pendidikannya dengan baik, saya kira semua orang dapat memahami.  Yang saya kaget adalah antisipasinya yang sangat baik, sehingga pada tahun 1997, mungkin saat itu kita juga belum banyak mengenal internet, Singapore sudah menyiapkan pendidikannya berbasis ICT.  Berikut ini, saya kutip master plan 6 tahunan untuk Pendidikan mereka. Saya kutip apa adanya untuk menghindari saya salah tafsir.

Master Plan I (1997-2002) dengan tujuan:

1)      Enhanced linkages between the school and the world around it, sp as to expand and enrich the learning environment.

2)      Encourage creative thinking, life long learning and social responsibility.

3)      Generate innovation in education.

4)      Promote administrative and management excellence in education system.

Master Plan II (2003-2008), dengan tujuan:

1)      Students use ICT effectively for active learning.

2)      Teachers use ICT effectively for professional and personal growth.

3)      Connection between curriculum, instruction and assessment are enhanced using ICT.

4)      Schools have capacity and capability to use ICT for school improvement.

5)      There is active research in ICT in education.

6)      There is an infrastructure that supports widespread and effective use of ICT.

Master Plan III (2009-2014), dengan tujuan:

1)      Students develop competencies for self-directed and collaborative learning through the effective use ICT as well as become discerning and responsible ICT users.

2)      Teachers gain the capacity to plan and deliver ICT-enrich learning experiences for students to become self-directed and collaborative learners, as well as nurture students to become discerning and responsible ICT users.

3)      School leaders provide the direction and create the conditions to harness ICT for learning and teaching.

4)      ICT infrastructure enables and supports teaching and leaning anywhere, anytime.

Master Plan IV (2015-2020), dengan tujuan:

1)      Students will have: (a) greater personalization of learning, learning anytime & anywhere; (b) access to quality curriculum-aligned resources.

2)      Teachers will have: (a) sustained and differentiated professional learning; (b) information on evidence-based ICT practices.

3)      School will have: (a) customized & close school support; (b) optimal ICT insfrastructure.

4)      Some approaches identified include: (a) deeper ICT integration in curriculum, assessment and pedagogy; (b) sustained professional learning; (c) translation research, innovation, and (d) connected ICT learning eco-system.

Mencermati master plan tersebut, saya menyimpulkan bahwa Singapore memiliki perencanaan pembangunan pendidikan yang baik dan berkesinambungan.  Jujur saya belum mendapatkan informasi apakah ada master plan pendidikan yang utuh bukan hanya tentang ICT-nya.  Namun jika ada yang terkait dengan ICT, saya menduga itu bagian dari master plan pendidikan yang utuh sebagai induknya.

Tentu setiap negara memiliki masalah pendidikan yang berbeda, sehingga memerlukan pola pengembangan yang berbeda pula.  Indonesia tentu tidak dapat meniru begitu saja dari negara lain, termasuk Singapore.  Namun ada sesuatu yang mungkin dapat menjadi bahan banding.  Pertama, adanya master plan selama 24 tahun dan berkesinambungan.  Tampaknya tidak ada “ganti menteri ganti kebijakan” di Singapore.  Memang setiap tahap kebijakannya berganti, tetapi tampak sekali itu merupakan kesinambungan tahapan.

Kedua, jika Charless Darwin mengatakan dalam perubahan yang mampu bertahan bukanlah yang paling kuat atau yang paling pandai, tetapi mereka yang dapat melakukan adaptasi dan antisipasi terhadap perubahan itu, maka Singapore tampaknya merupakan yang jenis yang ketiga. Singapore tidak reaktif ketika ada sesuatu yang terjadi, tetapi semua diantisipasi dan dipersiapkan sejak dini.  Bayangkan tahun 1997, mereka sudah menyiapkan pendidikannya mengarah ICT-based.  Dan itu dilaksanakan secara bertahap berkesinambungan.

Apakah Indonesia bisa?  Saya yakin bisa, asal kita mau belajar.  Kata orang bijak, dalam situasi disruptif dan turbolensi semacam sekarang ini, yang paling berbahaya bukan turbolensinya tetapi cara kita merespons yang menggunakan logika kemarin. 

Jumat, 23 Juli 2021

MENGAPA SEKARANG MASYARAKAT TIDAK PATUH PADA ATURAN?

 Membaca bahwa masyarakat tidak patuh pada aturan saya menjadi bingung.  Konon banyak orang tidak mau memakai masker dengan berbagai alasan.  Ada masyarakat yang tetap menggelar pesta walaupun masa PKKM.  Kalau yang ngotot berjualan, mungkin itu karena keterpaksaan harus menghidupi anak isteri.  Kalau tetap sholat Idul Adha, mungkin itu menjadi keyakinannya. Tetapi yang tidak mau memakai masker, tidak mau memakai helm, tidak mau berhenti walaupun lalu lalu lintas merah, saya kok bingung ya.

Sewaktu kecil dan hidup di kampung, rasanya masyarakat tidak punya aturan tertulis yang mengikat, tetapi kok patuh ya.  Di dekat rumah keluarga saya ada segerombolan ikan lele yang hidup di bawah buk (jembatan kecil masuk dari jalan ke rumah orang).  Tidak ada orang yang berani mengganggu karena diyakini itu “peliharaan yang mbau rekso desa setempat”.   Kita tidak pernah makan dengan duduk di pintu, karena itu menghalangi rizki bagi keluarga. Tidak akan masuk ke mushola kalau tidak punya wudhu.  Dan sebagainya dan sebagainya.

Semua itu tidak ada aturan tertulisnya dan hanya diomongkan orang tua kepada anak-anak. Tetapi memang pada umumnya orangtua juga mentaati larangan tersebut.  Dan biasanya langsung memberitahu jika ada anak-anak lupa.  Saya termasuk yang sering diingatkan ketika dari bermain terus masuk mushola untuk istirahat dan “ndelosor”.  Biasanya, orangtua yang ada di sekitar berteriak: “he ambil air wudhu dulu”.

Apakah itu yang disebut nilai-nilai atau norma kehidupan yang tertanam di masyarakat, sehingga masyarakat merasa yakin itu harus dilakukan?  Jika betul seperti itu, seperti apa ya proses terbentuknya? Mungkin teman-teman yang mendalami sosiologi atau psikologi sosial dapat menjelaskan.

Ketika beberapa kali berkunjung ke rumah Kiki (anak sulung) yang tinggal di Edinburgh, saya menjumpai hal-hal yang mirip.  Tentu wujudnya berbeda. Saya melihat orang tidak menyeberang jalan karena lampu penyeberangan merah.  Pada hal tidak ada satupun mobil atau kendaraan yang lewat. Karena tempat sampah sudah dipilah menjadi tiga, saya lihat semua orang memasukkan ke tempat yang sesuai.  Waktu mengunjungi besar di Orkney (pedesaan) saya ingin mencoba menyetir mobil.  Tidak diijinkan karena mobil mereka hanya boleh disopisi Kiki atau suaminya (Roy).  Apakah itu juga suatu nilai-nilai atau norma kehidupan ya?

Beberapa teman mengatakan, bahwa ketaatan masyarakat kepada aturan terkait dengan pendidikan.  Masyarakat yang terdidik lebih taat aturan dibanding yang kurang terdidik.  Apa betul ya?  Bagaimana dengan contoh di kampung saya, yang saya sebutkan di atas?  Mengapa masyarakat Surabaya atau kota lainnya, yang pastinya lebih terdidik dibanding masyarakat di kampung kurang patuh terhadap aturan?

Jika kita menggunakan kerangkan pikir Lickona bahwa moral itu memiliki tiga level, yaitu moral knowing, moral feeling dan moral action.  Kata Lickona ketiganya merupakan urutan tetapi tidak otomatis.  Orang yang tahun suatu aturan belum tentu merasa harus mentaati.  Orang yang merasa seharusnya mentaati aturan belum tentu benar-benar melaksanakan.

Apakah masyarakat desa yang lugu itu tidak banyak pertimbangan saat menerima informasi tentang aturan (moral knowing), sehingga segera saja merasa harus menjalankan (moral feeling) dan kemudian benar-benar menjalankan (morak action) ya?.  Sementara orang kota banyak pertimbangan, sehingga meskipun tahu ada aturan masih mikir-mikir utung ruginya jika melaksanakan?  Nah ketika merasa tidak mendapatkan keuntungan kemudian, tidak melaksanakannya.  Apa begitu ya?

Atau seperti kata teman bahwa kita saat ini dalam periode transisi.  Pola kehidupan lama sudah terlanjut kita tinggalkan, karena silau dengan pola kehidupan baru.  Sementara pola kehidupan baru belum ditangkap hakekatnya.  Yang ketangkap baru yang “menyenangkan, yg dapat diperoleh secara instan” dan sebagainya. 

Rabu, 21 Juli 2021

PENDIDIKAN ITU BUKAN SEKEDAR PERSIAPAN BERKERJA

 Minggu lalu saya ikut rapat SC (Steering Committee) Munas ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia).  Rapat yang semula dirancang 2 jam, molor sampai hampir 5 jam.  Disamping materi yang dibahas ternyata berkembang, juga karena peserta rapat adalah kawan lama yang mungkin saja sudah lama tidak bertemu.  Umumnya para dosen senior, hampir semua profesor dan beberapa orang bekas rektor, bahkan ada yang masih menjadi rektor saat ini.  Jadi rapat setengah reuni.

Karena rapat SC, intinya membahas persiapan munas, khususnya kapan Munas akan dilaksanakan, apa yang ingin dibahas dan dihasikan dalam Munas.  Hampir semua peserta ingin agar munas tidak dilaksanakan secara daring, tetapi blended.  Sebagian peserta, khususnya peserta inti hadir di suatu tempat, sedangkan lainnya mengikuti secara daring. Oleh karena itu Munas akan dilaksanakan pada akhir Nopember atau awal Desember, dengan harapan pandemic covid-19.

Diantara produk yang dihasilkan dalam rangkaian Munas adalah tiga konsep yang saling terkait, yaitu: (1) konsep pendidikan di era disrupsi yang dipicu oleh kemajuan teknologi, (2) masukan untuk penyempurnaan Undang-undang Sisdiknas, dan (3) peta jalan pendidikan sampai tahun 2045 saaat HUT Kemerdekaan RI ke 100.  Saya katakan ketiganya saling terkait, karena jika konsep pendidikan di era disrupsi dapat dirumuskan dengan baik, itu salah satu titik berangkat saat menyempurnakan UU Sisdiknas dan juga penyusunan peta jalan pendidikan s.d 2045.

Dalam rapat muncul keresahan bahwa akhir-akhir ini pendidikan direduksi sekedar untuk persiapan untuk bekerja.  Memang betul salah satu tujuan anak menempuh pendidikan adalah agar pada saatnya dapat bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya, namun hidup itu bukan sekedar bekerja.  Sekian tahun lalu, memang Finch dan Crunkilton menyebutkan adanya education for life dan education for earning a living.  Education for life artinya Pendidikan untuk mempersiapkan anak didik agar pada saatnya dapat hidup dengan baik dan Bahagia.  Education for earning a living arahnya untuk menyiapkan anak didik agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, katakanlah bekerja.  Karena hidup itu bukan sekedar bekerja atau bekerja hanyalah sebagian dari kehidupan, maka education for earning a living pada dasarnya bagian dari education for life.

Mengapa peserta rapat resah?  Bukankah dalam kurikulum sekolah kita ada matapelajaran Agama, PPKn dan bahkan Pancasila.  Bahkan Kemendikbud punya sebuah pusat yaitu Pusat Pendidikan Karakter yang tentu tugasnya mengembangkan Pendidikan karakter.  Tampaknya keserahan itu dipicu oleh narasi yang selalu muncul dalam wacana mengapa Pendidikan harus disempurnakan, yang selalu menyebut rendahkan prestasi anak-anak dalam PISA, banyaknya pengangguran, perubahan teknologi sehingga Pendidikan dari disesuaikan, dan sebagainya.  Sangat jarang, ada narasi yang menyebut Pendidikan harus disempurnakan karena maraknya korupsi, maraknya penggunaaan narkoba, kenakanan remana dan sejenisnya.  Kenyataan bahwa menyontek sudah menjadi “kebiasaan”anak-anak juga hampir tidak pernah dibahas.

Bahkan seorang teman mengingatkan ungkapan almarhum Prof Sumitro Djojohadikusumo bahwa anggaran negera yang dikorupsi mencapai 30%.  Juga ada peserta yang menyebut, seandainya pembangunan nasional dilaksanakan dengan baik dan tidak ada korupsi, Indonesia sudah akan sekelas dengan Korea Selatan.  Toh dua negara tersebut memperoleh kemerdekaan hanya selang dua hari. Toh sumberdaya alam kita lebih baik dibanding Korea Selatan.  Orang Indonesia juga tidak kalah pandai, buktinya banyak orang Indonesia yang sukses ketika sekolah di luar negeri.  Anak-anak kita juga sering memenangkan olimpiade.

Mendengarkan keluhan tersebut, saya jadi ingat ungkapan Pak Nuh (Prof Muhammad Nuh) saat mengembangkan pedidikan karakter.  Beliau mengatakan kata tukang kebun sekolah tidak jujur, paling banter mencuri alat kebersihan, kalau tata usaha sekolah tidak jujur paling mencuri kertas, coba kalua kepala sekolah tidak jujur, anggaran sekolah bisa dikorupsi.  Makanya kalau tidak ujur sebaliknya jangan pinter-pinter, biar tidak besar daya rusaknya.

Ungkapan tersebut tentu penyederhanaan agar mudah ditangkap.  Pak Nuh selalu menganut faham “and” bukan “or”.  Artinya yang diharapkan ya jujur dan ya pinter, bukan memilih jujur dan tidak perlu pinter.

Karakter tidak hanya jujur atau baik kepada orang lain (being nice), tetapi juga disiplin, taat pada norma dan aturan yang berlaku, kerja keras tanggung jawab dan sebagainya. Apakah hal-hal tersebut belum diajarkan di sekolah?  Jawabnya “sudah”.   Apakah sudah berhasil?  Jawabnya “belum”.  Sayangnya kekurangberhasilan Pendidikan karakter sangat jarang dinarasikan saat membahas Pendidikan kita.  Akibatnya pelaksanaannya di sekolah juga sangat normatif.

Lantas apa yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan Karakter Kemendikbud?  Jujur saya tidak tahu.  Saya juga belum pernah mendengar programnya di sekolah.  Ketika Kemendikbud menegembangkan berbagai program baru yang diberi nama Merdeka Belajar, saya juga tidak mendengar adanya penekanan pada aspek karakter dan juga tidak mendengar keterlibatan Pusat Pendidikan Karakter.  Semoga saja itu karena saya yang tidak tahu dan semoga masalah karakter juga mendapat perhatian seperti halnya kebekerjaan

Jumat, 16 Juli 2021

Menyongsong Era Sekolah Digital

Pada bulan Mei lalu saya memuat tulisan pendek berjudul “Selamat Datang Education 6.0” yang merupakan pemahaman saya berdiskusi dengan Pak Abdulkadir Baradja, pendiri Sekolah Al Himah.  Al Hikmah akan merekonstruksi ulang pola pendidikannya, khususnya di SMA dengan mengadopsi blended learning dan project based learning.  Sebagaimana diketahui Al Hikmah sudah memiliki Al Hikmah Boarding School di daerah Batu Malang, yang bukan sekedar sekolah berasrama tetapi mengembangkan minat dan bakat anak secara maksimal. Menurut Pak Edy Kuncoro - kepala sekolahnya – sejak awal anak-anak diidentifikasi bakat dan minatnya, kemudian apa yang dipelajari dikaitkan dengan bakat dan minat tersebut.  Tidak terbatas pada teori untuk memahami problem dan modelling pemecahan masalah di sekolah, tetapi juga belajar langsung kepada ahlinya di lapangan.


Ternyata gagasan semacam itu juga berkembang di tempat lain.  Baru-baru ini di WAG yang saya ikut, muncul stiker atau gambar tentang Sekolah Virtual Nusantara Cemerlang dan tawaran Pesoda Edu Academy tentang Pembelajaran Online.  Dugaan bahwa pandemi covid-19 akan mempercepat kelahiran “sekolah digital” mulai menjadi kenyataan.  Pengalaman mengikuti pembelajaran online selama lebih satu tahun lebih tampaknya meyakinkan para siswa dan orangtuanya bahwa pembelajaran online dapat berfungsi, walaupun banyak kendala.  Kalangan pendidikan juga mulai menyadari bahwa pembelajaran online dapat menjadi salam satu moda dalam proses pendidikan.  Bahkan kalangan pebisnis juga mulai meliriknya sebagai bisnis layanan sosial yang menjanjikan.  Apalagi jika melihat captive market di Indonesia.

Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana siswa dapat belajar secara optimal.  Beberapa pertanyaan memerlukan jawaban.  Apakah pembelajaran online dapat sepenuhnya menggantikan pembelajaran tatap muka?  Jika diyakini pembelajaran online dapat menggantikan pembelajaran tatap muka untuk ranah kognitif, bagaimana dengan ranah afektif yang juga sangat penting untuk pengembangan karakter/akhlak dan juga ranah psikomotor yang sangat penting untuk beberapa matapelajaran.  Jika ternyata pembelajaran online belum sepenuhnya dapat menggantikan pembelajaran tatap muka, bagaimana memadukan keduanya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas memerlukan jawaban yang jujur dan sangat mungkin tidak dapat dijawab secara instan saat ini.  Sepanjang yang saya tahu dan baca, belum ada sekolah formal (SD s.d. SLTA) yang berpengalaman menggunakan pembelajaran online secara penuh.  Kemdikbud pernah punya program SMP Terbuka, tetapi itu dengan format yang berbeda.  Program itu diperuntukkan bagi siswa yang bertempat tinggal di daerah terpencil sehingga tidak dapat setiap hari ke sekolah.  Mereka terdaftar di SMP Induk, tetapi sehari-hari belajar di tempat tinggalnya dengan dibimbing oleh instruktut setempat.  Sesekali mereka belajar di SMP Induk, misalnya seminggu sekali.  Jadi walaupun Namanya SMP Terbuka, tetapi pembelajarannya tatap muka.

Kita memang punya Universitas Terbuka (UT), namun itu di tingkat universitas yang asumsinya mahasiswa sudah dewasa dan faham bagaimana cara belajar bagi dirinya.  Itupun masih dibantu tutorial yang prakteknya seperti kuliah tatap muka oleh dosen/instruktur yan biasanya diambil dari dosen daerah setempat.  Saya tidak tahu persis, apakah di negara lain sudah ada sekolah (sampai setaraf SMA) yang menerapkan pembelajaran online secara penuh. Dalam buku 21st Century Skills tulisan Bernie Tilling dan Thoma Fadel menunjukkan pola pembelajaran di The Napa New Tech High School ditunjukkan bagaimana sekolah tersebut menerapkan project based learning dengan memanfaatkan informasi di e-library dan dunia internet, tetapi siswa hadir di sekolah untuk mengerjakan proyek tersebut.  Guru mendampingi sebagai fasilitator.

Belum ada atau belum pernah, bukan berarti tidak bisa.  Dengan perkembangan teknologi, misalnya teknologi virtual reality (VR), augmented reality (AR) dan sebagainya bukan tidak mungkin dikembangkan berbagai wahana belajar yang menyerupai keadaan yang sebenarnya.  Namun demikian, yang ingin dipesankan dalam tulisan pendek ini “kita tidak boleh coba-coba dalam pendidikan”, kita tidak boleh menjadikan siswa sebagai “kelinci percobaan”.  Pendidikan itu sifatnya irreversible, tidak dapat dikembalikan.  Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang komprehensif sebelum diterapkan secara massif.  Tentu diperlukan enersi dan dana yang cukup besar, sehingga sebaiknya pemerintah mendukung adanya upaya mengembangkan penelitian seperti itu.  Mari kita songsong sekolah digital, mari kita songsong pendidikan 6.0, yang dikembangkan oleh anak-anak bangsa.