ADA APA DENGAN BANGSA KITA?

 Ketika Wamenaker, Immanuel Ebenezer (biasa disebut Noel), ditangkap KPK tahun lalu tahun lalu, saya menulis di blog ini dan bertanya “kenapa bangsa kita”.  Noel yang konon waktu mudanya merupakan aktivis mahasiswa 1998, ternyata melakukan korupsi ketika menjadi pejabat.  Dulu juga ada pejabat yang waktu muda merupakan aktivis 1966 ternyata korupsi menjadi pejabat.  Apakah memang bangsa ini munafik, seperti disebut oleh Mochtar Lubis dalam bukunya yang berjudul “Manusia Indonesia”? Pasti kita tidak setuju.  Bukankah bangsa Indonesia termasuk bangsa yang relijius?  Jumlah masjid, gereja, pura dan tempat ibadah lainnya sangat banyak. Hari-hari besar keagamaan merupakan hari libur dan biasanya juga diisi dengan aktivitas keagamaan yang marak.

Tetapi baru saja KPK melakukan OTT di BNPB (Badan Nasional Penanganan Bencana) dan ini merupakan OTT yang ke-22 di tahun ini.  Belum lagi berita tersebut reda, KPK melakukan OTT Bupati Klaten. Jadi selama 10 bulan KPK telah melakukan OTT sebanyak 23 kali atau rata-rata 2,3 kali setiap bulan.  Rasanya itu merupakan fenomena yang “sangat memprihatinkan, bagi bangsa yang relijius, bangsa yang memiliki falsafah Pancasila, bangsa yang sering disebut berbudi pekerti luhur ternyata korupsi begitu banyak.

Rasanya kita semua perlu merenungkan fenomena itu.  Apa yang salah di bangsa kita.  Apakah itu yang diungkapkan oleh punjangga Ronggowarsito bahwa kita memasuki “Jaman edan. Ora edan ora keduman. Nanging sak bejo-bejone wong edan, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada”.  Artinya, jaman (situasilah) yang menyebabkan perilaku bangsa ini (lebih tepatnya oknum) seperti “orang gila”.  Karena jika tidak mengikuti perilaku itu tidak akan kebagian (pangkat, jabata, harta).

Dengan asumsi pendapat Ronggowarsito itu benar, pertanyaannya situasi seperti apa yang mendorong manusia korupsi?  Kalau ditelusur lagi, apa yang menyebabkan situasi itu terjadi?  Jika kita dapat menemukan faktor yang menyebabkan terjadinya situasi yang mendorong orang korupsi itu, kita dapat mencari solusinya.  Sangat mungkin faktornya tidak hanya satu dan sangat mungkin saling kait-mengait, sehingga diperlukan analisis yang komprehensif.

Karena yang banyak kenan OTT adalah para pimpinan daerah dan para wakil rakyat, maka banyak orang yang mengatakan sistem pemilihan umum kita yang menjadi salah satu penyebabnya.  Untuk maju sebagai presiden, gubernur, bupati/walikota, anggota drp/dprd memerlukan biaya yang sangat besar. Ada yang berkelakar untuk maju menjadi pejabat tidak hanya memerlukan kapasitas dan integritas tetapi juga “isi tas”.  Nah ketika terpilih, sementara gaji resmi tidak cukup menggantikan biaya pencalonan, maka jalan pintasnya melakukan korupsi.

Bagaimana jika ada yang punya kapasitas dan integritas baik, ingin mencalonkan diri,  tetapi tidak memiliki modal dana yang cukup? Konon banyak pengusaha yang siap menjadi sponsor.  Apa motivasinya?  Harapannya, nanti setelah yang didukung terpilih, pengusaha tersebut akan mendapatkan proyek yang menguntungkan.  Apakah keuntungannya dapat mengembalikan sumbangan yang diberikan?  Disitulah munculnya istilah “mark up”, agar keuntungan proyek tersebut cukup besar dan dapat menggantikan sumbangan saat  pemilihan.

Nah, tentu korupsi, gratifikasi, mak up harga dan semacam itu tidak mungkin dilakukan oleh pejabat dan pengusaha sendirian.  Pasti melibatkan orang lain, minimal staf kepercayaan pejabat dan staf kepercayaan pengusaha.  Dan itulah yang konon mulai menumbuhkan budaya korupsi.  Staf yang ikut akan berpikir “masak saya yang ikut menangani tidak ikut dapat”.  Karena itu terjadi diberbagai tempat, di berbagai instansi, lama-lama mejadi hal yang biasa. Almarhum Pak Boediono, mantan Kepala Balitbangdikbud mengatakan “katakanlah atau lakukanlah berulang-ulang lama-lama akan menjadi sesuatu yang biasa”. “Walaupun di awal dianggap sesuatu yang salah, lama-lama akan ditoleransi karena telah menjadi sesuatu yang biasa”.

Apakah para koruptor tidak tahu kalau yang dilakukan itu salah?  Melanggar hukum?  Saya yakin tahu dan faham. Buktinya banyak yang mengatur agar apa yang dilakukan tidak diketahui aparat penegak hukum.  Buktinya banya hasil korupsi disamarkan dengan berbagai cara agar tidak mudah dilacak.  Istilah pencucian uang mungkin berasal dari fenomena tersebut.

Semua pejabat yag melakukam korupsi tersebut tentulah memiliki layat belakang pendidikan yang baik dan punya rekam jejak yang baik pula, sehingga dapat terpilih menjadi bupati/walikota/menteri/wakil menteri dan sebagainya.  Tentu ketika sekolah/kuliah mendapatkan pendidikan yang didalamnya ada penanaman karakter/budi pekerti. Bahkan agama merupakan matapelajaan wajib di sekolah dan matakuliah wajib di perguruan tinggi.  Lantas mengapa mereka tetap melakukan korupsi?  Adalah yang salah dengan pendidikan kita?

Ketika disinggung kaitan korupsi dengan pendidikan, banyak pada pendidik merasa kurang setuju.  Alasannya pembentukan karakter/budi pekertii/akhlak siswa dan mahasiswa tidak hanya di sekolah/kampus.  Situasi yang terjadi di masyarakat dan bahkan media sosial/televisi tidak kalah perananya.  Setiap saat siswa/mahasiswa menonton media sosial yang seringkali kurang mendidik.

Tampaknya memang penyebab korupsi merupakan multi faktor dan satu dengan lainnya saling terkait.  Kalau demikian, bagaimana menghilangkan atau paling tidak meminimalisasi?  Mungkin kita dapat menengok beberapa negara yang berhasil menanganinya.  Merenungkan itu, saya jadi teringat cerita tentang perilaku berlakulintas orang Indonesia di negara lain.  Konon ketika di Singapore orang Indonesia sangat tertib berlalulintas. Tidak akan menyeberang di sembarang tempat. Tidak akan menyetop taksi di sembarang tempat. Tidak akan parkir di sembarang tempat. Bahkan tidak akan membuat sampah di sembarang tempat. Tetapi ketika pulang ke Indonesia, ternyata disiplin tersebut hilang. Mengapa?  Karena aturannya sangat ketat dan itu benar-benar diterapkan dengan konsekuensi dengan yang sangat tinggi. Apakah di Indonesia tidak ada aturan yang mengatur hal-hal seperti itu?  Rasanya ada. Hanya pelaksanaannya yang belum tertib.  Teman saya mengatakan, kalau ingin memberantas korupsi hukum yang harus ditegakkan dan itu harus dimulai dari atas.  Para pemimpin yang mejadi contoh.  Koruptor harus dihukum berat dan harus dilarang memegang jabatan atau posisi apapun.

MENIMBANG LAYANAN PENDIDIKAN

 Program Sekolah Rakyat telah berjalan satu tahun.  Sekolah Rakyat dirancang untuk melanyani anak-anak dari keluarga sangat miskin, sehingga mereka diasramakan dengan maksud mendapatka fasilitas kehidupan sehari-hari yang baik. Mereka mendapatkan tempat tinggal di asrama yang representatif, makanan dengan gisi baik dan bimbingan belajar dan aktivitas keseharian secara baik pula. Sejak awal, saya membayangkan yang paling tidak mudah itu bapak/ibu asrama, karena harus menangani/membimbing anak-anak yang sangat beragam dan sangat mungkin tidak terbiasa hidup tertib dan bersih.

Mengamati kehidupan keseharian mereka, baik di kelas maupun di luar kelas dan kemudian membandingkan dengan siswa di sekolah pada umumnya, saya menjadi teringat ungkapan Dinas Pendidikan Jawa Timur beberapa waktu lalu.  Saat diskusi, seorang Pejabat Dinas Pendidikan mengatakan, banyak SD negeri yang kekurangan murid, banyak SD swasta kecil yang tutup karena tidak memperoleh siswa yang cukup.  Sementara itu, banyak SD swasta tertentu yang biasanya bagus kelebihan pendaftar. ma Bahkan harus inden kalau ingin memasukan anak ke sekolah tersebut. Pada hal sekolah seperti itu biasanya mahal.  Mengapa itu terjadi?  Mungkin dapat dijelaskan dengan gambar berikut.

Anak-anak dari keluarga dengan sosial ekonomi bagus akan dikirim ke sekolah yang diyakini baik. Orangtua rela membayar mahal untuk dapat memasukkan anaknya ke sekolah yang diingikan.  Bahkan mau inden agar dapat kepastian anaknya dapat diterima. Mirip, kalau anak kita sakit, dan dokter meminta memberi obat tertentu dan mahal, akan tetap kita beli sepanjang kita punya uang.

Bagaimana jika untuk masuk kesekolah tersebut harus melalui seleksi?  Jika anaknya memiliki kemampuan dasar bagus, yang di gambar termasuk di kwadran kanan atas, berarti aman.  Bagaimana jika kemampuan dasar si anak kurang baik, yang di gambar termasuk di kwadran kiri atas?  Orangtua akan mencari cara agar anaknya dapat masuk ke sekolah yang bagus.  Misalnya bersedia memberi sumbangan tertentu. Atau mengikutkan bimbingan belajar agar mampu mengerjakan soal-soal tes dengan baik, Atau memasukkan kesekolah yang tidak memberlakukan seleksi masuk.  Jadi bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat sosial ekonomi bagus, pemerinta tidak perlu pusing.  Orangtuanya akan berusaha dengan sekuat tenaga agar anaknya mendapatkan sekolah yang terbaik.

Bagaimana dengan anak-anak yang berasal dari keluarga yang secara sosial ekonomi kurang baik?  Inilah yang menurut saya perlu mendapat perhatian, karena berbagai studi menunjukkan pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mobilitas vertikal, faktor untuk “megubah nasib” anak tersebut agar tidak seperti nasib orangtuanya.  Jika anaknya pandai yang dalam gambar termasuk kwadran kanan bawah, barangkali tidak terlalu sulit, karena sudah disediakan beasiswa, sehingga mereka akan mampu bersaing dengan anak-anak lainnya. Sudah banyak bukti, anak-anak seperti itu bahkan mampu berprestasi ketika sekolah maupun setelah berkerja.

Bagaimana jika kemampuan dasar anak tersebut kurang baik?  Artinya sudah berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi kurang baik dan juga memiliki kemampuan dasar kurang baik. Jika di gambar termasuk di kwadran kiri bawah.   Kelompok inilah yang memerlukan perhatian ekstra. Sangat mungkin di Sekolah Rakyat banyak anak-anak yang terkategori ini. Jika masih usia SD kelas awal, barangkali relative lebih mudah, walaupun memerlukan kesabaran.  Namun jika masuk Sekolah Rakyat sudah SMP atau bahkan SMA, artinya sudah remaja, mungkin saja sudah terbiasa hidup di masyarakat yang kurang berih atau kurang tertib makan penanganan menjadi lebih tidak mudah.  Diperlukan kesabaran yang dipadu dengan ketegasan yang tepat.  Ketegasan saja, tanpa diimbangi dengan kesabaran sangat mungkin membuat mereka tidak kerasan dan keluar.  Kesabaran saja, tanpa ketegasan sangat mungkin mereka tidak dapat hidup tertib sebagaimana aturan Sekolah Rakyat. Dan it uterus terjadi akan ditiru oleh temannya. Ada yang juga perlu mendapatkan catatan serius.  Jika kita salah menangani anak-anak seperti itu dan kemudian mereka ketemu dengan orang jahat, bukan tidak mungkin akan terpengaruh dan menjadi bagian dari kejahatan tersebut.

Pendidikan Gratis Sampai Perguruan Tinggi

 

Jujur, ketika mendengar berita bahwa Presiden Prabowo mengatakan pendidikan sampai perguruan tinggi gratis, saya sangat kaget tetapi juga gembira.   Kaget, karena akhir-akhir ini sepertinya negara sedang berusaha melakukan penghematan besar-besaran.  Mungkin karena ada program besar yang harus berjalan, misalnya Makan Bergisi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Program-pogram lainya harus dikurangi anggarannya, karena diperlukan untuk menopang kedua program prioritas tersebut. Bahasa yang sering kita dengan adalah refocusing anggaran. Beredar info bahwa yang dipotong termasuk anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.  Nah, kalau kemudian jika kemudian harus menggratiskan biaya pendidikan tinggi, dari mana anggarannya?  Konon, menurut Presiden Prabowo anggarannya berasal dari uang yang selama ini “bocor” karena dikorupsi dan sebagainya.  Tujuan sangat mulia, dan saya ikut mendo’akan itu terwujud.

Sebagai orang pendidikan yang berasal dari masyarakat “bawah” saya sangat gembira mendengar pendidikan gratis sampai perguruan tinggi.  Dengan pendidikan gratis sampai perguruan tinggi berarti semua anak Indonesia punya kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Katakanlah menjadi sarjana atau sarjana terapan (lulusan D4) atau paling tidak ahli madya (lulusan D3). Menurut saya itu gagasan yang sangat mulia. Kenapa?  Karena berbagai studi mengunjukkan bahwa pendidikan merupakan tangga vertikal bagi anak-anak dari kalangan “bawah”.  Jika warga negara Jerman dapat memperoleh layanan pendidikan gratis sampai S3, rasanya anak muda Indonesia harus bersyukur mendapatkan layanan pendidikan gratis, walaupun mungkin baru sampai S1 atauD4 atay D3.

Informasi lebih detail ternyata pendidikan gratis hanya disediakan di PTN.  Artinya hanya mereka yang berhasil masik PTN yang kuliah secara gratis. Sedangkan mereka yang kuliah di swasta harus tetap membayar.  Sebenarnya itu tidak apa-apa. Katakanlah, karena dana masih terbatas maka perlu ada seleksi siapa yang dapat memperolehnya.  Masalahnya, di jenjang SD/SMP/SMA sudah terjadi seleksi. Dan seringkali dalam proses seleksi tersebut, anak-anak dari masyarakat bawah kalah. Mengapa? Karena meraka tidak memperoleh bimbingan dan fasilitas serta dorongan sebagaimana temannya dari masyarakat menengah ke atas.  Oleh karena itu, perlu dicari komplemen dari kebijakan tersebut, agar anak yang “pandai” tetapi berasal dari masyarakat bawah mendapatkan afirmasi.

Berapa anggaran untuk melaksanakan pendidikan gratis di PTN?  Idealnya dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa dan unit cost per mahasiswa per tahun. Bukan hanya berdasarkan UKT saja.  Mengapa?  Karena UKT di PTN bukankan satu-satunya komponen anggaran di PTN, karena masih ada komponen lain, misalnya gaji dan tunjangan dosen dan karyawan, biaya operasional (BOP), anggaran penelitian dan sebagainya.  Berapa unit cost mahasiswa S1/D4/D3?  Mestinya dipengaruhi jenis program studinya.  Unit cost mahasiswa Fakultas Kedokteran tentu berbeda dengan mahasiswa Fakultas Hukum, berbeda dengan mahasiswa Fakulas Teknik dan berbeda dengan mahasiswa Fakultas Sastra. 

Jumlah mahasiswa PTN sekitar 4 juta dan jika diasumsikan unit cost per mahasiswa  pertahun 25 juta, maka untuk menggratiskan seluruh mahasiswa PTN diperlukan anggaran 100 trilyun atau sekitar 16 % dari anggaran sektor pendidikan yang besarnya sekitar 630 trilyun.  Apakah itu besar atau kecil?  Masih harus dihitung dengan biaya pendidikan lainnya.

Dalam pembahasan RUU Sisdikas berkembang keinginan melaksanakan Wajib Belajar 13 Tahun, artinya mencakup TK B (1 tahun), SD, SMP/MTS, SMA/MA/SMK.  Data menunjukkan jumlah siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA sebanyak hampir 64 juta orang.  Jika ditambah jumlah siswa TK sebanyak 5 juta, berarti jika Wajar 13 Tahun dilaksanakan, harus disediakan anggaran untuk 69 juta siswa. 

Jika diasumsikan rata-rata unit cost siswa TB s.d SMA/SMK/MA sebesar 5 juta per siswa per tahun, maka untuk melaksanakan Wajib Belajar 13 Tahun diperlukan anggaran 345 trilyun atau sekitar 55 % dari anggaran sektor pendidikan. 

Jadi untuk mewujudkan dua keinginan tersebut, yaitu Wajib Belajar 13 Tahun dan Pendidikan Gratis di PTN diperlukan anggaran 445 trilyun per tahun atau 70% dari anggaran sektor pendidikan.  Itu dengan catatan: (1) tidak ada pos diluar pendidikan formal (TK B s.d S1/D4/D3 di PTN) yang menggunakan anggaran sektor pendidikan, dan (2) pendidikan kedinasan yang memerlukan biaya khusus juga tidak menggunakan anggaran dari sektor pendidikan.

Pendidikan Menurut Dahlan Iskan

 Tanggal 23 pagi, secara tidak sengaja saya ketemu Pak Dahlan Iskan di bandara Juanda. Saya datang lebih dahulu. Ketika mendengar orang datang dan duduk di deretan kursi sebelah kiri saya, sayapun menoleh. Ternyata Pak Dahlan Iskan. Saya yakin semua orang, paling tidak sebagian besar tahu siapa beliau.  Dengan menggunakan kaos “oblong” warna hitam, celana krem dengan membawa tas kain kecil, semacam kantong warna hitam.  Sweater warna abu-abu dikalungkan begitu saja. Mungkin bagi yang tidak kenal, bertanya-tanya kok ada orang di ruang tunggu Garuda dengan penampilan santai dan terkesan sederhana. Bagi yang tahu, ya memang begitu keseharian Pak Dahlan.

 Saya yakin Pak Dahlan tidak kenal saya, walaupun pernah mengundang beliau untuk memberi ceramah di acara wisuda Unesa. Saya menyapa, memperkenalkan diri dan duduk di sampingnya. Seperti biasanya, Pak Dahlan merespons dengan akrab, sambil mengambil telor rebus dari tas kain, kemudian mengupas dan memakannya tanpa risau dilihat orang lain. 

 

Awalnya saya bertanya atau lebih tepatnya berkomentar kalau Pak Dahlan seringkali berpikir sebelum orang lain memikirkan. Contohnya Disway yang sekarang menjadi salah satu Harian Digital yang dibaca banyak orang. Saya tidak tahu jumlah pembacanya. Seingat saya awalnya Disway itu semacam catatan harian atau tulisan pribadi yang disebarluaskan. Kemudian saya bertanya, bagaimana masa depan koran dan sejenisnya ke depan.  Beliau mengatakan peran media, tivi dan sebagainya akan semakin kecil.  Saya menyela, itu akan digantikan media sosial (medsos) yang menurut saya sulit untuk membedakan mana yang valid dan mana yang hoax. Bagaimana cara menapisnya ya?  Pak Dahlan secara jujur mengatakan sampai saat ini belum ada sistemnya.

Setelah itu, obrolan bergeser ke pendidikan.  Menurut beliau, salah satu cara menapis informasi yang tidak semuanya valid adalah kemampuan berpikir kritis dan untuk itu pendidikan memegang peran sangat penting. Guru dan cara mengajar harus berubah total.  Guru tidak lagi boleh mengajar dalam arti menyelaskan ini-itu kepada murid.  Guru tidak boleh merasa lebih pandai dari murid, sehingga merasa harus menjelaskan apa yang murid belum tahu.  Toh, di era digital pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Guru  harus perannya menjadi mentor, yang mendampingi siswa mencari pengetahuan, membanding-bandingkan dan menemukan mana yang paling valid. 

Pak Dahlan bercerita pernah ketemu dosen dari Malang yang mengeluhkan sulitnya mendorong siswa untuk bertanya.  Pada hal bertanya akan menumbuhkan keingintahuan, mendorong yang bersangkutan mencari informasi.  Dan jika itu dibarengi dengan kemampuan berpikir kritis akan membuat seseorang mampu menemukan apa yang dicari dan bahkan membangun pengetahuan baru.

Saya menyela, apakah itu diakibatkan budaya kita ya?  Budaya yang membiasakan anak selalu menurut apa yang dikatakan orangtua. Kalau begitu kita perlu mengubah budaya kita.  Pak Dahlan setuju, budaya harus diubah, Tetapi itu tidak mudah dan terlalu panjang urusannya. Yang lebih mudah adakah melalui pendidikan, karena pendidikan relatif lebih mudah dikendalikan. Seperti ingin memberi penekanan, Pak Dahlan kembali mengatakan guru harus berubah. Tidak lagi menerangkan, tetapi mendorong siswa bertanya, menjadi mentor memunculkan pertanyaan dan mencari informasi untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut.

Tampaknya Pak Dahlan sudah memiliki data, mengapa cara kerja guru harus berubah.  Katanya, keluarga beliau memiliki puluhan madrasah dan sudah diamati pula bagaimana guru-guru di madrasah tersebut bekerja (mengajar).  Menurut Pak Dahlan sekitar 60% guru tersebut tidak benar caranya bekerjanya.  Bahkan jika tidak mau berubah, sudah pantas mereka diberhentikan.  Namun memang tidak mudah mengubah cara kerja yang sudah mandarah daging. Bukankah selama ini “mengajar” itu dimaknai menjelaskan sesuatu kepada murid. Jadi tugas guru itu menjelaskan apa yang belum diketahui oleh murid.

Mencoba mencerna apa yang dijelaskan, saya menanyakan apa yang penting dipelajari di pendidikan.  Menurut Pak Dahlan, yang paling penting adalah metoda berpikir.  Dengan metoda berpikir yang baik, pengetahuan dapat dipelajari.  Jika metoda berpikirkan salah, akan “nggrambyang” dan bahkan sampai pada simpulan yang salah. Mencoba mencerna penjelasan itu, saya jadi teringat uraian di Buku Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) dari Depdikbud sekitar awal tahun 2000an.  Di buku tersebut disebutkan tahapan berpikir untuk memahami  sesuatu atau bahkan memecahkan suatu masalah.  Dimulai dengan menggali berbagai informasi yang terkait, membanding-bandingkan dan menganalisis mana yang valid, mengaitkan satu dengan lainnya, sehingga menjadi simpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

 Jumlah matapelajaran kita terlalu banyak, apalagi metoda belajarnya tidak tepat akhirnya nggelambyar.  Berapa jumlah matapelajaran yang ideal?  Menurut Pak Dahlan, maksimal 5 buah. Apa itu?  Ya, mirip apa yang diujiakan di PISA ditambah dengan Agama sebagai panduan akidah dan moral.  Mungkin, ini tafsir saya, matapelajarannya Agama, Bahasa (fokusnya pada literasi), Matematika, Sains, plus semacam Project Works yang menggambungkan ke empatnya untuk memecahkan problem sehari-hari.  Apa sudah ada sekolah yang menerapkan, paling tidak berinovasi ke arah sana?  Kata Pak Dahlan sudah ada, yaitu sebuah madrasah di Cirebon dan di Bandung.  Tentu dengan gayanya masing-masing.

 Ketika saya mengatakan ingin belajar, untuk madrasah kecil di kampung saja, dengan semangat Pak Dahlan mengatakan “ayo dimulai dengan semangat revolusi biar pendidikan kita baik”.  “supaya hidup ini bermanfaat”.  Ajakan yang terdengar semacam cambukan untuk mulai berbuat sesuatu. Sayang panggilan boarding terdengar, sehingga kami harus berpisah. Semoga suatu saat bisa ketemu lagi dan belajar dari Pak Dahlan yang orang media ternyata sudah lebih dahulu mulai berinovasi dibanding saya yang orang pendidikan.

OTOMASI DAN AI MENGANCAM PEKERJA KITA

 Pada tahun 2020, World Economic Forum (WEF) menerbitkan hasil kajiannya dan diberi judul “The Future Jobs Report”, di dalamnya dicantumkan jenis pekerjaan yang kebutuhannya menurun, misalnya data entry clerk, accounting, construction labor dsb.  (Gambar bawah – daftar sebelah kanan).  Jika dicermati, yang kebutuhan tenaga kerjanya menurun merupakan pekerjaan yang sifatnya mengulang, karena akan digantikan oleh mesin yang bekerja secara otomatis. Berikut ini barangkali contoh sederhana.

Beberapa bulan lalu, seorang kawan yang memiliki perusahaan kosmetik.  Lebih tepatnya perusahaan itu adalah pabrik yang dipercaya perusahaan asing  untuk memproduksi kosmentik dengan standar dan bahannya sudah ditentukan. Demikian juga penjualannya. Jadi pabrik teman itu hanya bertugas memproses bahan baku menjadi produk yang siap dipasarkan.

Karena persaingan ketat, maka efisiensi menjadi salah satu upaya yang terus menerus diupayakan. Untuk itu, pabrik tersebut membeli “filling machine” yang fungsinya memasukan cairan kosmetik ke dalam botol. Dan ternyata sangat efisien. Harga mesin tersebut setara dengan gaji satu setengah tahun karyawan yang selama ini menanganinya. Artinya setelah satu setengah tahun, seakan ada penghematan setara dengan gaji karyawan.  Bisa dibayangkan betapa senangnya teman tersebut.

Di Sidoarjo ada sebuah SMK Swasta yang nekat membeli mesin CNC canggih dengan harga cukup bahal, karena dipercaya oleh sebuah pabrik besar untuk membuat beberapa spare parts mesin. Saya bertanya bagaimana perbandingan membuat pesanan tersebut dengan mesin bubut dengan mesin CNC, termasuk perhitungan secara ekonomi?  Kepala SMK tersebut mengatakan jauh. Diperkirakan secara ekonomi dengan CNC pekerjaan menjadi 4 kali lebih efisien, lebih presisi dan lebih cepat.

WEF juga mencantumkan jenis pekerjaan akan banyak diperlukan, misalnya data analysts and scientists, information security analysts, robotics engineers, risk management specialists dsb.  Sepertinya pekerjaan yang sifatnya memerlukan analisis dan kreativitas.  Mungkin seperti kata Jack Ma (pemilik Ali Baba), anak muda harus belajar sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh mesin. Dan tampaknya penelitian WEF dan nasehat Jack Ma itu ibarat tuah, karena lembaga pendidikan, termasuk kursus, kemudian menggeser programnya ke arah itu.

Nah, sekarang terbit hasil penelitian Universitas Tuft menyebutkan AI akan mengambil oper 10 jenis pekerjaan yang selama ini dianggap aman oleh MEF.  Menurut penelitian Universitas Tuft, jenis pekerjaan  yang akan digantikan oleh AI, yaitu:  (1) web and digital interface designer, (2) web developer, (3) database architects, (4) computer programmers, (5) data scientists, (6) financial risk specialists, (7) reporter lapangan dan juru tulis dadakan, (8) information security analysists, (9) database administrators, dan (10) medical record specialists. 

Jujur, saya menjadi bingung, karena jenis pekerjaan yang akan digantikan oleh AI banyak yang sebelumnya oleh WEF disebut sebagai pekerjaan yang menjanjikan, karena memerlukan banyan tenaga kerja. Pekerjaan yang memerlukan analisis dan juga kreativitas.  Seakan-akan hasil penelitian Universitas Tuft tersebut menegasikan hasil kajian WEF.

Penelitian Universitas Tuft juga menyebutkan 10 jenis pekerjaan yang tidak tergantikan oleh AI adalah: (1) pekerjaan pemasangan baut atap, pertambangan, (2) operator mesin penggalian dan pemuatan  serta dragline, pertambangan permukaan,  (3) petugas perawatan, (4) pengatur, operator dan pengawas mesin pelapis, pengecatan, dan penyemprotan, (5) pelapis dan fabricator fiberglass, (6) asisten bedah, (7) operator mesin pemuatan dan pemnindahan, pertambangan bawah tanah, (8) pembentuk, pencetak dan pengecor logam dan plastic, (9) terapi pijat, dan (10) tukas jagal dan pengemas daging.  Pertanyaannya bukankan beberapa jenis pekerjaan tersebut menurut WEF akan digantikan oleh yang bekerja secara otomatis?  Memang AI tidak akan menggantikan pekerjaan tersebut, karena sifatnya lebih pada manual dan berulang yang menurut WEF akan digantikan oleh mesin.  Jadi mana yang benar?

Tampaknya perlu ada studi yang serius untuk menganalisis adanya dua penelitian yang hasilnya justru bertolak belakang.  Mungkinkan itu terjadi karena metoda penelitiannya berbeda?  Atau lokus penelitiannya berbeda, sehingga hasilnya berbeda?  Atau karena perkembangan teknologi membuat situasi dunia kerja berubah?  Semoga ada penelitian yang dapat mengkalirifikasi perbedaan tersebut.

OTT WAMENAKER: KENAPA BANGSA KITA YA?

 Ketika Ketua KPK menjelaskan kronologi OTT yang menyangkut Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer (biasa disebut Noel), saya sedang menonton TV bersama beberapa teman.  Saat itu teman saya bertanya, apakah saya terkejut dengan Noel di OTT KPK?  Saya menjawab tidak, tetapi prihatin.  Mengapa tidak?  Karena informasi bahwa di birokrasi kita masih banyak korupsi sedang sering saya dengar. Dan sudah sering diberitakan bahwa bagian yang rawan korupsi adalah bagian pengadaan dan perijinan.

Lantas mengapa prihatin?  Karena konon Noel merupakan aktivis 98.  Jika itu benar, berarti yang bersangkutan ikut menggulingkan Pak Harto dan kemudian melahirkan Era Reformasi yang pada awalnya digadang-gadang menjadi era dengan pemerintahan yang bersih, demokrasi berjalan dengan baik dan rakyat menikmati kesejahteraan. Gegap gempita penumbangan Presiden Soeharto yang didukung oleh mahasiswa memunculkan harapa itu.  Jadi kalau ternyata aktivis 98 yang menggulingkan Pak Harto karena dianggap korupsi da ternyata yang bersangkutan juga korupsi terntu sangat memprihatinkan.

Sekian tahun lalu saya pernah menuliskan keprihatinan seperti ini.  Saat itu, seorang aktivitis 1966 yang ikut menggulingkan Presiden Soekarno dan kemudian menjadi menteri, tersangkut korupsi dan ditahan.  Saya tidak ingat pasti, apakah sempat diadili atau dihukum atau tidak. Yang saya ingat, kemudian yang bersangkutan bebas.  Dan alasan pembebasannya karena yang bersangkutan mengembalikan uang korupsi.

Saya tidak faham hukum, apakah dengan mengembalikan uang korupsi seseorang dapat bebas.  Saya juga tidak ingin membahasnya.  Yang ingin saya keluhkan dan mengajak pembaca merenungkan adalah “aktivis atau katakanlah oknum aktivis yang dahulu idealis dan menggulingkan pemerintah karena dianggap korup, ternyata setelah menjadi pejabat juga korupsi”.  Seakan pergantian rezim itu hanya berganti penguasa, tetapi perilakunya sama saja.  Penguasa digulingkan karena korupsi dan yang menggulingkan ternyata juga korupsi setelah menjadi penguasa.

Apakah itu memang karakter bangka kita?  Memiikirkan itu, saya menjadi ingat buku yang berjudul Manusia Indonesia yang ditulis oleh Mochtas Lubis pada tahun 1981.  Apakah betul karakter bangs akita ini seperti yang disebutkan Mochtar Lubis?  Mudah-mudahan tidak.  Mengapa?  Karena menurut buku itu, ciri-ciri manusia Indonesia itu antara lain hipokrit alisa munafik, enggan bertanggungjawab, berjiwa feudal, percaya takhayul dan sebagainya.

Namun, jika kita yakin bahwa karakter banga akita tidak seperti yang disebutkan Mochtar Lubis dan fakta yang dijumpai ada oknum yang saya ceritakan tadi, terus mengapa itu terjadi?  Bukankah kita bangsa yang beragama?  Bukankah kita memiliki Pancasila sebagai filosofi bangsa? Bukankah pendidikan kita sejak di PAUD, SD sampai perguruan tinggi mengajarkan agama dan Pancasila? Jadi,bagaimana upaya  kita agar fenomena tersebut tidak terulang lagi?  Kaum agamawan, kaum pendidik, pemimpian bangsa dan kita semua perlu memikirkannya. Semoga.

IKN PERLU MELTING POT

Sejak tahun lalu saya dan beberapa teman membantu OIKN (Otorita Ibu Kota Negara) untuk menyusun Peta Jalan Pendidikan. Sampai saat belum final, karena berbagai kendala.  Untuk menyusun itu beberapa kali saya mengunjungi IKN, yang terletak di Kecamatan Sepaku.  Konon nantinya wilayah IKN mencakup dua atau tiga kabupaten, karena memang lokasinya ada di perbatasan. Bahkan nanti IKN punya wilayah yang merupakan laut.

Dalam Rencana Induk IKN dan beberapa dokumen lainnya, tampak sekali IKN dirancang menjadi kota modern, green city, green energy dan sebagainya.  Bangunan yang sekarang sudah berdiri cukup banyak dan memang dirancang sebagai bangunan sangat-sangat modern-futuristik, tertata sangat bagus dan sangat indah. Kalau besuk sudah jadi, mungkin lebih indah dari ibukota negara lain, misalnya Putrajaya Malaysia, bahkan lebih indah dibanding London ataupun Paris.

Di kompleks KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan – kalau tidak salah begitu), cukup banyak apartemen untuk hunian untuk ASN/karyawan yang akan boyongan dari Jakarta.  Logis, karena ASN dari Jakarta tentu memerlukan tempat tinggal ketika harus pindah ke IKN.  Bangunan apartemen, termasuk mebeleir dan perlengkapan lain juga sangat modern.  Sudah lengkap, ibaratnya ASN cukup membawa koper kalau pindah ke IKN.  Saya pernah masuk ke salah satu apartmen untuk Eselon II (setara direktur), sangat luas, dengan tiga kamar tidur yang sudah lengkap.

Namun ketika kita keluar dari KIPP, masuk ke pedesaan asli atau bahkan ibukota Kecamatan Sepaku, kondisinya njomplang.  Kondisi rumah, lingkungan masih sangat mirip dengan pedesaan yang belum banyak tersentuh pembangunan.  Wajar, karena memang sebelum ada IKN daerah tersebut merupakan daerah yang jauh dari kota, walaupun sebenarnya merupakan lintasan Banjarmasin-Samarinda.  Mungkin kondisi Pasar Sepaku dapat merupakan satu gambaran, seperti apa tingkat kemajuan sebelum ada IKN.

Di KIPP sedang dibangun kompleks sekolahan baru. Saya belum pernah melihat desainnya, tetapi kalau melihat bangunan sekitar dan mendengarkan penjelasan para pimpinan IKN, sekolah tersebut akan merupakan sekolah modern, yang disiapkan untuk anak-anak ASN yang datang dari Jakarta.  Wajar, karena untuk mendorong ASN mau pindah ke IKN dan membawa keluarga, agar dapat bekerja dengan tenang, harus disediakan sekolah untuk anak-anaknya. Nah, sekolah tersebut harus setara dengan sekolah-sekolah di Jakarta.

Bagaimana keadaan sekolah di luar KIPP, tempat masyarakat  Sepaku menyekolahkan anak-anaknya?  Rasanya masih belum maju, baik kondisi fisik maupun proses pembelajaran.  Masih seperti layaknya sekolah di daerah pedesaan atau pinggiran kota kabupaten. Merurut saya, yang memang begitu umumnya pendidikan di luar kota kabupaten.

Sebagai orang yang menekuni pendidikan dan diminta bantuan untuk menyusun Peta Jalan Pendidikan IKN, yang bergelayut di benak saya, bagaimana memperkecil gap pendidikan antara anak-anak setempat dengan anak-anak ASN yang pindah dari Jakarta.  Anak-anak ASN berbudaya Jakarta dan bersekolah di sekolah yang modern di KIPP. Sementara anak-anak setempat berbudaya lokal yang mungkin sangat berbeda dengan budaya Jakarta dan bersekolah di sekolah yang jauh lebih sederhana.

Memikirkan itu, saya jadi teringat kejadian sekitar tahun 2011. Saat itu, saya mengamati fenomena di Surabaya Barat yang menurut saya tidak sehat secara sosiologis.  Di masa lalu, kampung di Surabaya Barat, tepatnya Surabaya Baratdaya, hanya di pinggir jalan dari Kedurus ke Menganti.  Di sebelah utara kampung merupakan tegal milik orang kampung yang kering yang biasanya ditanami Singkong saat musin hujan. Di sebelah Selatan kampung merupakan sawah milik orang kampung yang ditanami padi. Nah di tahun 2011, daerah tegal berubah menjadi kompleks perumahan mewah plus sekolah modern, bahkan adan universitas swasta yang bergengsi. Sawah di sekolah selatan juga menjadi kompleks perubahan baru yang bagus walaupun tidak semewah yang utara.

Tentu penghuni perumahan sebelah utara maupun selatan, umumnya merupakan pendatang baru secara ekonomi lebih baik, secara sosial juga lebih baik dibanding penduduk asli kampung. Bagaimana agar kedua masyarakat tersebut tidak terjadi kecemburuan?  Pertama, bagaimana anak-anak kampung mendapatkan pendidikan yang baik dan bagaimana caranya agar ada wahana untuk dapat bertemunya anak-anak dari dua masyarakat tersebut. Itulah sebabanya Unesa membangun Lan School di kampus Lidah Wetan yang dapat menjadi tempat belajar anak-anak kampung dengan pendidikan yang baik.  Disamping itu di kampus dibuat hutan kota dengan berbagai ragam tanaman agar dapat menjadi tempat belajar Biologi bagi anak-anak perumahan dan anak-anak kampung, dengan harapan mereka dapat bertemu dalam situasi belajar yang lebih rileks.

Nah, rasanya gagasan tersebut dapat diadaptasi di IKN.  Sekolah-sekolah di pedesaan di luar IKN perlu ditingkatkan mutunya dengan cepat, agar tidak terlalu njomplang dengan sekolab haru di KIPP.  Mungkin juga perlu dibuat semacam Science Center di IKN agar menjadi tempat bertemunya anak-anak dari masyarakat lokal dengan anak-anak dari ASN dari Jakarta, dalam situasi belajar dan lebih rileks.  Science Center akan menjai Melting Pot yang bagus bagi mereka. Semoga