KARGOORLIE: TAMBANG EMAS YANG ADUHAI

Semula saya enggan ikut ke Kargoorlie.  Memang ada kampus Western Australia School of Mines (WASM) untuk Departemen Mining dan Metallurgy.  Sekolah Pertambangan (S1,S2,S3) terbaik di Australia dan konon “sekelas” dengan yang di Colorado Amerika Serikat.  Tetapi jaraknya 600 km dari Perth kearah timur dan berada di gurun pasir dan menyatu dengan lokasi pertambangan. Penempatan kampus disitu dengan maksud mendekatkan dengan industri terkait, agar mahasiswa dapat menggunakan fasilitas yang relevan.

Namun setelah mendapat penjelasan dari beberapa teman bahwa Kargoorlie merupakan model pertambangan emas yang sangat baik, saya tertarik untuk ikut.  Walaupun harus menunda kepulangan ke Indonesia dan tidak dapat ikut melihat ujian keterampilan calon mahasiswa baru.  Kami terbang dari Perth jam 10.45 dan sampai di Kargoorlie pukul 11.45. Waktunya makah siang.  Namun karena acara cukup padat, jadi kami tidak sempat makan siang.  Untungnya sarapan di bandara Perth cukup “besar” dan di pesawat dari roti, jadi cukup untuk mengganjal perut di siang hari.

Dari bandara kami langsung ke WASM dengan menumpang mobil sewaan dengan sopir mahasiswa WASM dari Kashmir.  Saya duduk di samping sopir sambil mendengarkan cerita sang sopir, yang dengan semangat bercerita penderitaan masyarakat di sana.  Tentang itu sudah sering kit abaca, namun yang baru saya dengar adalah bahwa 20% wilayah Kashmir sudah menjadi bagian dari China.

Di WASM kami ditemui oleh Prof Stephen Hall, direkturnya dengan beberapa staf lain.   Kita dapat informasi menarik.  Kargoorlie ternyata bukan desert (padang pasir) tetapi woodland. Lahan yang banyak ditumbuhi pohon, walaupun relatif kecil dan tidak rapat seperti hutan.   Jadi seperti lahan yang di sana-sini banyak pohon setinggi kurang lebih 20 m, dengan diameter pohon hanya sekitar 30 cm.  Di sela-sela pohon tersebut tumbuh semak yang mirip dengan semak di daerah tandus.

Kargoorlie mulai dibangun awal tahun 1900an, bersamaan dimulainya eksplorasi tambang emas.  Konon sebelumnya juga sudah ada penduduk asli.   Tentunya suku Aborigin.  Kami juga berkesempatan melihat sekelompok mereka duduk-duduk di bawah pohon. Namun seiring perkembangan tambang emas yang sangat besar, pada akhirnya penduduk Kargoorlie menjadi multi ras dan yang dominan tentu kulit putih.  Namun ketika melihat data staf pengajar di WASM, ternyata sangat  beragam.  Ada orang Jepang, China, India, Timur Tengah.  Juga da orang Indonesia, Dr. Adrian, alumni S1 ITB dan S2, S3 dari perguruan tinggi di Australia. Juga banyak mahasiswa Indonesia yang studi di WASM.  Waktu jamuan sore kami bertemu dengan mereka.  Ada sekitar 7 orang mahasiswa Indonesia yang hadir.

Wilayah Kargoorlie ternyata cukup luas dan asri.  Walaupun penduduknya hanya sekitar 22.000 orang, tetapi jarak dari ujung-ke ujung sekitar 8 km.  Perumahan tertata rapi dengan halaman cukup hijau.  Pertokoan dan fasilitas perbelanjaan juga tersedia.   Kami juga menjumpai ada beberapa toko mobil bekas.  Juga da hotel dan beberapa penginapan.  Pada hal, sebelumnya saya membayangkan Kargoorlie mirip daerah gersang dengan banyak bangunan industri yang mengerluarkan debu.  Ternyata sangat jauh dari itu.  Kotanya bersih dan cantik.  Tampak juga fasilitas hiburan.

Kami diajak berkeliling kota Kargoorlie dengan ditemani staf WASM bernama Louis.  Dia asli Kargoorlie yang sudah bekerja di WASM selama 33 tahun, semenjak berusia 16 tahun.  Orangnya ramah dan dengan diselingi humor terus bercerita tentang Kargoorlie.  Misalnya bagaimana dia menikahi anak kepala sekolah tempat di bersekolah.  Juga bagaimana penduduk Kargoorlie dengan penduduk Bourder yang pada masa lalu tidak mau saling berkunjung.  Mereka dapat saling berbicara atau bercanda, tetapi tidak berani “melewati garis batas” daerahnya.

Salah satu lokasi spesial yang kami kunjungi adalah super pit.  Sebuah lubang sangat besar, tempat penambangan emas dilakukan sampai sekarang.  Lokasi tersebut juga difungsikan sebagai obyek wisata, sehingga pengunjung (termasuk kami) dapat melihat aktivitas karyawan mengeruk batuan dari lubang besar tersebut.  Lokasi super pit hanya sekitar 4 km dari pinggiran kota Kargoorlie.  Jalan ke lokasi juga sangat bagus, sehingga orang mudah kesana.

Dari lokasi yang diperuntukkan bagi wisatawan, kami dapat melihat lubang yang menurut Louis dalamnya sekarang sekitar 600 m.  Diamenternya sekitar 2 km.  Tampak dengan jelas jalan truk besar pengangkut batuan tambang dari dasar sampai ke puncak bukit, tempat truk keluar dari lokasi tambang.  Tampak banyak alat-alat berat yang sedang bekerja di super pit.   Juga tampak adanya debu berhamburan dari lokasi tertentu.  Saya menduga itu lokasi yang sedang ada peruntuhan dinding untuk selanjutnya dipecah-pecah dan diangkut truk.

Louis bercerita waste atau sampah sisa pengolahan emas dibuang berupa lumpur yang ditempatkan berupa gundukan batu di pinggiran kota Kargoorlie.  Louis juga menjelaskan bahwa dari 1 ton batuan rata-rata diperoleh 4,5 gram emas.  Dan kandungan emas yang berhasil diambil hanya sekitar 65% bahkan di masa lalu, ketika teknologi belum semaju sekarang, hanya 45%.  Artinya dalam gunung batu hasil buangan sisa pengolahan tersebut emas tersebut, masih ada kandungan emas cukup banyak.  Oleh karena itu, Louis saya goda, mungkin besuk gunung  batu akan dibongkar untuk mengeluarkan kandungan emas yang tersisa.  Louis hanya tertawa terbahak-bahak.

Ketika akan pulanh saya memilih beberapa buah batu kecil yang warnanya merah kehitaman dengan bintik-binting kuning mengkilat.   Di pintu bis batu tersebut saya tunjukkan Louis dan saya katakana bahwa saya yakin di dalamnya ada butiran emas yang cukup besar.   Dia hanya tertawa dan mengatakan, semoga saya menjadi orang kaya.  Saya juga tertawan dan menyimpan beberapa buah pecahan batu ke dalam tas, sebagai kenang-kenangan.

Apa yang dapat dipelajari dari Kargoorlie?  Pertama, penempatan WASM disana.  Dengan penempatan itu, mahasiswa WASM dapat “menghirup udara dan budaya pertambangan” dan tidak sekedar belajar teori maupun keterampilan.  Kedua, penataan dan pengelolaan Kota Kargoorlie  yang rapi, lengkap dan bersih.  Jauh dari kesan kota tambang yang biasanya kotor dan berdebu.   Ketiga, bagaimana memanfaatkan fasilitas pertambangan sebagai obyek wisata.  Di satu sisi turis tentu tertarik untuk berkunjung dan di pihak lain, pengelola tambang dipaksa selalu menjaga kerapian karena menjadi obyek wisata. 

CHALLENGER INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Saya berkunjung ke Challenger  Institute of Technology (CIT) di Perth Australia Barat sebenarnya mengantar dan menjembatani Pemkot Bontang untuk membuka akademi komunitas dalam bidang pertambangan.  Sejak tahun 2011, Unesa diminta membantu Pemkot Bontang untuk mengembangkan Bontang Technopark (BTP) yang isinya semacam akademi komunitas.  Saat itu saya usulkan memilih bidang pertambangan.  Alasannya, karena Bontang memiliki banyak industri besar yang terkait dengan pertambangan dan Bontang dikelilingi oleh kabupaten lain yang kaya akan potensi tambang.  Akan sangat baik kalau akademi komunitas yang dikembangkan menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan tenaga kerja tingkat menengah bagi industri pertambangan di Kalimantan Timur. 

Ketika diskusi, saya usul juga dipikirkan kenyataan bahwa industri pertambangan pada umumnya padat  teknologi dan juga padat modal.  Oleh karena itu industri pertambangan yang besar biasanya merupakan perusahaan multinasional.  Standar teknologi yang digunakan juga standar internasional.  Kompetensi tenaga kerja juga menggunakan standar internasional.  Dengan demikian jika ingin mengembangkan akademi komunitas bidang pertambangan, harus memenuhi standar internasional, agar lulusannya dapat diserap oleh industri pertambangan besar.

Kedua usul tersebut di atas disetujui.  Selanjutnya saya mengajukan fenomena waralaba.  Rumah makan, toko dan kursus banyak yang menggunakan pola waralaba.  Apakah namanya McDonald, Giant, English First dan sebagainya.  Dengan pola itu, proses produksi, layanan dan kualitas produknya menggunakan standar perusahaan induknya, yang biasanya sudah bagus.  Oleh karena itu produknya juga mudah diterima masyarakat.  Nah, jika pola itu diterapkan maka Akademi Komunitas (AK) di BTP Bontang harus mencari lembaga sejenis di negara maju yang sudah punya reputasi di bidang pertambangan.  Mungkin bentuknya bukan seperti waralaba, tetapi kerjasama penjaminan mutu.

Setelah mencari informasi ke berbagai pihak dan juga membuka web berbagai lembaga, dipilihlah bentuk TAFE (Technical and Further Education) di Australia.  Program di TAFE sangat berorientasi kepada kebutuhan dunia kerja dan sangat luwes.  Karena yang memiliki pengalaman bidang pertambangan adalah TAFE di Australia Barat, kemudian dicari TAFE di Australia Barat yang memiliki program pertambangan dan berkualitas bagus.  Dapatlah Challenger Institute of Technology (CIT) yang menurut informasi bagus dan sudah punya pengalaman “membuka” program di negara lain.

Sejak tahun lalu istilah TAFE tampaknya ingin “dibuang” dan diganti dengan Education and Training Institute (ETI).  Konon alasannya lulusan TAFE sangat bagus kualitasnya dan mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dibanding lulusan S1.  Bahkan banyak lulusan S1 yang kemudian belajar di TAFE untuk mendapatkan keahlian tertentu.  Oleh karena itu akan lebih bergengsi jika disebut ETI.  Dan sejak tahun 2011 konon Challenger TAFE berubah menjadi Challanger Institute of Technology (CIT).

Kami datang di CIT sekitar pukul 11 dan diterima oleh Ibu Alex Elibank Murray (Director, International Relations), Greg Guppy (Director, Training Services), dua staf dan ditemani oleh Prof.  Stephen Hall (Director, Western Australia School of Mines).  Semula saya mengira Alex adalah laki-laki, ternyata perempuan berusia sekitar 35 tahun dan sedang hamil.  Orangnya ramah dan tampak sekali menguasai pekerjaan.  Dialah yang memimpin pertemuan dan menjelaskan berbagai hal tentang CIT.

Stephen Hall saya kenal di Jakarta beberapa bulan lalu.  Waktu itu, Steve panggilan dia, sedang mengikuti konferensi tentang pertambangan.  Kami ngobrol, diskusi sambil sarapan pagi.  Karena yang diperlukan program diploma, sementara di WASM hanya memiliki program S1, S2 dan S3, dia menyarankan agar bekerjasama dengan TAFE. Dia sanggup untuk menjembatani dengan CIT.  Itulah sebabnya dia hadir di pertemuan pagi itu.

Kami mendapat penjelasan singkat tentang CIT, program yang dimiliki dan sebagainya.  Misalnya bahwa CIT memiliki 17 kampus dengan berbagai program keahlian, mulai dari yang “berat/keras” seperti teknologi proses dan pertambangan, sampai yang “lunak/lembut” seperti tata rias dan keperawatan.

CIT mempunyai kerjasama yang erat dengan berbagai industri. CIT ternyata telah bekerjasama dengan perusahaan minyak di NTB dan telah membuka program di Uni Emirat Arab. CIT juga memiliki kerjasama erat dengan universitas, sehingga banyak lulusan CIT yang kemudian melanjutkan ke universitas.  Namun, seperti dijelaskan oleh Greg Guppy, tujuan utama pendidikan di TAFE adalah menyiapkan mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja.  Namun banyak lulusan yang setelah bekerja dan hidup mapan, terus melanjutkan ke universitas untuk memperoleh S1, bahkan S2.

Setelah itu kami diajak meninjau workshopnya.  Karena kampus yang kami kunjungi adalah untuk bidang keahlian proses operator, maka memiliki workshop  dan plant teknologi proses.  Kampusnya kecil, hanya sekitar 1 ha. Workshopnya juga kecil, tidak sebesar SMK Negeri yang mapan di Surabaya.  Plant mini yang dijadikan tempat praktek juga kecil, hanya seluas sekitar 20 x 30 meter.

Workhop tampak rapid dan bersih.  Instruktur yang mengantar kami (saya lupa namanya) menjelaskan bahwa pelatihan berjalan sangat ketat dan disiplin.  Peralatan yang digunakan juga mutakhir.  Di setiap kelas, ada berbagai peralatan bekas yang dibelah, sehingga mahasiswa dapat mengetahui bentuk dalamnya.  Konon, setiap saat mahasiswa dapat menggunakan sarana yang ada di kampus, tetapi setelah itu harus dibersihkan dan dikembalikan seperti semula.  Dapat dimengerti kalau workhop tampak bersih dan semua peralatan dan benda contoh tertata rapi di tempatnya.

Ketika meninjau workshop dan plant, saya melihat rombongan praktek yang memakai seragam berlogo BP (British Petroleum).  Ternyata mereka karyawan BP yang sedang training.  BP memang bekerjasama dengan CIT untuk pelatihan karyawan.  Mereka memiliki program pelatihan khusus, yang tidak dicampur dengan peserta reguler.  Sangat menarik CIT dipercaya oleh perusahaan minyak sekelas BP untuk melaksanakan pelatihan.  Dapat dipastikan fasilitas yang dimiliki cukup baik dan programnya juga bermutu.  Oleh karena itu wajar jika CIT dipercaya membuka pelatihan di Uni Emirat Arab, Lombok dan Papua Nugini.

Di dinding workshop ada papan magnit yang memuat nama-nama mahasiswa dan instruktur yang sedang kerja/praktek.  Dari nama-nama mereka, terlihat peserta dari berbagai negara.  Ana nama-nama China, India, Timur Tengah dan Indonesia.  Ada nama Adi Nugroho dan ternyata memang dari Indonesia.  Kalau selesai praktek atau mengajar, nama tersebut diambil.  Dengan begitu ketahuan siapa yang saat itu berada di workshop.

Pada ruangan control terdapat papan berlabel Honeywell, perusahaan besar dalam bidang instrumentasi perminyakaan.  Kami mendapat penjelasan bahwa CIT memiliki kerjasama erat dan mendapat bantuan peralatan mutakhir dari perusahaan besar dalam bidang yang terkait.  Sebagai kompensasinya, perusahaan tersebut dapat meminta CIT untuk melakukan pelatihan karyawan, dengan program-program khusus.

Melihat fasilitas dan pola pelatihan yang dilaksanakan, saya mengerti mengapa CIT menjadi salah satu TAFE yang ternama dan bidang keahlian pertambangan.  Tidak terlalu besar, tetapi memiliki fasilitas pelatihan mutakhir, instrukturnya memiliki pengalaman kerja di industri, program pelatihan sangat menekankan kepada kompetensi praktek, serta menerapkan disiplin ketat.  Dari daftar nama peserta pelatihan maupun saat bertemu di workshop, saya meyakini mereka berasal dari berbagai negara.  Wajah orang Asia, Timur Tengah dan Eropa, semua terlihat di workshop.  Semoga kita dapat belajar dari pengalaman mereka.

BOS ITU UNTUK APA DAN UNTUK SIAPA? (2)

Tanggal 15 Juni 2013, Unesa kedatangan tamu dari Bappenas.  Semula direncanakan beliau-beliau akan datang pada Jum’at 14 Juni, sesudah sholat Jum’at.  Namun karena hari Jum’at rombongan harus ke Madura, maka jadwal ke Unesa diundur hari Sabtu pagi.

Rombongan yang ke Unesa sebanyak  7 orang dipimpin oleh Ibu Nina Sardjunani, Deputi Meneg PPN/Bappenas Bidang Sumberdaya Manusia.  Ikut dalam rombongan, Direktur Pendidikan, Direktur Kesehatan dan beberapa staf lainnya.  Bu Nina adalah teman lama dan saya sering menyebutnya  sebagai “dewa penolong” ketika Unesa mengajukan bantuan IDB.  Tanpa bantuan Bu Nina, bantuan IDB yang sudah dirintis sejak 2004 akan “hilang”.

Karena beliau adalah perancang utama dalam bidang pengembangan sumberdaya manusia, termasuk bidang pendidikan, maka saya berpesan agar Bu Nina memberi pencerahan tentang kondisi mutakhir pendidikan di Indonsia secara makro, program apa yang sedang berjalan dan program apa yang sedang dipersiapkan untuk tahun-tahun mendatang.   Gambaran seperti itu penting bagi Unesa, agar dapat melakukan antisipasi terhadap perkembangan mendatang.

Bagian presentasi yang sangat mengagetkan saya adalah gambaran kohor peserta didik yang dibagi menjadi lima kelompok (quintile) menurut kemampuan ekonomi orangtuanya.  Dari 100% anak Indonesia yang masuk ke SD, ternyata hanya 94,1% yang tamat.  Jadi ada 6% yang drop out (DO).  Dari grafik tampak bahwa DO mulai signifikan pada kelas 4.  Artinya mulai kelas 4 SD anak mulai rawan DO. Perlu dicari penjelasan mengapa begitu, karena sampai kelas 3 DO sangat kecil.

Dari 94% anak yang lulus SD itu hanya 72,4% yang melanjutkan ke SMP.  Jadi ada 21,7% anak yang lulus SD tetapi tidak melanjutkan ke SMP.  Dari 72,4% anak yang masuk ke SMP hanya 71,2% yang lulus SMP. Berarti ada 1,2% yang DO.  Rendahnya angka transisi dari SD ke SMP perlu mendapat perhatian, karena SD dan SMP adalah wajib belajar.   Seharusnya seluruh atau paling tidak sebagian besar lulusan SD melanjutkan ke SMP.  Mungkinkah jarak antara lokasi SMO dengan tempat tinggal penduduk menjadi kendala?  Atau ada kendala lain, misalnya biaya untuk buku, seragam dan sebagainya?  Atau ada masalah budaya?

Dari 71,2% anak lulus SMP hanya 49% yang masuk SLTA.  Jadi ada 22,2% yang tidak melanjutkan ke SLTA.  Dari 49% anak yang masuk SLTA hanya 46% yang lulus.  Jadi ada 3% yang DO.  Besarnya proporsi lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SLTA dapat difahami, karena SLTA bukan wajib belajar sehingga siswa harus membayar.  Apalagi SLTA pada umumnya berada di kabupaten atau minimal di ibukota kecamatan yang jaraknya mungkin jauh dari lokasi tempat tinggal anak-anak. 

 Gambaran di atas menjadi lebih buram saat dicermati dalam setiap quintile.  Pada kelompok seperlima anak-anak dari keluarga paling miskin, hanya 87,8% yang tamat SD. Dari 87,8% hanya 49,7% yang melanjutkan ke SMP.  Dan akhirnya hanya 48,2% yang tamat SMP.  Dari angka itu hanya 21% yang masuk SLTA dan hanya 19,1% yang tamat. 

Jadi anak-anak keluarga miskin hanya 48% yang tamat SMP dan hanya 19% yang tamat SLTA.  Sebuah gambaran yang tidak menggembirakan.  Kita dapat membayangkan anak-anak dari keluarga miskin dan banya tamat SD (sebanyak 52%), lantas apa yang dapat diperbuat?  Hanya tamat SMP (sebanyak 27%), lantas apa yang dapat diperbuat?

Ungkapan tersebut di atas bukan untuk merendahkan kemampuan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang pendidikan formalnya terbatas.  Namun untuk mendorong kita memikirkan nasib anak-anak tersebut.  Dengan keyakinan bahwa pendidikan yang baik dapat berperan sebagai pemotong lingkaran kemiskinan, maka kita harus memikirkan bagaimana anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang baik dan akhirnya dapat terentas dari kemiskinan.

Seperti pemikiran yang kami sampaikan terdahulu, bagaimana dana BOS dapat berfungsi untuk mendekatkan perolehan pendidikan antara keluarga kaya dan keluarga miskin.  Data yang disajikan Bu Nina menunjukkan 72,5% anak keluarga kaya dapat menyelesaikan pendidikan SLTA, sementara anak-anak keluarga miskin hanya 19,1%.  Itu belum melihat kualitas SLTA-nya. Sangat mungkin anak keluarga kaya bersekolah di sekolah yang relatif bagus, sebaliknya anak keluarga miskin menempuh SLTA dengan mutu seadanya.  Semoga data tadi menggugah empati kita untuk ikut memikirkannya.

 

BOS ITU UNTUK APA DAN UNTUK SIAPA?

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah menjadi dewa penolong bagi sekolah miskin yang selama ini kembang kempis dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.  Biasanya sekolah semacam itu sekolah swasta yang berada di komunitas masyarakat bawah, siswanya berasal dari orangtua kurang mampu, SPP-nya kecil, akhirnya keuangan sekolah minim dan susah untuk memutar roda sekolah dengan baik.  Ketika ada BOS, sekolah dapat “bernafas” karena BOS dapat menopang biaya operasional sekolah.

Tampaknya BOS bertolak dari amanat pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”.  Nah, karena warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (pasal 6 ayat (1)), maka BOS diberikan kepada semua SD dan SMP.  Kalau hanya mengacu pada pasal tersebut pelaksanaan BOS sudah tepat, karena diberikan kepada semua SD dan SMP, tanpa melibat karateristiknya.

Namun pemaknaan pasal 11 ayat (2) UU no.20/2003 perlu direnungkan secara substansial.   Pasal 4 ayat (1) UU No. 20.2003 menyatakan “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultutal, dan kemajemukan bangsa.”  Berkeadilan bermakna anak-anak mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang baik, sesuai dengan bakat dan minatnya.  Tidak diskirimiatif, artinya tidak boleh anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan yang kurang baik, karena kemampuan membayarnya kecil.

Disinilah yang menjadi bahan renungan, bagaimana merangkai makna pasal 11 ayat (2) dengan pasal 4 ayat (1).  Dalam upaya mendorong pendidikan yang berkeadilan, seharusnya pemerintah juga berperan menciptakan keseimbangan.  Keseimbangan agar perbedaan akses ke pendidikan yang bermutu bagi masyarakat yang mampu tidak berbeda jauh dengan masyarakat yang kurang mampu.  Kesenjangan mutu pendidikan dari sekolah kaya dan sekolah miskin harus dikurangi dan itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Kalau mengacu pada delapan standar pendidikan sebagaimana diterapkan selama ini, banyak sekolah yang telah mencapai delapan standar atau paling tidak mendekatinya.  Namun juga sangat banyak sekolah masih jauh di bawah standar tersebut.  Sekolah yang telah memenuhi delepan standar, biasanya sekolah kaya, berada di komunitas masyarakat kaya dan siswanya juga berasal dari keluarga kaya.   Sebaliknya sekolah yang jauh di bawah standar, biasanya berada di komunitas masyarakat miskin dan siswanya berasal dari keluarga kurang mampu.

Bagaimana mendekatkan gap tersebut?  Itulah yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan BOS dapat menjadi salah satu instrument yang baik.  Sekolah kaya sebenarnya tidak memerlukan BOS, karena orangtua siswa mampu menopang biaya operasional sekolah.  Bahkan seringkali berlebih.  Bukankah pasal 9 UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa masyarakat berkuwajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan.  Rasanya sangat wajar jika keluarga kaya memberikan dukungan financial bagi penyelenggaraan sekolah tempat anaknya belajar.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa keluarga kaya sering berebut memasukkan anaknya ke sekolah bagus.  Bahkan bersedia membayar cukup mahal.  Yang harus dijaga adalah jangan sampai seleksi masuk ke sekolah seperti iti didasarkan kepada besarnya sumbangan.  Namun setelah masuk, sangat wajar jika orangtua memberikan sumbangan, sesuai dengan kemampuannya.  Nah, jika ada orangtua siswa yang kurang mampu, pemerintah perlu memberikan BOS sesuai dengan jumlah anak seperti itu.

Saya yakin jumlah sekolah seperti itu cukup banyak.  Jumlah orangtua yang mampu memberi sumbangan juga cukup banyak.  Seiring dengan perbaikan ekonomi masyarakat, jumlah tersebut juga akan semakin banyak.  Jika pola pikir itu diterapkan, saya yakin cukup banyak dana BOS yang “tidak terpakai”.  Tinggal bagaimana memanfaatkan dana tersebut agar lebih berhasilguna.

Dana tersebut sebaiknya dipakai untuk membantu sekolah yang masih jauh dari standar dan orangtua siswa tidak mampu memberikan sumbangan.  Selama ini sekolah seperti itu mengandalkan dana BOS untuk operasional sekolah.  Umumnya mereka tidak memiliki dana untuk pengembangan, karena orangtua tidak memiliki kemampaun memadai untuk memberikan sumbangan.

Dengan cara itu BOS dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan yang diterima oleh masyarakat Indonesia.  Ada pameo, anak orang kaya memperoleh gisi baik, belajar di sekolah bagus, sehingga menjadi SDM yang berkualitas, memperoleh kesempatan kerja yang baik dan akhirnya menjadi orang kaya seperti orangtuanya.  Sementara itu, anak orang miskin memperoleh gisi yang kurang baik, belajar di sekolah yang seadanya, pada akhirnya tidak memiliki keahlian, memperoleh perkerjaan seadanya dan menjadi orang miskin seperti orangtuanya.  Semoga BOS dapat mematahkan pameo tersebut.

BELI HP DI CHINA, INGAT SEPEDA MOTOR DI TANAH AIR

Tahu kalau saya akan ke Cambodia terus ke China, isteri saya minta dibelikan HP.  Katanya HP di China murah dan bervariasi. Konon beberapa temannya sudah punya HP buatan China dan ternyata handal.  Oleh karena itu, ketika ada waktu setelah selesai board meeting, saya minta ditunjukkan toko yang menjual HP.  Ternyata di dalam kampus CCNU, pas di sebelah pintu gerbang, ada pertokoan toko elektronik empat lantai, yang juga juga berjualan HP. Akhirnya saya ke pertokoan itu dan berhasil mendapatkan HP buatan China dengan harga 800 yuan atau sekitar 1,25 juta rupiah.

Di pertokoan tersebut dijajakan berbagai merek HP, buatan Jepang seperti Sony, buatan Korea Selatan seperti Samsung, dan yang terbanyak tentu buatan China dengan berbagai merek.  Harga HP buatan China sekitar ¼ buatan Korea Selatan untuk spesifikasi selevel.  Bukan main.  Pada hal, HP buatan Korea Selatang sudah lebih murah dibanding buatan Amerika Serikat, misalnya Black Berry, dan buatan Jepang seperti Sony.

Ketika bertemu dengan orang di China saya sempat melirik, hampir semua menggunakan HP buatan China.  Hanya sedikit yang menggunakan HP lain, umumnya Samsung dari Korea Selatan.  Buya Safi’i Maarif, guru besar Sejarah UNY dan mantan Ketua PP Muhammadiyah pernah menulis resonasi di Harian Republika, bahwa industri Korea Selatan sedang menggulung industri Jepang.  Konon karena Jepang kalah cepat dalam pengambilan keputusan dan kalah lincah dalam berinovasi karena pejabatnya “terlalu senior”.  Jangan-jangan, sebentar lagi Korea Selatan digulung oleh China.

Oleh karena itu, setelah membeli HP buatan China tadi, saya jadi teringat sepeda motor di tanah air. Tahun 2011 saya bertemu dengan Pak Gunadi, direktur utama Indomobil, pada suatu acara di Jogyakarta.  Saat ini saya bertanya berapa produksi per tahun sepeda motor di Indonesia.  Dan berapa persen yang diekspor dan berapa persen yang dipasarkan dalam negeri.  Saya tidak ingat angka jumlah produksi, yang saya ingat persentasi yang diekspor kurang dari 5%.   Jadi yang 95% dipasarkan di dalam negeri.

Saya jadi bertanya dalam hati.  Sebagai orang yang awam dalam bisnis, saya beripikir kalau hanya 5% yang diekspor, berarti sangat kecil hambatan karena pasar utamanya di dalam negeri. Dibuat sendiri, dijual kepada masyarakat sendiri.  Apakah sulit membuat sepeda motor?  Saya yakin tidak, karena kita mampu membuat pesawat terbang.  Pak Gunadi juga sepakat bahwa secara teknis tidak sulit membuat sepeda motor.

Lantas apa sebabnya sampai saat ini kita tidak punya sepeda motor “buatan sendiri”, dengan merek sendiri, asli Indonesia?   Pertanyaan itu saya ajukan kepada Pak Gunadi, karena saya tidak mengerti liku-liku industri otomotif di negeri ini.  Jawaban pak Gunadi datar saja.  Katanya kebijakan perindustrian dan perdagangan kita belum mendukung kearah itu.  Untuk memulai suatu industri “produk sendiri” diperlukan insentif tertentu, agar mampu bersaing dengan industri yang telah berjalan lebih dahulu.

Sebagai orang yang tidak punya pengalaman di dunia usaha, saya tidak begitu faham penjelasan Pak Gunadi.  Yang saya tangkap, sepertinya kalau kita ingin industri sepeda motor berkembang, diperlukan kebijakan yang dapat mendorong dan membantunya agar mampu bersaing dengan industri sepeda motor merek asing yang selama ini sudah eksis di Indonesia.  Saya lantas berpikir, kalau Korea Selatan bisa dan China bisa, kenapa kita tidak bisa.  Dulu Jepang juga dikenal sebagai “penjiplak” produk negara lain, saat awal menghasilkan berbagai produk.  Demikian pula Korea Selatan dan China.

Dengan penduduk hampir 250 juta, rasanya pasar dalam negeri Indonesia sangat besar.  Tinggal bagaimana kita dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.  Kita dapat belajar dari Korea Selatan dan China, bagaimana mereka memulai indutrinya.  Kita juga perlu belajar, bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih bangga menggunakan produk dalam negeri.

Saya membayangkan, Indonesia memiliki siswa SD sebanyak 26 juta, siswa SMP, SMA, SMK sekitar 18 juta.  Jumlah mahasiswa sekitar 5 juta.  Jadi jumlah siswa dan mahasiswa kita sekitar 50 juta.  Jika 50% saja yang menggunakan HP, berarti ada 25 juta orang.  Kalau kita dapat membuat HP yang cocok untuk kebutuhan mereka, harganya sesuai dengan kantong mereka, dan sekolah dapat mengedukasi bahwa menggunakan HP produk dalam negeri itu kebanggan, mungkin merupakan permulaan yang bagus.  Itu hanya impian guru yang tidak faham dengan liku-liku bisnis dan industri.  Namun yakin sudah saatnya kita mulai.  Semoga.

PENELITIAN DESKRIPTIF DAN KUALITATIF ITU BERBEDA

Minggu lalu saya mendapat undangan untuk menguji disertasi di Universitas Negeri Malang.  Judulnya menarik karena terkait dengan Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya (SAIMS) yang saya ikut membidani kelahirannya.  Saya senang karena SAIMS akan menjadi bahan kajian, sehingga ditemukan apa kelebihan dan kekurangannya.  Oleh karena itu saya memutuskan untuk hadir.  Apalagi pada hari itu rapat Paguyuban Rektor PTN se Jatim, sehingga “sekali mendayung dua pulau terlampaui”.

Di rumah saya membaca disertasi yang telah dikirimkan.  Maksudnya agar dapat memahami isi disertasi tersebut dan sekaligus menyiapkan catatan, pertanyaan dan saran untuk perbaikan.  Setelah membaca saya menemukan sesuatu yang membingungkan.  Pada Bab III, tertulis bahwa penelitiannya merupakan penelitian kualitatif dengan multikasus.  Memang yang diteliti tiga buah sekolah alam.  Namun di Bab I, pada bagian fokus penelitian maupun tujuan penelitian tertulis dengan jelas bahwa tujuannya “mendeskripsikan dan menjelaskan…………”.  Di Bab IV tentang deskripsi data maupun Bab V tentang pembahasan, “why” sekolah alam juga tidak terungkap.  Saya bingung, penelitian ini deskriptif atau kualitatif dengan multikasus.

Selama ini saya memahami penelitian deskriptif dan penelitian kualitatif itu berbeda.  Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan sesuatu fenomena dengan apa adanya.  Jadi yang ingin dijawab adalah “what, where, when, who, dan paling jauh how”.  Misalnya mendeskripsikan fenomena sekolah alam dengan segala aspeknya secara rinci dari 4 H dan 1 H tadi.  Jadi sekolah alam akan dideskrisikan dari segala aspeknya. Namun terbatas pada yang “tampak” dan tidak “mengejar aspek mengapanya” 

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengungkap apa dibalik yang tampak.  Pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam penelitian kualitatif adalah “why”.  Mengapa fenomena seperti itu dan bukan sekedar seperti apa fenomenanya.  Dalam kasus sekolah alam, saya bayangkan penelitian kualitatif dapat mengungkap mengapa sekolah alam kok seperti itu.  Mengapa kuliukulumnya seperti itu, mengapa proses pembelajarannya seperti itu, mengapa evaluasinya seperti itu, mengapa  organisasinya seperti itu dan seterusnya.  Intinya mengungkap alasan mengapa seperti itu, kok tidak seperti sekolah pada umumnya.   Oleh karena itu, penelitian kualitatif fokus kepada aspek tertentu, bahkan kasus tertentu saja, tetapi diungkap secara mendalam.

Membaca disertasi tersebut, saya jadi meragukan diri sendiri.  Apakah pemahaman yang selama ini saya pegang, keliru?  Apakah ada perkembangan pengertian baru yang menyamakan penelitian deskriptif dan penelitian kualitatif?  Mengapa?  Karena saya sudah beberapa kali menjumpai kasus seperti ini. Disebut penelitian kualitatif, tetapi isinya lebih dekat dengan penelitian deskriptif.  Hal seperti itu sering terjadi pada skripsi S1 maupun tesis S2.  Namun ini kan disertasi, yang artinya mahasiswa sudah betul-betul memahami penelitian.  Bukankah disertasi adalah “test case” akhir calon doktor untuk membuktikan kemampuannya dalam penelitian?

Saya minta tolong istri membuka google dan mencari pengertian descriptive research dan qualitative research.  Alhamdulillah ditemukan penjelasannya.  Penjelasan kedua jenis penelitian itu ya seperti yang selama ini saya fahami.  Akhirnya, penjelasan di google itu di-print dan saya bawa untuk diberikan kepada promovendus saat ujian.

Sebelum ujian dimulai, saya berbincang dengan promotor utamanya, yaitu Prof. Sonhaji KH yang kebetulan kenal baik.  Saya sampaikan kebingungan saya dan ternyata beliau juga sependapat.  Oleh karena itu, saya mempertanyakan apakah promovendus belum faham perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian desktiptif atau sebab lain.

Dari deskripsi data pada Bab IV juga tampak bahwa data yang disajikan belum mencapai data jenuh (saturated data).  Dari informan yang diwawacarai juga tampak kalau peneliti tidak menggali data sampai kepada infoman kunci (key informant).  Jadi wajar kalau data yang disajikan terkesan data “setengah matang” dan simpulannya juga terkesan tidak tuntas.  Akibatnya proposisi yang diajukan juga terkesan “menggantung”.

Pada sesi tanya jawab, saya mencoba mengorek mengapa itu terjadi.  Namun promovendus cenderung pasif dan tidak menjawab secara jelas.  Kesan saya, promovendus tidak memahami secara utuh beda antara penelitian deskriptif dan penelitian kualitatif.  Ini yang menurut saya merisaukan dan kalaunini gejala umum harus segera dibenahi.  Sekali lagi disertasi merupakan bentuk unjuk kinerja puncak dalam penelitian sebelum seseorang dinyatakan lulus sebagai doktor.

Pengalaman membimbing anak S1 dan S2, banyak mahasiswa memilih penelitian kualitatif karena “takut” statistik.  Jadi mereka menentukan metoda penelitian bukan dari masalah yang diteliti, tetapi karena “tidak mau ketemu statistik”.   Pada hal, metoda penelitian itu ibarat pisau.  Kita memilih pisau tergantung dari apa yang akan dipotong dan akan menjadikan potongannya seperti apa.  Kita perlu pisau berbeda untuk memotong kayu, memotong daging dan memotong sayur.  Untuk memotong daging juga diperlukan pisau yang berbeda, ketika daging akan dibuat dendeng dengan irisan tipis-tipis atau dibuat rawon dengan potongan besar-besar atau dibuat semur dengan daging cincang.  Semoga kita dapat memluruskan fenomena yang keliru tersebut.

SALAHKAH TPA UNTUK SELEKSI MASUK SMA?

Ketika saya sedang berada di Central China National University (CCNU) Wuhan, seorang dosen Unair ber-sms-ria.  Dosen  Fakultas Ilmu Budaya itu meminta pendapat saya tentang Dinas Pendidikan Surabaya yang menerapkan Tes Potensi Akademik (TPA) untuk seleksi masuk sekolah kawasan.  Sepertinya dia kurang setuju dengan kebijakan Dinas Pendidikan Surabaya tersebut.  Apa gunanya ikut pelajaran di SMP kalau ternyata untuk masuk SMA harus ikut TPA.  Apa tidak buang waktu dan biaya.  Toh nilai UN mestinya sudah menggambarkan kemampuan siswa.            Begitu antara lain komentarnya.

Sabtu tanggal 8 Juni Jawa Pos juga akan mengadakan diskusi tentang penggunaan TPA untuk seleksi masuk SMA.  Kebetulan saya juga diundang. Hanya saja batal karena Kepala Dinas Pendidikan (Pak Ikhsan) tidak dapat hadir karena sedang menangani masalah hasil UN SD.  Pak Suko Widodo, dosen Jurusan Komunikasi Unair juga mengudang saya dalam acara di TVRI Jawa Timur bersama dengan para guru untuk topik yang sama.  Tampaknya, penggunaan TPA untuk masuk SMA menjadi topik hot di masyarakat.

Melalui tulisan singkat ini saya ingin melihatnya dengan kacamata yang jernih.  Untuk itu mari kita lihat perbedaan mendasar antara UN dan TPA.  UN pada dasarnya achievement test, yang mengukur penguasaan materi kurikulum satuan pendidikan.  Jadi UN SMP pada dasarnya untuk mengetahui tingkat penguasaan kurikulum SMP oleh siswa.  Oleh karena itu yang diujikan, isi kurikulum SMP.  Bahwa kemudian tidak semua kompetensi dasar (KD) dimasukkan dalam soal UN, itu soal teknis karena keterbatasan waktu.  Akhirnya dipilih KD-KD yang dapat mewakili KD-KD yang lain.  Skor atau nilai UN sebenarnya merupakan gambaran pencapaian peserta.  Jika seorang siswa mendapatkan nilai 75 untuk Matematika, dapat dimaknai bahwa yang bersangkutan menguasai 75% dari kurikulum yang ditempuh.

Karena menguji penguasaan materi ajar (kurikulum) maka hasil UN akan dipengaruhi oleh mutu pembelajaran di sekolah.  Siswa yang bersekolah di sekolah yang baik, maksudnya pembelajarannya bagus, maka tingkat penguasaannya terhadap kurikulum juga baik.  Sebaliknya siswa yang bersekolah di sekolah yang kurang baik, maka penguasaan terhadap kurikulum juga akan kurang baik.  Jika ada dua siswa yang memiliki “kecerdasan sama”, yang satu bersekolah di sekolah yang baik dan satunya bersekolah di sekolah yang kurang baik, maka tingkat penguasaan terhadap kurikulum akan berbeda.  Yang bersekolah di sekolah yang baik akan lebih tinggi penguasaannya terhadap kurikulum.

TPA merupakan tes psikologi yang mengukur potensi akademik peserta.  Dalam bahasa sederhana mengukur kemampuan bernalar.   Oleh karena itu TPA tidak dikaitkan dengan materi kurikulum sekolah, melainkan dengan tingkat perkembangan kognitif anak, yang itu terkait dengan usia.  Soal TPA untuk anak SMP berbeda dengan untuk calon mahasiswa S2.  Namun anak SMA dan SMK yang mengikuti TPA akan mengerjakan soal yang sama.

Karena tidak terkait dengan kurikulum, maka TPA tidak dipengaruhi oleh dimana peserta bersekolah.  Secara prinsip, anak yang bersekolah di SMP yang bagus dan anak yang bersekolah di SMP yang kurang bagus, akan memperoleh skor TPA sama, asal kemampuan bernalarnya sama.  Anak SMA dan SMK akan memperoleh skor TPA yang sama, kalau kemampuan bernalarnya sama.

Ibarat pisau, TPA mengukur kualitas besi bahan yang digunakan untuk membuat pisau.  Sedangkan UN mengukur ketajaman pisau, yang disamping dipengaruhi oleh besi bahannya juga dipengaruhi apakah pisau tersebut sering diasah atau tidak.

Tes TPA banyak digunakan untuk masuk ke program S2/S3, masuk ke Akabri (AMN, AAL, AAU), masuk sekolah penerbang dan seterusnya.  Penggunaan TPA didasarkan pada pertimbangan mereka berasal dari lulusan sekolah/perguruan tinggi yang berbeda-beda dan juga jurusan yang berbeda-beda.  Oleh karena itu sulit mendapatkan satu jenis tes yang adil diberlakukan untuk mereka.  Jika kepada mereka diberikan tes yang sesuai dengan asal sekolah/jurusan, juga akan kesulitan untuk membandingkan satu dengan lainnya.  Dengan menggunakan TPA akan adil, namun seakan-akan apa yang dipelajari di sekolah/perguruan tinggi tidak “dihargai”.

Bagaimana dengan penggunaan TPA untuk masuk ke SMA?   Tergantung bagaimana kita melihatnya dan dari sudut pandang mana kita menilainya.   Dengan analogi pisau tadi, kalau kita mengutamakan pisau yang bahannya bagus, dengan asumsi nanti akan diasah lebih lanjut, maka TPA akan lebih prediktif.  Namun jika kita berasumsi, toh kondisi sekolah tidak jauh berbeda, sehingga kecerdasan sudah dapat diwakili oleh nilai UN. Dan kita juga harus menghargai anak-anak yang sudah kerja keras, walaupun “besinya” kurang bagus, maka penggunaan UN lebih tepat.  Jika memang keduanya dipertimbangkan, maka  gabungan TPA dan UN secara proporsional juga dapat diterapkan.

Namun juga harus dipertimbangkan sisi lain, yaitu biaya dan kesiapan anak.  Walaupun secara teoritik TPA tidak perlu dipelajari, namun dalam prakteknya anak yang sudah latihan akan lebih baik hasilnya dibanding yang tidak pernah latihan.  Mengapa?  Paling tidak mereka yang sering latihan sudah mengenal bentuk-bentuk soalnya, sehingga tidak grogi dan lebih cepat menyesuaikan diri.  Dari sisi biaya TPA memerlukan biaya yang lumayan besar, karena merupakan tes standar yang biasanya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berkompeten.  Biasanya para psikolog.  Semoga kita arif menyikapinya.