SEPEREMPAT PENDUDUK BUMI BERBAHASA MANDARIN

Untuk kedua kalinya, 7-8 Desember 2013 saya mengikuti Confucius Institute Conference di Beijing.   Sebenarnya agak enggan berangkat, karena banyak kegiatan di kampus.  Namun Pak Ali Mustofa, Direktur Pusat Bahasa Mandarin, mendesak saya perlu hadir karena harus menyampaikan country report mewakili Indonesia.  Untung acaranya hari Sabtu dan Minggu, sehingga tidak terlalu lama meninggalkan kantor.

Menjelang pembukaan saya menyadari bertapa banyaknya peserta konferensi.  Saya tidak tahu jumlah pastinya, tetapi dari daftar pada buku panduan pesertanya 1.720 orang. Dari Asia 172 orang, Eropa 244 orang, Amerika 288 orang, Afrika 60 orang, Oceania 40 orang, diplomat China di negara lain 64 orang dan lainnya dari China sendiri.  Dilihat asal negara, dari Asia hadir wakil dari 33 negara, dari Eropa 35 negara, dari Amerika 16 negara, dari Afrika 27 negara, dari Oceania 3 negara.  Jadi total jenderal 115 negara terwakili dalam konferensi tersebut.  Bukan main.  Saya belum pernah tahu ada konferensi akademik yang dihadiri sekian banyak negara dam sekian banyak peserta.

Sambil berjalan menuju ruangan saya berbincang dengan Pak Ashahari dari Universitas Malaya.  Kami mendiskusikan berapa jumlah penduduk bumi yang berbahasa Mandari.  Kalau yang berada di daratan China saja 1,3 milyar.  Ditambah warga China atau keturuan China di seluruh dunia, ditambah lagi non-China yang mampu berbahasa Mandarin.  Konon mendekati angka 2 milyar.

Nah, kalau penduduk bumi sekitar 7,4 milyar berarti seperempat penduduk bumi ternyata berbahasa Mandarin.  Bukan main.  Saya yakin melebihi orang yang berbahasa Inggris.  Dan kalau pengembangan Confuciun Institute berkembang baik, yang berarti semakin banyak orang mampu berbahasa Madarin, jumlah tersebut dipastikan akan terus naik.

Apa artinya itu semua?  Pengaruh China akan sangat kuat.  Bahasa adalah bagian dari budaya.  Bahasa dan budaya adalah “pintu” untuk memahami orang atau bangsa lain.  Orang yang berbahasa Mandarin pasti terpengaruh budaya China.  Walaupun mereka bukan asli China.  Jika saat ini banyak orang meyakini China akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia, gambaran di atas menambah simpulan bahwa China akan merupakan kekuatan budaya terbesar di dunia.

Saya juga membayangkan berapa biaya yang dikeluarkan oleh China untuk menyelenggarakan acara tersebut.  Pada hal itu acara rutin setiap tahun.  Ditambah lagi juga ada acara serupa untuk setiap regional, misalnya Asia yang juga diadakan setiap tahun.  Ditambah lagi China membantu membiayai setiap Confucius Institut (CI) di semua negara. 

Saya tidak tahu pasti berapa jumlah CI di seluruh dunia.   Peserta dari luar China 804 orang.  Jika diasusmikan setiap universitas/CI diwakili 2-3 orang , jumlah CI kira-kira 350 buah.  Jika setiap CI dapat bantuan 1,5 milyar setiap tahun, berarti China mengeluarkan bantuan sekitar 500 milyar rupiah setiap tahun.  Ditambah biaya untuk konferensi internasional dan regional, sangat mungkin mencapai 3 trilyun setiap tahun.

Apa tujuan itu semua?  Tentu hanya pada pemimpin China yang faham.  Namun pasti ada tujuan yang menguntungkan China.  Mungkinkah itu sebagai bentuk soft diplomacy?   Bukankah negara besar seperti Amerika juga melakukan soft diplomacy dengan memberi beasiswa anak-anak briliyan dari berbagai negara?  Mengundang dan memberi pelatihan kepada tokoh muda dan pejabatan dari berbagai negara?

Jika dugaan itu betul, tampaknya China sedang menyiapkan diri sebagai pengambil tongkat estafet super power.  Jika jumlah penduduk China begitu besar, ekonomi China begitu kuat, cadangan devisa begitu besar dan kini melalui CI sedang menggalang simpati dunia, bukan tidak mungkin era “super power China” akan segera datang.  Apalagi ekonomi Uni Eropa sedang berantakan.  Amerika juga sedang dilanda masalah.

Lantas apa yang dapat dipelajari?  Bukankah Indonesia juga memiliki penduduk yang cukup besar, dan nomor empat di dunia, setelah China, India dan Amerika Serikat?  Bukankah ramalan McKinsey Global Institute ekonomi Indonesia akan menduduki peringkat ke 7 di dunia pada tahun 2030?   Saya tidak berpretensi sebagai ahli dan memang tidak tahu jawabannya.  Namun ada baiknya para ahli dan kita semua memikirkan itu.  Kita tidak boleh tenggelam dalam rutinitas.  Kata orang, masa depan tergantung apa yang kita pikirkan dan kita lakukan saat ini.  Semoga.

MENULIS ITU MENATA NALAR

Beberapa hari yang lalu, sambil menyopir saya mendengarkan radio Suara Surabaya.  Waktu itu ada ungkapan “menulis itu dapat menjadi media pengungkapan pikiran  yang mungkin tidak mudah diungkapan melalui lesan”.    Saya setuju dengan ungkapan itu, karena saya juga sering melakukan.  Biasanya saya masukkan di blog.  Hal-hal yang kita sungkan menyampaikan secara lesan dapat dengan nyaman kita tuangkan dalam tulisan.  Tentu tetap menunjung tinggi etika penulisan.

Saya juga ingin menambahkan pemikiran yang ditulis memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dibanding yang disampaikan secara lesan.  Mengapa?  Karena tulisan dapat dibaca banyak orang.  Di era cyber, sekali tulisan masuk ke dunia maya, pembacanya menjadi tak terbatas.  Apalagi sekarang beberapa mesin pencari (searching engine), seperti Google menyediakan fasilitas terjemahan, sehingga naskah yang ditulis dalam bahasa Indonesia dapat dengan mudah diperoleh terjemahannya dalam bahasa Inggris atau bahasa lain.

Oleh karena itu saya mendukung gagasan untuk mengembangkan budaya literasi.  Harus jujur diakui bahwa membaca dan menulis belum menjadi kebiasaan keseharian orang Indonesia.  Konon budaya kita adalah budaya tutur.  Pada saat naik kereta, menunggu kereta, dan menunggu antrean, biasanya kita ngobrol dengan sebelah.  Bahkan banyak orang yang memberi ceramah, tetapi tanpa menggunakan naskah.  Sudah saatnya budaya tutur dilengkapi dengan budaya baca dan tulis.  Dan pendidikan literasi merupakan wahana cocok untuk mengembangkannya.

Budaya tulis dan baca tampaknya juga memegang peran dalam penyebaran gagasan.  Mengapa pemikiran orang Barat banyak mempengaruhi kita, salah satunya karena pemikiran mereka ditulis.  Sementara pemikiran kita banyak yang tersimpan menjadi cerita lesanyang ditularkan secara turun temurun.  Sebagai contoh, taksonomi Bloom yang banyak dikutip oleh ahli pendidikan di Indonesia ditulis pada tahun 1956.  Konsep itu sama tepat dengan yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara pada Konggres Taman Siswa Pertama  pada tahun 1930.  Jadi 26 tahun lebih dahulu dibanding tulisan Bloom.   Jangan-jangan Bloom “meniru” Ki Hajar Dewantara.  Atau mungkin karena, pemikiran Ki Hajar tidak ditulis dan disebarluaskan, seakan-akan konsep Bloom lebih diketahui oleh pendidik di Indonesia.

Sekian tahun lalu saya mendapat tugas untuk membaca naskah beberapa teman dosen di Unesa.   Karena sifatnya rahasia, maka halaman yang berisi nama penulis dihilangkan.   Saya berkelakar, walaupun tanpa nama saya dapat mengenali tulisan siapa yang saya baca.  Beberapa teman juga menyampaikan hal serupa.  Artinya, kita dapat mengenali tulisan seseorang yang sering kit abaca tulisannya. 

Saya ingat betul, ada senior di Unesa yang tulisannya sangat runtut.  Kalimatnya pendek-pendek dan sangat cermat menggunakan titik-koma.  Ada senior lain yang kalau membuat naskah, kalimatnya panjang-panjang.  Kadang-kadang satu kalimat terdiri dari 10 baris ketikan.  Ada teman yang tulisannya sangat mudah dimengerti.  Ada juga teman yang tulisannya sangat sulit difahami.  Tampaknya setiap orang memiliki pola tulisan yang khas.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa tulisan menggambarkan pola pikir penulisnya.   Pengalaman saya membimbing mahasiswa dalam menyusun skripsi, tesis dan disertasi mendukung pendapat tersebut.  Biasanya mahasiswa yang nalarnya tertata, tulisannya juga runtut.  Sementara mahasiswa yang masih rancu nalarnya, tulisannya juga sudah difahami.  Mahasiswa jenis kedua ini memerlukan waktu untuk menata nalar dan latihan menulis yang runtut tampaknya membantu yang bersangkutan menata nalar berpikirnya.

Itulah alasan kedua saya mendukung ide pendidikan literasi.  Dengan belajar menulis diharapkan kita dapat mengasah nalar agar menjadi lebih runtut dan logis.  Dengan belajar menulis kita menghidupkan budaya baca-tulis.  Dengan belajar menukis kita dapat menuangkan gagasan yang dapat dibaca banyak orang.  Semoga.

ANALISIS PENDIDIKAN WAPRES

Di hadapan peserta kuliah umum di Universitas Monash Melbourne, Wapres Boediono mengakui bahwa pendidikan di Indonesia tertinggal (Kompas 16 Nopember 20013).  Menurut Wapres ada tiga tantangan mendasar untuk mengejar ketertinggalan.  Indonesia kekurangan guru bermutu sedangkan guru bermutu yang ada tidak terdistribusi dengan baik, fasilitas pendidikan sangat kurang khususnya di daerah yang jauh dari kota, serta isi dan penyampaikan materi ajar yang tidak sesuai dengan standar.

Kalau dicermati, analisis Wapres akhirnya terfokus kepada guru. Isi dan penyampaikan materi ajar yang tidak sesuai dengan standar karena gurunya kurang bagus.   Apapun kebijakan mutu pendidikan, pada akhirnya guru yang melaksanakan di lapangan.  Jadi wajar kalau  mantan Perdana Meteri China Li Lanqing (2003) menyatakan semua pejabat pemerintah, apapun tingkatannya harus menghormati guru.

Analisis Wapres sejalan dengan simpulan Thomas Friedman terhadap kemajuan pendidikan di Shanghai.  Menurut Friedman, rahasia peningkatkan mutu pendidikan di Shanghai terletak pada: a deep commitment to teacher training, peer-to-peer learning and constant professional development, a deep involvement of parents in their children’s learning, an insistence by the school’s leadership on the highest standards and a culture that prizes education and respects teachers (The New York Times, 22 October 2013).

Untuk mendapatkan guru bermutu tentu diperlukan calon yang pandai, proses pendidikan di LPTK harus bermutu dan pembinaan yang bagus setelah mereka mengajar.  Studi Wang dkk (2003) berjudul Preparing Teachers Around the World mengonfirmasi argumen tersebut. Belanda, Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan Singapura adalah negara yang dinilai bagus dalam menyiapkan calon guru dan juga membinanya setelah bekerja di sekolah.  Dan ternyata pendidikan di negara-negara tersebut bermutu baik.

Kesesuaian dengan kajian Friedman dan Wang dkk, menunjukkan bahwa analisis Wapres tersebut valid.  Pertanyaannya, bagaimana langkah untuk menggunakan analisis itu untuk mengejar ketertinggalan pendidikan kita.

Data SNMPTN dua tahun terakhir memberikan harapan untuk memperoleh calon guru yang bagus.  69,4% pendaftar SBMPTN 2013 ingin menjadi guru dan masuk ke LPTK.  Dengan peminat yang banyak, seleksi menjadi ketat dan akhirnya mendapat calon mahasiswa yang bagus. 

Jika mahasiswa baru pandai-pandai, pertanyaan berikutnya apakah proses pendidikan di LPTK cukup bagus.  Belum ada studi yang menggambarkan kualitas pendidikan di LPTK.  Yang pasti mutu LPTK sangat bervariasi.  Dan yang mencemaskan, ketika  minat menjadi guru naik, jumlah LPTK juga naik tajam.  Tahun 2008 jumlahnya sekitar 270an, kini sudah mencapai 415 buah dengan mahasiswa mahasiswa sekitar 1,2 juta orang, dengan lulusan sekitar 250.000 orang per tahun.  Peningkatan jumlah LPTK tersebut sangat mengkawatirkan, karena menyebabkab mutu pendidikan tidak terjaga.   

Pendidikan di LPTK sebenarnya semi kedinasan, karena lulusannya dipersiapkan menjadi guru.  Jika kebutuhan guru setiap tahun hanya sekitar 70.000 orang, sudah saatnya dilakukan pengaturan agar jumlah LPTK dan jumlah mahasiswanya dikendalikan.   Sekaligus diberdayakan agar mampu menghasilkan guru yang bermutu. 

UU Guru dan Dosen, yang mewajibkan guru berpendidikan S1 plus pendidikan profesi (PPG), dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian jumlah LPTK.  Hanya LPTK yang memenuhi syarat tertentu yang boleh membuka PPG dan jumlah mahasiswanya juga ditentukan.  Lebih baik kalau mahasiswa PPG diberikan dinas, sebagaimana diamanatkan pasal 23 ayat (1) UU Guru dan Dosen.  Pola pendidikan guru di China yang merekrut calon dari berbagai daerah, diasramakan dan diberi beasiswa merupakan contoh baik bagi Indonesia.  Diambil dari daerah dan diberi beasiswa akan memudahkan penempatan mereka setelah lulus.  Dengan diasrama proses pendidikan dapat dilakukan 24 jam, sehingga efektif untuk pembinaan karakter.

Distribusi guru merupakan masalah yang pelik. Secara agregat jumlah guru kita sangat cukup.  Rasio guru kita lebih baik dibanding Singapura dan Thailand, namun banyak sekolah di pedesaan yang kekurangan guru (Jalal, 2010).  Guru baru enggan ke daerah terpencil, sedangkan guru yang sudah ada di daerah cenderung ingin pindah ke kota.

Tahun 1999 pernah ada program redistribusi guru dengan batuan Bank Pembangunan Asia.  Namun program tersebut tidak berhasil, karena kepindahan guru ke sekolah di pedesaan dimaknai sebagai hukuman.  Oleh karena itu, diperlukan pola karier guru yang mengaitkan perpindahan mengajar di daerah terpencil merupakan bagian dari pembinaan karier. 

Ketidaksesuaikan isi dan metoda pembelajaran tampak juga terkait dengan pembinaan profesionalisme guru.  Secara jujur harus diakui kita belum punya pola yang mapan.  Di negara maju, guru wajib mengikuti pelatihan setiap tahun.  Mereka juga punya Professional Learning Community (PLC) sebagai wahana berdiskusi tentang problem-problem yang dihadapi.

Kita punya MGMP (Musyawarah Guru Matapelajaran) dan KKG (Kelompok Kerja Guru) yang mirip dengan PLC.  Hanya saja kegiatan MGMP dan KKG bisanya hanya untuk menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).  Pada hal PLC dan MGMP dan KKG merupakan wahana bagus bagi guru untuk berbagai pengalaman dan gagasan.  Bahkan juga wahana untuk mendatangkan ahli untuk memberikan pencerahan. 

Kita juga pernah punya sanggar MGMP dan KKG yang dikembangkan melalui proyek Bank Dunia.  Sayang sanggar tersebut sekarang tidak ada lagi.  MGMP, KKG dan sanggar tersebut perlu diaktifkan kembali.  Dengan teknologi modern,  kegiatan MGMP/KKG/sanggar tersebut dapat dihubungkan dengan Pusat Sumber Belajar (PSB) di universitas, sehingga dapat saling berbagi pengalaman dan keahlian.  Apalagi sekarang guru sudah mendapatkan tunjangan profesi yang didalamnya ada bagian dana untuk pengembangan profesionalime.

MENCARI PEMIMPIN UNESA MASA DEPAN

Jum’at, 22 Nopember 2013 pukul 16.00 saya diundang BEM Unesa untuk diskusi tentang pemimpin Unesa masa depan.   Saya gembira BEM melakukan langkah itu, karena menunjukkan mahasiswa peduli dengan masa depan kampus.  Jabatan saya sebagai rektor akan berakhir tanggal 25 Juni 2014, sehingga memang sudah waktunya untuk memikirkan rektor yang akan datang.

Namun saya memberi catatan agar tidak tergelincir kepada kepentingan jangka pendek.  Misalnya berpihak kepada orang tertentu yang ingin menjadi pemimpin Unesa.  Oleh karena itu, saya menyarankan BEM lebih berkosentrasi kepada kriteria yang tepat untuk menjadi pemimpin Unesa.  Jika kriteria berhasil dibangun dengan melibatkan banyak elemen di Unesa, selanjutnya melayinkan Senat Universitas untuk menggunakannya.

Pemimpin itu punya sisi situasional.  Setiap situasi memerlukan pemimpin dengan karateristik tertentu.  Artinya pemimpin yang cocok di era 1945 belum tentu cocok untuk era tahun 2000an.  Pemimpin yang cocok untuk memimpin Amerika Serikat belum tentu cocok untuk memimpin Indonesia.  Pemimpin yang sukses memimpin Indonesia belum tentu cocok untuk memimpin Jerman.  Oleh karena itu, untuk menemukan karateristik pemimpin Unesa masa depan, harus diidentifikasi lebih dahulu tantangan yang dihadapi Unesa.

Empai-lima tahun lalu tantangan pokok Unesa adalah rasa percaya diri warganya yang rendah.  Dosen, karyawan dan mahasiswa tidak bangga sebagai warga Unesa.  Banyak diantara mereka yang menggunakan jaket dan memasang stiker universitas/perguruan tinggi lain di mobil atau motornya.   Mengapa?   Banyak faktor.  Unesa belum setenar universitas lain, katakanlah Unair dan ITS.  Kampus Unesa juga belum semegah Unair dan ITS.  Bahkan ketika saya ngobrol dengan beberapa dosen muda dan karyawan dan bertanya, bagus mana kampus Unesa dengan UPI, dengan UNY, dengan UM dan dengan Unnes.  Mereka serentak mengataskan Unesa kalah.

Seorang dosen muda juga mengeluh mengapa masalah pendidikan sering dibahas oleh dosen Unair atau dosen universitas lain.  Sementara dosen Unesa tidak pernah muncul di koran.  Tampaknya pihak koran juga tidak begitu mengenal Unesa dan orang-orang Unesa, sehingga lebih sering menanyakan komentar atau pendapat tentang pendidikan kepada dosen Unair, ITS dan universitas lain.

Bahkan konon ada tamu yang akan ke Unesa, sopir taksi juga tidak mengenal Unesa.  Sopir itu baru tahu ketika tamu tadi menyebut Unesa itu dulu IKIP Surabaya.  Pada hal perubahan itu sudah berlangsung sepuluh tahun.  Jarangnya Unesa muncul di pemberitaan menyebabkan sopir taksi tidak tahu Unesa.

Kondisi itu tampaknya sudah tidak terjadi saat ini.  Peminat SNMPTN 2013 di Unesa telah melampaui Unair dan ITS.  Mahasiswa Unesa juga percaya diri menjadi tuan rumah berbagai pertemuan mahasiswa tingkat nasional.   Beberapa menteri dan pimpinan nasional telah hadir ke Unesa, misalnya Mendikbud, Menko Perekonomian, Menteri Kehutanan, Menteri BUMN,  Wakil Ketua DPR, Dubes China dan sebagainya.

Unesa juga berhasil masuk dalam proyek 7in1 (seven in one) dengan bantuan IDB bersama Unsyah, UNY, Untan, Unlam, UNG dan Unsrat.  Bahkan Unesa ditunjuk sebagai koordinator.  Proyek yang akan efektif mulai tahun 2014 dan memberi dukungan 39,2 juta dolar Amerika itu akan membuat Unesa dapat melengkapi sarana kampus atau bahkan mengubah wajah kampus Unesa.  Dana perbaikan kampus yang selama ini menjadi problem akan teratasi lima tahun mendatang.

Kalau  begitu apa tantangan pokok yang dihadapi Unesa ke depan?  Menurut saya masalah iklim akademik dan kerjasama internasional.  Sebagai organisasi, universitas memiliki ciri khas.  Universitas tempatnya orang-orang yang memiliki kebanggaan keilmuan yang kadang-kadang agak berlebihan.  Dosen dan mahasiswa universitas ternama sering melihat sebelah mata kepada universitas yang lebih kecil.  Dosen dan mahasiswa fakultas atau jurusan top seringkali melihat sebelah mata kepada dosen dan mahasiswa yang kurang favorit.

Pandangan semacam itu terkurangi kepada orang yang memiliki standing akademik kukuh.  Walaupun tahu kalau Pak Budi Darma itu dosen Unesa, tetapi orang-orang Unair, ITS, UGM akan tetap respek karena kapasitas beliau.  Hal serupa terjadi untuk Pak Mohamad Nur dan almarhum Pak Soedjadi.

Menurut saya pemimpin Unesa ke depan, pertama harus memiliki standing akademik yang kukuh.   Mengapa?  Karena secara kelembagaan Unesa belum sekukuh Unair, ITS, UGM, UI dan sebagainya.  Jika rektornya memiliki standing akademik kukuh, akan memudahkan Unesa bergaul dan duduk setara dengan universitas ternama di tingkat nasional.  Dengan demikian akan membuat Unesa dikenal luas dan yang lebih penting dapat terlibat dalam berbagai pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Standing akademik seringkali berujung kepada popularitas.  Namun popularitas tidak selalu berangkat dari standing akademik.  Banyak orang populer tetapi tidak memiliki standing akademik kukuh.  Orang semacam itu kurang cocok sebagai pemimpin univeritas sekelas Unesa, karena akan dicibir oleh orang-orang universitas.  Siapa dia dan apa prestasi akademiknya?  Pertanyaan seperti sering terlontas jika ada orang populer tetapi standing akademiknya tidak kuat.

Kriteria kedua, pemimpin Unesa ke depan harus memiliki integritas yang kuat.  Mengapa?  Untuk mengelola proyek IDB dengan dana 39,2 juta dolar atau sekitar 420 milyar diperlukan integritas kuat.  Bukankah ada PR-2 dan PPK?  Memang ada pelaksana proyek, tetapi rektor sebagai pengambil kebijakan. Godaan mengelola proyek sebesar itu pasti tidak sedikit.  Oleh karena itu diperlukan orang yang tidak mudah tergoda.  Pepatah mengatakan semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa.  Diperlukan akar yang kuat agar pohon tidak mudah ambruk diterpa angin.

Apakah kriteria standing akademik dan integritas bukan syarat umum bagi rektor?  Betul.  Namun sangat penting bagi Unesa, yang baru mulai mendapat kepercayaan masyarakat.  Jika rektor ke depan memiliki standing akademik yang kukuh dan integritas yang kuat, kepercayaan tersebut akan berkembang lebih cepat.  Sebaliknya jika tidak, sangat mungkin akan menurun lagi.

Kriteria ketiga adalah kemampuan membangun jejaring internasional.  Ibarat pabrik Unesa belum memiliki merk yang terkenal.  Oleh karena itu perlu menggandeng universitas lain agar Unesa dapat numpang nama universitas tersebut.  Era global memaksa semua universitas bekerjasama dengan universitas lain di luar negeri.  Program double degree, pengiriman dosen dan mahasiswa, penelitian bersama merupakan contoh kerjasama yang harus dilakukan.

Memang saat ini Unesa sudah memiliki kerjasama double degree dengan beberapa universitas, misalnya dengan Utrecht University-Belanda (program S2 internasional Pend Matematika), dengan Curtin University-Australia (program double degree S2 Pend Matematika dan Pend Sains), NIU Amerika Serikat (double degree S2 Pend Bahasa Inggris), pengiriman mahasiswa untuk credit earning ke Burapa dan Prince Songkla di Thailand.   Beberapa rintisan lain masih memerlukan tindak lanjut yang cepat, misalnya rintisan tukar menukar dosen dan mahasiswa dengan Tianjin University di China dan Aichi University of Education di Jepang, penelitian bersama dengan Utah State University di Amerika Serikat.  Flinder University di Autralia telah sepakat untuk melakukan split PhD program untuk PLB, sedangkan Monash University untuk Linguistik.

Unesa masih memerlukan lebih banyak kerjasama intenasional.  Apalagi kerjasama yang selama ini berjalan masih cenderung bersifat satu arah.  Unesa mengirim dosen dan mahasiswa untuk menempuh studi di universitas luar negeri.  Unesa mengundang dosen dari universitas luar negeri untuk mengajar di Unesa.  Masih sangat sedikit mahasiswa asing yang kuliah di Unesa dan masih sangat sedikit dosen Unesa yang mengajar di universitas luar negeri.  Unesa memerlukan pemimpin yang mampu meyakinkan universitas luar negeri untuk mau bekerjasama.

Apa tugas itu tidak cukup dilaksanakan oleh PR Bidang Kerjasama?   Pelaksanaannya memang dapat ditugaskan kepada PR Bidang Kerjasama.  Namun rektor harus dapat memberi arahan dan untuk itu diperlukan memberi teladan.  Apalagi dalam event tertentu rektor harus tampil menyampaikan gagasan di forum internasional.  Setiap tamu dari luar negeri tentu ingin bertemu denga rektor dan pada saat seperti itu rektor harus menyampaikan gagasannya.

Ketiga syarat tadi (standing akademik, integritas dan kemampuan membangun jejaring internasional) menjadi lebih penting, karena rektor harus memberi teladan kepada dosen.  Dapat dibayangkan, apa reaksi dosen yang didorong untuk menulis karya ilmiah dan presentasi di seminar internasional, jika yang menyuruh tidak mampu melakukan.  Dapat dibayangkan, apa reaksi dosen yang didorong untuk melakukan kerjasama penelitian atau mengajar di universitas luar negeri, jika yang menyuruh tidak dapat melakukannya.

MERGER UNIVERSITAS

Tanggal 17-19 Oktober saya mengikuti konferensi antara Council of Rector of Indonesian State Universities dan Council of University Presidents of Thailand di Kendari.  Di sana bertemu dengan Prof. Roger Frutos, Deputy Vice President for International Relation, Universite Montpellier-2 Perancis. Dia memaparkan strategi pengembangan universitasnya sehingga menjadi universitas yang memiliki reputasi internasional.  Di akhir paparannya, dia mengagetkan banyak orang karena menginformasikan bahwa Universite Montpellier-2 dan Universite Montpellier-1 akan segera merger, menjadi Universite Montpellier.

Sinergi antar universitas merupakan hal biasa di Perancis.  Namun jika kemudian melakukan merger dan itu untuk universitas sekelas Montpellier-1 dan Montpellier-2 tetap merupakan suatu kejutan.  Bayangkan kalau Unair merger dengan ITS tentu menjadi berita besar di Indonesia.

Ketika saya ke Perancis tahun 2008,  beberapa universitas di Grenoble membentuk suatu konsorsium untuk membuka program studi tingkat doktoral.  Ada dua alasan mengapa itu dilakukan.  Pertama, agar lebih efisien karena dapat berbagi dosen dan laboratorium.  Kedua, agar mahasiswa doktoral dapat kuliah dan dibimbing oleh profesor yang benar-benar ahli di bidangnya.  Tampaknya pembentukan konsorsium masih dianggap belum cukup, sehingga kemudian ada dua universitas sekelas Montpellier 1 dan 2 melakukan merger.

Mengapa banyak orang kaget dengan informasi itu?  Karena di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya.  Politeknik yang semula berada didalam universitas dipisah menjadi institusi sendiri.  Universitas yang akan membuka program studi baru harus memiliki dosen sendiri secara lengkap.  Bahkan dosen program studi S1 dipisahkan dengan program studi S2/S3.  Jadi program S1 harus memiliki dosen sendiri dan program S2/S3 harus memiliki dosen sendiri, walaupun itu keduanya dalam satu jurusan.  Pada hal, idealnya dosen pengajar S2/S3 juga mengajar di S1.  Di negara maju banyak mahasiswa S3 yang menjadi teaching assistant di S1.  Dan itu hanya dapat terjadi jika profesornya juga mengajar di S1.

Kalau kita bandingkan apa yang terjadi di Perancis dan di Indonesia, tampak sekali berbeda argumennya.  Perancis lebih menekankan aspek efisiensi dan mutu.  Efisiensi dilakukan dengan berbagi dosen dan fasilitas.  Dengan cara itu, tidak perlu setiap jurusan atau perguruan tinggi memiliki dosen sendiri, jika dapat menggunakan dosen di universitas lain anggota konsorsium.  Yang harus dipastikan adalah dosen tersebut masih memiliki waktu untuk mengajar atau membimbing.  Universitas juga tidak harus memiliki laboratorium sendiri, jika ada universitas lain anggota konsorsium sudah memilikinya.  Yang harus dipastikan bahwa di laboratorium itu masih tersedia waktu untuk praktikum.

Jaminan mutu ditempuh agar mahasiswa bertemu dengan profesor yang benar-benar ahli di bidangnya.  Sebagaimana diketahui biasanya profesor memiliki keahlian spesifik.  Tidak mudah setiap universitas mendapatkan profesor semacam itu.  Dari pada mahasiswa dibimbing oleh profesor yang tidak pas bidangnya atau dibimbing oleh profesor yang “belum ahli”, lebih baik mahasiswa dikirim ke universitas lain anggota konsorsium yang punya profesor benar-benar pas bidang keahliannya.

Saya pernah menanyakan, apa tidak sulit mengatur manajemen dengan membuat konsorsium dengan anggota beberapa universitas?  Itu kan masalah manajemen.  Jika perusahaan dapat membuat konsorsium untuk menangani proyek besar, mengapa universitas tidak bisa.  Bukankah sudah ada program double degree, program sandwich dan credit earning yang juga melibatkan beberapa universitas.  Begitu jawaban ringan seorang pimpinan universitas di Grenoble saat itu.

Berbeda dengan Perancis, Indonesia  menjamin mutu dengan memastikan setiap program studi memiliki dosen yang cukup.  Dan bentuk perguruan tinggi sesuai dengan undang-undang.  Dalam konteks ini Indonesia masih dalam tahap kuantitas dan normatif.  Belum masuk ke aspek kualitas dan yang bersifat substantif.  Mungkin karena usia pendidikan tinggi kita masih muda.

Namun demikian tidak ada jeleknya kita mulai berpikir ke arah itu.  Bukankah kita juga sudah punya pengalaman serupa.  Guru SMK Pertanian dididik oleh IPB atau Akademi Pertanian bekerjasama dengan LPTK.  Bidang pertanian dibina oleh orang-orang ahli pertanian di IPB atau Akademi Pertanian, sedangkan bidang kependidikan dibina oleh orang-orang ahli pendidikan di LPTK.  Program serupa juga dilakukan ketika menghasilkan guru SMK Kesehatan.  Bukankah itu juga mirip dengan konsorsium.

Jika konsorsium itu dapat dirintis, kemudian kita bertanya apakah sudah tepat memisahkan politeknik dari universitas induknya.  Tentu acuannya bukan undang-undang, tetapi efisiensi.  Toh undang-undang juga tidak melarang adanya politeknik di dalam universitas.  Toh di negara lain itu sudah biasa.  Toh ketika politeknik berada didalam universitas juga tidak ada masalah.

Ketika ide ini saya sampaikan, ada teman yang berseloroh.  Kalau digabung nanti rektornya cuma satu, terus bagaimana yang lain?  Bukankah dengan begitu menghilangkan kesempatan orang menjadi rektor.  Saya juga ganti berseloroh, kalau begitu apa bedanya dengan orang yang nekat membentuk kabupaten baru walaupun potensinya minim.  Yang penting ada pos jabatan baru untuk bupati, wakil bupati, ketua DPRD dan sebagainya.

Jika merger universitas masih dianggap berat, pola konsorsium sudah saatnya dirintis.  Pembukaan program studi Ekonomi Islam di Surabaya dapat merupakan konsorsium Unair dan IAIN Sunan Ampel.  Pembukaan program studi Bio Engineering mungkin konsorsium Unair dengan ITS.  Penyiapan guru SMK Kesehatan merupakan konsosium Unair dengan Unesa.

PENGANGGURAN LULUSAN SMK (Dimuat Harian Republika, Tanggal 14 Nopember 2013, hal 6)

Judul di atas terkait dengan  tulisan di Republika tanggal 7 Nopember 2013.  Tulisan itu menguraikan tingkat pengangguran yang terjadi pada bulan Agustus 2013.    Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 6,25%.  Jika dirinci menurut tingkat pendidikan, TPT untuk lulusan SMK sebesar 11,19%, lulusan SMA sebesar 9,74%, lulusan Diploma I/II/III sebesar 6,01% dan lulusan S1 sebesar 5,50%.

Pertanyaannya mengapa TPT lulusan SMK lebih besar dibanding lulusan SMA?  Bukankah pemerintah sedang memperbanyak SMK dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang segera berkerja?  Jika faktanya TPT lulusan SMK justru lebih banyak yang menganggur dibanding lulusan SMA, kebijakan tersebut perlu dilihat kembali?

Data tersebut di atas tidak dapat serta merta diartikan bahwa lulusan SMK kalah bersaing dengan lulusan SMA dalam mencari pekerjaan.  Masih diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk sampai kepada simpulan yang valid.  Namun tetap merupakan sinyal untuk melihat kembali apakah kebijakan memperbanyak SMK memang relevan.

Sebenarnya data tersebut mirip dengan hasil penelitian David  Clark (1983) yang menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan keterserapan lulusan SMA dan SMK di lapangan kerja.  Gaji yang diterima juga tidak berbeda secara signifikan.  Oleh karena itu Clark menyimpulkan investasi di SMA lebih baik dibanding SMK, karena biayanya lebih murah namun hasilnya sama. 

Hasil penelitian Clark sempat merisaukan Depdikbud saat itu.  Kerisauan bertambah kuat, ketika penelitian Muljani Nurhadi (1988) untuk disertasi di State University of New York at Albany juga  menyimpulkan penghasilan karyawan lulusan SMK lebih kecil dibanding kawannya yang lulusan SMA. 

Bukankah penelitian Clark dan Nurhadi sudah 30 tahun lalu?  Apakah data saat ini masih seperti itu? Studi Newhouse dan Suryadarma (2011) sedikit memberi gambaran.  Perbedaan penghasilan lulusan SMK dibanding lulusan SMA sangat kecil dan bahkan tidak signifikan. Tampaknya hasil penelitian Clark, Nurhadi, Newhouse dan Suryadarma dan tulisan Republika konsisten bahwa keterserapan maupun gaji lulusan SMK tidak berbeda dengan lulusan SMA.

Apakah fenomena tersebut juga terjadi di negara lain?  Ternyata tidak.  Studi yang dilakukan oleh Aysit Tansel (1999) di Turkey menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran lulusan SMK (vocational high school) lebih rendah dibanding lulusan SMA (general high school).  Gaji lulusan SMK juga lebih besar dibanding dengan gaji lulusan SMA.

Kalau demikian tentu ada faktor lain yang menyebabkan ketidaksamaan kondisi lulusan SMK di Indonesia dan di Turkey.  Dan itu ternyata kualitas SMK.  Untuk SMK yang berkualitas bagus dan memiliki sarana praktek lengkap, lulusannya banyak terserap lapangan kerja dan bahkan diijon sebelum lulus.  Studi Samani (1991) terhadap lulusan STM (SMK Bidang Teknologi) juga menyimpulkan ada perbedaan signifikan keterserapan lulusan antara SMK bagus dan SMK tidak bagus. 

Itu kan data tahun 22 tahun lalu.  Apakah sekarang masih cocok?  Studi Newhouse dan Suryadarma pada tahun 2011 menunjukkan bahwa simpulan studi Samani masih relevan.   Dan itu tampak sejalan dengan tulisan di Republika tadi.

Bagaimana penjelasannya?  Lulusan SMK diharapkan memiliki keterampilan yang tinggi.  SMK yang tidak memiliki fasilitas praktek, membuat lulusannya tidak terampil.  Masyarakat sering menyebut dengan SMK Sastra.  Lulusan seperti itu kalah dalam persaingan masuk dunia kerja.  Tes akademik kalah dengan lulusan SMA, sementara tes keterampilan selalu gagal.  Mereka juga sulit memilih pekerjaan di luar jurusannya di SMK.  Lengkaplah kemeranaan lulusan SMK Sastra itu.

Perlajaran apa yang dapat dipetik?  Jika pemerintah ingin memperbanyak jumlah SMK, harus dipastikan mempunyai fasilitas praktek yang baik.  Dengan begitu lulusannya akan memiliki keterampilan tinggi sehingga mudah terserap di lapangan kerja.  Harus dihindari  membuka SMK Sastra, karena lulusannya akan sulit mendapat pekerjaan dan akhirnya merana.

Daftar Pustaka

Clark,  David H. 1983. How Secondary School Graduates Perform in the Labir Market: A Study of Indonesia.  Washington: World Bank Staff Working Paper # 615.

House, David and Daniel Suryadarma. 2011. The Value of Vocational Education: Hogh School Type and Labor Market Outcome in Indonesia.  Washington DC: Policy Research Working Paper # 5035.

Nurhadi, Muljani A. 1988. The Effects of Schooling Factors on Personal Earning within the Context of the Internal Labor Market in PT Petrokimia Gresik Indonesia. Thesis (PhD) University at Albany, State University of New York.

Samani, Muchlas. 1991.  Keefektifan Pendidikan SMK Jurusan Mesin: Studi Pelacakan terhadap Lulusan SMK di Surabaya.  Disertasi Doktor IKIP Jakarta, 1991.

Tansel, Aysit. 1999. General versus Vocational High School and Labor Market in Turkey. Cairo: The Economic Research Forum.

GURU SEKOLAH TERPENCIL JUGA PAHLAWAN?

Tanggal 11 sore saya diminta memberi paparan tentang pahlawan dan kaitannya dengan mahasiswa.   Yang menyelenggarakan UKKI Unesa.  Paparan sih biasa-biasa saja.  Yang menarik justru pertanyaan seorang mahasiswa.  Kurang lebih begini.  “Ibu saya berpesan agar setelah lulus kembali mengajar di desanya yang terpencil dan tidak usah menjadi guru PNS”.  Mahasiswa itu meminta pendapat saya terhadap pesan ibunya.

Saya sengaja hati-hati menjawab pertanyaan itu.  Saya mulai dengan mengajak memaknai apa sih pahlawan itu?  Menurut Wikipedia, pahlawan berasal dari bahasa Sansekerta (phala dan wan).  Phala artinya buah.  Pahlawan adalah orang yang perbuatannya menghasilkan “buah” yang bermanfaat bagi orang banyak.  Jadi pahlawan kemerdekaan disebut pahlawan, karena jasanya (perbuatannya) memberikan manfaat besar orang banyak.  Apa itu kemerdekaan Indonesia. 

Jika menggunakan pengertian tersebut, siapa saja dapat menjadi pahlawan. Tidak hanya pahlawan kemerdekaan.  Orang-orang yang dengan kemauan sendiri menghijauan pantai (menanam bakau) agar tidak terjadi abrasi dan banyak ikan disitu, juga dapat disebut pahlawan.  Orang yang membangun masjid di suatu daerah yang belum ada masjid, agar orang lewat dapat sholat, juga dapat disebut pahlawan.  Seorang relawan kesehatan di masyarakat terpencil juga dapat disebut pahlawan.

Tentu saja jika perbuatannya memberikan manfaat orang banyak.  Tentu jika perbuatan itu dilakukan dengan ikhlas dan bukan mengharapkan balasan dari orang lain.  Juga asalnya perbuatan itu dilakukan secara konsisten dan bukan sekedar “hangat-hangat tahi ayam”.

Dengan pengertian tersebut, guru sekolah terpencil dapat disebut pahlawan.  Asalkan disertai niat baik, dikerjakan dengan ikhlas dan bukan sekedar mencari batu lompatan untuk berpindah ke kota.  Mengapa demikian?  Ibarat, uang 1000 rupiah tidak ada artinya bagi orang kaya.  Tetapi uang 1000 rupiah sangat berharga bagi orang miskin yang sedang tidak punya uang untuk membeli nasi.  Guru muda mungkin tidak begitu penting bagi sekolah di kota, tetapi sangat bermanfaat bagi sekolah di daerah terpencil.

Mengapa tidak perlu menjadi PNS?  Saya berpikir positif.   Jika menjadi PNS sangat mungkin pada saatnya ingin pindah ke kota untuk meningkatkan karier.   Jika tidak menjadi PNS mungkin sejak awal ingin menetap di desa itu dan dengan demikian agar berusaha mengembangkan desa terpencil itu.  Bahkan sangat mungkin akan mendirikan sekolah (bersama masyarakat) dan dapat memberi lapangan pekerjaan bagi orang lain.  Jadi semakin kuat “nilai” pahlawannya.

Bagi yang beragama Islam, sebenarnya pengertian pahlawan dapat diacukan dengan Hadis yang menyebutkan  “sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain”.   Bukankah sangat dekat maknanya?   Bukankah hadis itu mendorong semua orang menjadi pahlawan.  Bukankah pahlawan sangat mulia di mata Sanga Khaliq?

Apalagi jika diingat Al Qur’an secara jelas menyebutkan “….dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu….”   Jadi “menjadi orang yang memberi manfaat bagi oarng lain itu identik dengan menjadi pahlawan dan itu merupakan ibadah kepada Sang Pencipta”.

Apakah untuk menjadi orang baik, menjadi pahlawan harus berbuat yang “besar”.  Rasanya tidak seperti itu.  “Sesungguhnya Sang Pencipta tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya”.   Menyingkirkan paku di tengah jalan, yang mungkin dapat melukai pejalan kaki atau mengenahi ban kendaraan orang, sangat mungkin menjadi wahana menjadi orang baik.  Siapa tahu itu ujian bagi kita, apakah kita mau menolong orang atau tidak.

Dengan contoh sederhana tadi, semoga mendorong kita semua untuk berbuat baik, berbuat yang memberi manfaat bagi orang lain, sekecil apapun. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.  Semoga itu dikategorikan ibadah kepada Sang Pencipta.