KKN MENGAJAR ANAK-ANAK TKI DI PERKEBUNAN SAWIT DI SABAH

Prof. Rusdi adalah dosen Universitas Negeri Padang yang saat ini menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI Indonesia di Kualalumpur.  Saya mengenal beliau sudah cukup lama, saat yang bersangkutan masih di Padang dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Bahasa. Prof Rusdi adalah doktor Bahasa Inggris, ramah, berperawakan sedang dengan kulit coklat.

Ketika mendapat undangan ke Kualalumpur untuk ikut membentuk Konsorsium Universitas Pendidikan, saya agak bingung.  Mengapa Atdikbud menjadi penyelenggara pembentukan konsorsium universitas?  Memang konferensi untuk membentuk konsosium tersebut dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia. Namun tidak lazim Kedutaan atau Atdikbud menjadi penyelenggara pembentukan sebuah konsorsium.

Pertanyaan tersebut baru terjawab ketika sidang pembahasan program kerja.  Pada waktu pembukaan dan Prof. Rusdi menyampaikan laporan, sama sekali tidak disinggung mengapa Atdikbud menyeponsori pembentukan konsorsium.  Hanya disebut pentingnya konsorsium untuk mengembangkan pendidikan. Apalagi pendidikan di negara-negara Asia Pasifik banyak yang belum maju.  Dengan adanya konsorsium, universitas dapat bekerjasama dan saling bertukar pengalaman bagaimana memajukan pendidikan di negaranta.

Pada akhir pembahasan program, Prof. Rusdi yang menjadi pimpinan sidang bersama Prof . Zakaria bin Kasa (Vice Chancellor UPSI) mengusulkan program pertama konsosium adalah KKN untuk mengajar anak-anak TKI di perkebunan sawit di Sabah.  Disitu saya mulai mendapat jawaban mengapa Atdibud menjadi sponsor pembentukan CAPEU (Consortium of Asia Pacific Education Universities).  Memang Prof. Rusdi tidak menjelaskan lebih jauh mengapa ide itu diajukan.  Dan saya faham karena itu terkait dengan etika kenegaraan, jangan sampai masalah yang agak “memalukan” bagi Indonesia itu diungkapkan dalam forum internasional.

Sambil mengikuti sidang sambil saya berpikir, bukankah saat ini sedang berjalan program dari Ditjen Pendidikan Dasar yaitu semacam guru kontrak disana.  Alumsi LPTK diundang untuk menjadi guru kontrak selama 2 tahun dengan gaji lumayan besar.  Nah, bagaimana mengandengkan ide KKN dengan guru kontrak tersebut?  Harus dicari cara agar ide KKN tidak “bergesekan” dengan program yang telah berjalan.  Pemikiran itu yang saya sampaikan kepada Prof. Rusdi setelah acara selesai, dengan kesepakatan untuk saling kerjasama mengembangkan konsep dan berkomunikasi melalui email.

Sejauh yang saya ketahui, memang sangat malang nasib anak-anak TKI yang berada di perkebunan sawit di Sabah Malaysia.  Orangtua mereka tinggal di dalam perkebunan sawit yang jauh dari perkotaan.  Mereka sudah tahunan tinggal disana dan bahkan ada yang lebih dari sepuluh tahun.  Mereka banyak yang tinggal sekeluarga, sehingga banyak anak-anak yang lahir disana. 

Malangnya, konon hukum di Malaysia tidak memberi peluang anak-anak TKI tersebut bersekolah di “sekolah setempat” karena bukan warga negara Malaysia.  Akhirnya anak-anak itu tidak dapat sekolah.  Mau pulang ke tanah air, pada umumnya keluarga sudah lama tinggal di perkebunan sawit tersebut.  Ekonomi mereka juga tidak terlalu baik untuk dapat mengirimkan anaknya pulang ke tanah air.  Bahkan banyak diantara mereka yang bermasalah dengan ijin tinggal, sehingga tidak bebas untuk keluar dari perkebunan.  Kalau informasi itu benar, berarti banyak diantara keluarga TKI tersebut yang menjadi semacam “tahanan kebun sawit”.   Artinya, mereka bisa bekerja dan mendapat upah di perkebunan sawit, .  tetapi mereka tidak dapat bebas keluar perkebunan, karena permasalahan ijin tinggal.

Mereka itu warga negara Indonesia, walaupun mungkin sudah tidak memiliki KTP yang berlaku saat ini.  Kita harus membantu negara untuk membantu mereka, sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita masing-masing.  Dari sudut pandang ini, gagasan Prof. Rusdi sungguh mulia dan perlu didukung.

Ketika pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengirim guru kontrak untuk mengajar anak-anak tersebut, masalah ijin tinggal dan bekerja seringkali muncul.  Untuk mengatasi masalah itu, Prof. Rusdi mengajukan gagasan untuk mengirim mahasiswa LPTK Indonesia mengambil kuliah di perguruan tinggi di Malaysia.  Dan ketika berstatus mahasiswa universitas di Malaysia itu mereka melaksanakan KKN untuk mengajar anak-anak TKI yang kurang beruntung tinggal di perkebunan sawit itu. Dengan begitu, masalah ijin tinggal dan mengajar di perkebunan sawit dapat teratasi.  Sungguh gagasan cemerlang.  Mari kita bergandeng tangan membantu melaksanakan gagasan mulia tersebut.