Jumat, 15 April 2022

OUTCOME BASED EDUCATION

Pada rapat di Hotel Veranda Jakarta Rabu 29 Maret  lalu, saya menjelaskan bahwa LAMDIK (Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan) menggunakan konsep outcome based education (OBE) dalam mengakreditasi suatu program studi.  Saya merasa perlu menjelaskan konsep yang digunakan oleh LAMDIK karena berpengaruh terhadap instrument yang digunakan.  Agar lebih mudah difahami saya menggunakan metaphor nasi goreng. Kalau kita akan membeli nasi goreng yang pertama kita pertimbangkan adalah rasa bagi lidah kita.  Sekali lagi dengan acuan “lidah kita”, bukan lidah yang memasak.  Acuan “lidah kita” sebagai pembeli itulah outcome sedangkan acuan lidah yang memasak itu output.  Dalam konteks pendidikan, lidah kita (sebagai pembeli) itu ibarat ukuran pengguna lulusan, sedang lidah juru masak itu ibarat ukuran sekolah/universitas yang menghasilkan lulusan.

Setelah kita cocok dengan rasa nasi goreng yang akan kita beli mungkin kita ingin tahu bagaimana memasaknya.  Apakah bersih dan bagi yang muslim mungkin ingin yakin apakah memasaknya tidak kecampuran bahan yang tidak halal.    Dalam konteks pendidikan setara dengan proses pendidikan.  Apakah kita mematok bagaimana cara menggoreng?  Menurut saya tidak penting, yang penting rasanya enak, memasaknya bersih dan tidak tercampur dengan bahan-bahan yang tidak halal dan bahan-bahan yang membayakan kesehatan.  Dalam konteks pendidikan, bagaimana guru mengajar itu sebaiknya diserahkan kepada para guru/dosen, karena mereka yang lebih tahu cara yang paling cocok. Yang penting di sekolah/universitas tidak diajarkan hal-hal yang membayakan bagi pengguna lulusan.

Bagaimana kalau cara mengajarnya tidak bagus?  Kita dapat “mencegat” di outcome.  Jika mengajarkan tidak bagus tentu outcome-nya tidak baik.  Ibaratnya, jika cara memasaknya tidak baik tentunya nasi gorengnya tidak enak.   Lah, mengapa kita perlu melihat kebersihan dan memastikan tidak tercampur bahan yang tidak halal?  Ya, karena kita ingin nasi goreng yang enak, tetapi juga sehat dan benar-benar halal, bagi yang muslim.  Kita ingin dalam proses pendidikan tidak diajarkan hal-hal yang bertentangan dengan norma kehidupan dan kemasyarakatan.

Dalam diskusi ada yang menanyakan bagaimana dengan standar pendidikan yang selama ini digunakan?  Misalnya SKL (standar kompetensi lulusan), standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik, standar biaya, standar pengelolaan.  Untuk universitas ditambah dengan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  Saya menjelaskan, standar-standar itu dibuat oleh pemerintah untuk memandu bagaimana sekolah/madrasah/ universitas menyelenggarakan pendidikan.  Jadi standar tersebut mungkin cocok untuk SPMI (sistem penjaminan mutu internal), sedangkan LAMDIK adalah SPME (sistem penjaminan mutu eksternal) yang tidak harus melihat hal-hal yang bersifat internal secara detail. Toh LAMDIK memiliki waktu yang terbatas dalam proses akreditasi program studi.

Lantas, apakah LAMDIK sama sekali tidak memperhatikan faktor input dalam melakukan akreditasi. Jawabnya, tetap memperhatikan.  Tetapi bobotnya sangat kecil dibanding output/outcome dan proses.   Dalam tabel tampak bobot output/outcome 33%, proses 29%, sedangkan input hanya 15%.  Faktor proses cukup besar, karena ciri khas “pendidikan” yang menghasilkan calon guru.  Kita meyakini mahasiswa calon guru itu banyak meniru dosennya saat mengajar/memberi kuliah.  Oleh karena itu, bagaimana dosen mengajar dan sebagainya mendapat perhatian khusus.

Disamping itu, keruntutan bagaimana menjabarkan outcome turun menjadi output, kemudian memastikan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan tututan output juga mendapat perhatian. Sesuai dengan metaphor nasi goreng, seperti apa fasilitas kampus dan bagaimana kualifitasi dosen tidak mendapat bobot besar, walaupun tetap diperhatikan.  Yang penting proses pembelajaran berjalan baik dan layak menjadi inspirasi bagi mahasiswa saat besuk menjadi guru.  Lebih dari itu lulusannya cocok dengan standar yang diharapkan oleh penggunanya.

 Mengapa ada faktor Profil UPPS dan Analisis Permasalahan dan Tindak Lanjut?  Pemikiran tersebut berangkat dari kenyataan bahwa program studi (PS) adalah sebuah program, maksimal sebagai unit pelaksana, sedangkan kebijakan dan sumberdaya dimiliki oleh UPPS. UPPS yang membuat kebijakan, mengatur sumberdaya dan mengendalikan pelaksanaanya. Oleh karena itu apa yang dikerjakan UPPS menjadi salah satu titik penilaian.

Siklus “kebijakan-implementasi-evalasi-tindak lanjut” menjadi salah satu yang mendapat perhatian, untuk memastikan bahwa terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.  Oleh karena itu dalam setiap komponen dievaluasi terjadi-tidaknya siklus tersebut, sebagai bagian dari penilaian.  

Sabtu, 19 Maret 2022

ANTARA SUMBER DATA – DATA – INFORMASI

Tanggal 10-12 Maret dan 17-19 Maret saya terlibat dalam P3A (Pelatihan Penguatan Pelatih Asesor) yang dilaksanakan oleh BAN SM (Badan Akeditasi Sekolah/Madrasah) Jakarta bagi anggota BAN SM di propinsi seluruh Indonesia.  P3A dibagi menjadi 7 kelas, dengan peserta di setiap kelas sekitar 20 orang agar proses pelatihan berjalan dengan baik.  Setiap kelas diampu 2 orang nara sumber dan saya berpartner dengan Pak Pranata, yang dahulu menjadi Dirjen GTK.  Pada angkatan pertama, 10-12 Maret, kami berdua mengampu kelas 7 yang pesertanya dari BAN SM Sumatra Utara, sedangkan pada angkatan kedua, 17-19 Maret, kami mengampu kelas 6 dengan peserta dari BAN SM Kalimantar Timur, Bangka Belitung dan Lampung.  Saya dengan Pak Pranata berbagi tugas dan saya kebagian sesi tentang Penggalian Data, yang terdiri dari 3 modul, yaitu Dokumen, Observasi dan Wawancara.

Anggota BAN SM Propinsi umumnya pengawas, dosen, dan widyaiswara di LPMP.  Jadi mereka sudah berpengalaman tentang sekolah.  Mereka umumnya juga sudah cukup senior. Bahkan beberapa orang diantaranya profesor.  Oleh karena itu P3A ini sebenarnya pemantapan saja, sebelum mereka melatih calon asesor.  Paling jauh belajar mengaitkan antara pengalaman penelitian kualitatif dengan situasi sekolah.  Katakanlah diskusi bagaimana melakukan penelitian tentang kualitas sekolah dengan pendekatan kualitatif.  Oleh karena itu, sejak awal saya menggunakan pendekatan adragogi.  Saya mengawali P3A dengan bertanya “mengapa beras yang digiling menjadi putih?”.  Maksudnya, beras digiling menjadi putih karena terjadi gesekan antar butiran beras.  Tugas mesin giling hanya membuat butiran beras saling bergesek.  Jadi tugas nara sumber dalam P3A hanya seperti mesin giling tadi, agar peserta saling bergesek dan menjadi pandai.

Memandu diskusi selama 4 hari, saya menemukan hal menarik untuk dibagi.  Nasehat Sherwood (2002) agar dalam bekerja menerapkan prinsip “seeing the forest for the trees” tidak terjadi.   Pada hal melakukan akreditasi sekolah sangat mirip dengan penelitian kualitatif.  Dengan demikian kita harus faham betul apa yang ingin dijawab sebelum bekerja.  Komponen yang kemudian dijabarkan dalam butir-butir instrument dapat dianalogkan dengan pertanyaan penelitian, yang dicari jawabnya ketika melakukan visitasi ke sekolah.

Yang terjadi dalam diskusi, peserta terjebak membahas data yang ada di dokumen, hasil bagaimana melakukan obervasi serta wawancara.  Diskusi berkutat membahas data tanpa mengaitkan dengan informasi yang harus dicari untuk menjawab butir instrument.  Pada hal di instrument sudah dicantumkan indikator bahkan sub indikator capaian sekolah.  Saya membayangkan alur berpikir yang seharusnya dilakukan jika menggunakan saran Sherwood sebagai berikut.

Jadi relevansi data dengan pernyataan butir, kecukupan data untuk membuktikan benar-tidaknya pernyataan pada butir itulah yang pertama harus dikejar.  Tentu keabsahan (validitas) data juga harus diuji.  Data yang tidak relevan dibuang, atau dalam teori sering disebut reduksi data atau kondensasi data.  Artinya hanya data yang relevan saja yang diperhatikan.  Data yang relevan tersebut harus diuji apakah valid (absah) yang biasanya dengan triangulasi.  Yaitu mengadu data yang satu dengan yang lain, sampai kita yakin mana yang benar (abash/valid).  Setelah itu dianalisis apakah informasi yang dikandung oleh data tersebut telah dapat membuktikan benar-tidaknya penyataan butit.  Juga apakah sudah dapat menggambarkan pada level mana capaikan sekolah untuk butir yang bersangkutan.

Rabu, 16 Maret 2022

MASUKAN UNTUK NASKAH AKADEMIK RUU SISDIKNAS

Rabu 16 Maret 2022, saya ikut dalam FGD untuk memberikan masukan terhadap RUU Sisdiknas di Unesa.  Hasil FGD tersebut akan disampikan ke DPR.  Peserta RDP diberi draft RUU Sisdiknas yang di dalamnya tertulis “DRAf RUU – BK DPR RI”.  Di kanan atas atas tulisan “RANCANGAN TERBATAS UNTUK TIDAK DISEBARLUASKAN”.  Sayang sekali peserta tidak mendapatkan naskah akademik yang menjadi landasan penyusunan RUU tersebut.  Konon naskah akademik-nya masih dalam proses penyusunan.

Bagi orang yang tidak pengalaman dalam penyusunan undang-undang, seperti saya, sebenarnya lebih tertarik membaca naskah akademik.  Masalah bagaimana menunangkan pemikiran di naskah akademik menjadi draft RUU, teman-teman bidang hukum yang lebih faham.  Karena itu,  saya ingin berbagi pendapat apa yang seharus melandasi pemikiran dalam menyusun RUU Sisdiknas.

01.Undang-undang Sisdiknas akan menjadi “payung” berbagai kebijakan dalam melaksanakan pendidikan ke depan.  Jika kita menggunakan prinsip outcome based education (OBE), maka performance lulusan setelah mereka terjun bermasyarakat itu yang menjadi bidikan pertama.  Menurut Moller (2012) pendidikan ke depan, yang penting bukan berapa lama dan apa jenisnya, tetapi yang pokok kalau sudah lulus peserta punya performance seperti apa. Oleh karena itu Trilling and Fadel (2009) menganjurkan desain pendidikan harus memperhatikan kemampuan apa yang diperlukan pada era 20 tahun ke depan, saat lulusan sudah terjun bekerja dan bermasyarakat.

02.Di era great shift (Kasali, 2018) yang dipicu oleh perkembangan itpek yang sekin cepat, Kondratic Cycle (2019) menunjukkan era pendidikan saat ini banyak dipertanyakan apakah masih relevan ke depan. Bahkan Clifton (2013) mempertanyakan apakah universitas seperti yang saat ini ada masih diperlukan.  Ketika apa yang dipelajari siswa/mahasiswa ternyata segera usang atau bahkan sudah usang saat mereka terju ke lapangan, maka kemampuan pokok yang diperlukan adalah “solving problems that do not exist yet, using technology that is not invented yet” (Samani, 2014). Tesis tersebut diperkuat oleh studi World Economic Forum (2019) yang menyebutkan bahwa  anara tahun 2015-2020 (lima tahun), 35% core skills yang saat ini digunakan di dunia kerja akan hilang dan digantika  core skills baru yang belum ada sebelumnya.  Bukan mustahil proporsi tersebut semakin bertambah, karena seringkali terjadi discontinuity dalam penemuan teknologi (Thagard, 2012).

03.Jika tesis pada butir 02 digunakan, maka pola pendidikan akan menuju transdisiplin yang luwes.  Pola pemisahan jalur yang kaku antara pendidikan formal non formal dan informal tidak cocok lagi.  KKNI dan Qualification Framework di berbagai negara sudah memberikan sinyal ke arah tersebut.  Pola pendidikan double track yang selama ini digunakan di Indonesia, sehingga memisahkan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi juga perlu dipertanyakan apakah masih relevan. Konsep heutagogy yang menganggap siswa/mahasiswa sebagai perancang kurikulum bagi dirinya akan lebih cocok untuk digunakan, khususnya di universitas.  Bahkan sudah harus diperkenalkan di SLTA.  Konsep Kurikulum Berdiferensiasi yang diperkenalkan oleh Prof. Conny Semiawan tahun 1990an dapat dilacak kembali konsepnya.

04.Manusia adalah makhluk sosial, yang hidup dalam komunitas, baik di pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari di luar pekerjaan.  Sementara kemampuan “solving problems that do not exist yet, using technology that is not invented yet” itu barulah personal skills yang masih memerlukan tambahan berupa social skills, yaitu “living together in a harmony”.  Artinya pendidikan juga harus menumbuhkan sikap dan kemapuan bagaimana dapat hidup dan atau bekerja secara hamonis dengan orang lain. 

05.Terkait dengan social skills tersebut harus diingat bahwa Indonesia adalah negara dengan heterogenitas tinggi, baik dari suku, budaya, agama dan sebagainya.  Oleh karena pendidikan harus dapat menumbuhkan budaya kebersamaan dengan orang lain yang berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama dan sebagainya.  Apalagi ke depan, borderless country semakin nyata, orang dari berbagai negara akan bekerjasama dan hidup bertetangga.

06.Pendidikan nasional di samping mengembangkan potensi peserta didik untuk masa depannya yang lebih baik, juga mengemban amanah UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan sekedar mencerdaskan pribadi, orang demi orang.   Jadi tesis pada butir 02 dan 04 (solving problems that do not exist yet, using technology that is not invented yet dan living together in a harmony), harus ditambah berjiwa Indonesia.  Pendidikan harus menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur budaya budaya bangsa kepada peserta didik.  Pendidikan memang harus vioner, menyiapkan peserta didik untuk menyongsong masa depan, tetapi juga harus tetap menjaga dan menumbuhkan nilai-nlai luhur bangsa.  Dalam konteks inilah, konsep Pendidikan yang Berkebudayaan yang dlontarkan Yudi Latif (2020) dapat menjadi salah satu rujukan.

07.Pendidikan merupakan tangga mobilitas vertikal (vertical mobility ladder) yang sangat efektif. Oleh karena itu pendidikan yang bermutu harus dapat diperoleh seluruh lapisan masyarakat.  Dengan kenyataan bahwa kesejangan sosial yang masih cukup tinggi, maka pendidikan harus mampu mempersempit gap tersebut.  Keberpihakan kepada masyarakat yang belum mampu mengakses pendidikan secara mandiri harus dijamin undang-undang.

08.Tidak ada pendidikan yang baik tanpa adanya guru yang baik.  McKensie (2018) menyebutkan mutu pendidikan tidak akan pernah melampaui mutu guru. Oleh karena itu penyiapan dan pemberdayaan guru harus menjadi perhatian dalam RUU Sisdiknas.  Negara yang memiliki mutu pendidikan yang baik juga memiliki pendidikan calon guru yang baik. Di Finlandia profesi guru sangat bergengsi, pendidikan guru sangat bagus dan hanya top 5% lulusan SLTA yang berhasil diterima menjadi mahasiswa calon guru (Sahlberg, 2011).  Pola tersebut tampaknya juga ditiru oleh Singapore (Liu, 2022). Oleh karena itu LPTK sebagai lembaga yang sejak awal dirancang untuk menghasilkan guru harus mendapat perhatian khusus dalam  RUU Sisdiknas.   

09.Pendidikan itu ibarat “rumah besar” yang dihuni oleh banyak keluarga dengan latar belakang beragam dan profesi yang beragam pula.  Di antara penghuni tersebut ada yang sudah tinggal sangat lama bahkan ikut mendirikan rumah besar tersebut.  Semua penghuni itu merasa bertanggungjawab bagaimana memelihara dan bahkan merevovasi rumah tersebut agar lebih nyaman buat keluarganya.  Di negara tercinta ini banyak organisasi yang membantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan, berupa sekolah swasta.  Jumlah sekolah swasta ternyata lebih banyak dibanding sekolah negeri.  Banyak sekolah tersebut sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka.  Diantara sekolah-sekolah tersebut juga banyak yang melayani masyarakat di daerah terpencil, yang belum terjangkau oleh layanan sekolah negeri.  Oleh karenanya pendidikan nasional tidak dapat menegasikan peran sekolah swasta dan organisasi pendirinya.  UU Sisdiknas harus menyatukan enersi berbagai organisasi semacam itu bersama pemerintah. 

10.Dalam konteks menyatukan enersi dan mensinergikan kekuatan tersebut, pemikiran Ki Hajar Dewantara harus menjadi pedoman.  Ki Hajar Dewantara (1977) berpesan bahwa sekolah swasta tentulah memiliki misi sesuai dengan prinsip yang diyakini kebaikannya. Prinsip tersebut dapat bersumber dari agama, nilai-nilai budaya dan sebagainya.  UU harus memberikan kebebasan kepada sekolah swasta untuk menumbuhkan nilai-nilai yang diyakini kebaikannya tersebut kepada anak didik, sepanjang tidak bertentangan dengan falsafah bangsa Pancasila.

Kamis, 03 Maret 2022

BELAJAR SEJARAH

Bahwa sejarah itu dibuat oleh penguasa, saya sudah sering mendengar.  Bahwa sejarah itu tergantung perspektif yang membuat saya juga sudah sering mendengar.  Jika Pangeran Diponegoro itu dianggap sebagai pahlawan oleh bangsa Indonesia, konon oleh Belanda Pangeran Diponegoro dianggap sebagai pemberontak.  Apa memang begitu, jujur saya belum tahu dan memang belum pernah membaca buku sejarah yg digunakan di Belanda. Namun bahwa ada sejarah diluruskan belum lama saya mengerti.

 

Baru-baru ini ada kabar kalau sejarah tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 yang disimbulkan dengan Monjadi (Monumen Jogya Kembali) di ring road utara Jogyakarta konon diluruskan.  Saya tidak mengetahui secara jelas apa yang diluruskan. Di media sosial hanya disebut ada pelurusan siapa yang sebenarnya punya gagasan serangan tersebut dan bagaimana peran Pak Harto dalam peristiwa tersebut.  Sepertinya pelurusan tersebut juga memunculkan tanggapan yang berbeda perspektif.

 

Sekian tahun lalu, kalau tidak salah juga pernah ada diskusi di media tentang hari lahirnya Pancasila dan bagaimana peran Bung Karno dan siapa sebenarnya yang berkontribusi terhadap kelahiran Pancasila tersebut.  Mungkin itu mengapa baru sekian tahun berikutnya hari kelahiran Pancasila itu ditetapkan sebagai hari libur.

 

Siapa yang memutuskan keabsahan peristiwa sejarah ya?  Apakah pemerintah atau sejarawan?  Atas dasar apa penetapan itu dilakukan?  Jujur saya tidak tahu.  Mungkin teman-teman sejarahwan atau hukum ketatanegaraan yang dapat menerangkan.  Yang saya bayangkan tentunya ditentukan atas dasar bukti-bukti yang kuat, komprehensif dan tidak atas dasar pandangan kelompok atau pandangan politik.  Saya kawatir jika penetapan itu atas atas dasar pandangan kelompok atau politik, ketika zaman berubah nanti akan diubah atau bahasa lainnya diluruskan.

 

Merenungkan fenomena tersebut, saya jadi teringat istilah bumi hangus yang disampaikan seorang senior sekian tahun lalu.  Teman tadi khawatir kita mengidap kebiasaan bumi hangus.  Pada awalnya teman tadi membahas peninggalan sejarah.  Mengapa Majapahit, Sriwijaya dan kerajaan era lalu yang konon sangat besar dan bahkan menguasai nusantara tidak memiliki peninggalan bangunan megah. Bahkan lokasinyapun diperdebatkan. Teman tadi lantas berhipotesis, sangat mungkin kerajaan itu dibumihanguskan oleh rezim berikutnya yang tidak ingin dibayang-bayangi pendahulunya.  Teman tadi lantas menunjuk, ketika rezim pemerintahan berganti semua yang dilakukan oleh rezim sebelumnya dinegasikan.  Istilah yang digunakan juga dihilangkan dan kalau akan dilanjutkan diganti dengan nama baru.

 

Mendengar uraian teman itu, saya lantas menimpali bukankah kata Einstein “kita berdiri di atas pundak pendahulu”, artinya ilmu/teori/konsep yang dikembangkan dilandasi oleh ilmu/teori/konsep yang telah dikembangkan oleh para ahli terdahulu.  Berbagai teori/peralatan kehidupan tidak mungkin berkembang jika tidak ditemukan api oleh pendahulu kita. Penemuan listrik menjadi landasan bagi berbagai ilmu/teori/konsep/produk yang sekarang kita nikmati.  Senior tadi menimpali dengan agak kecut dengan mengatakan itulah bedanya ilmu-ilmu keras (hard sciences) seperti matematika, fisika dan keteknikan dengan sejarah.

 

Teman lain yang hadir pada saat ini lantas mengeluarkan kelakar.  Dia ingin menuliskan cerita bahwa sebagai raja dengan berbagai atributnya. Kalau perlu diberi gambar atau foto.  Lantas digulung dimasukan ke dalam tabung dan tabung tersebut dibungkus dengan semen kemudian ditaman dalam tanah.  Nanti 1000 tahu lagi akan ditemukan orang dan dikira itu beneran.  Kami semua ketawa.

Minggu, 27 Februari 2022

PENDIDIKAN MERUPAKAN KERJA SINERGIS SELURUH MASYARAKAT

 Malam minggu kemarin, 26 Februari 2022, saya difasilitasi oleh KPI (Kualita Pendidikan Indonesia) untuk bertemu dan berdiskusi dengan beberapa yayasan yang mengelola lembaga pendidikan. Ada yang mengelola sekolah (SD/SMP/SMA/SMK), ada yang mengelola madarsah (MI/MTs/MA) dan bahkan ada yang mengelola pondok pesantren.  Ada yang dari Banyuwangi, Blitar, Treggalek, bahkan ada yang dari Binjai-Sumatra Utara dan Balikpapan- Kalimantan Timur.

Diskusi sekitar 2 jam itu menambah keyakinan saya bahwa pendidikan itu usaha bersama untuk mencerdaskan bangsa, menyiapkan anak-anak kita menyongsong masa depannya.  Mereka menceritakan merintis lembaga pendidikan dari “nol” dengan jerih payah bukan main.  Apalagi sebagian besar berada di daerah pedesaan yang tergolong “miskin”.  Saya dapat membayangkan bagaimana tidak mudahnya memulainya.  Pengalaman kami merintis MI di kampung halaman yang tidak terlalu jauh dari kota dan juga tidak terlalu “miskin” saja sangat tidak mudah.  Anda dapat membayangkan MI yang full day itu SPP-nya  25 ribu rupiah dan tidak ada uang gedung saat masuk.  Gurunya belum ada yang dapat tunjanan profesi karena memang anak-anak muda yang belum punya sertifikat pendidik. Yang senior yang punya sertifikat pendidik sangat mungkin juga enggan mengajar di sekolah/madrasah kecil di pedesaan.

Jujur saya banyak belajar dari teman-teman pengurus yayasan tersebut.  Tidak hanya belajar tentang kiatnya memulai sekolah/madrasah/pondok di desa semacam itu, tetapi dedikasi mereka dengan semangat ibadah untuk ikut serta mencerdaskan anak-anak.  Ketulusan dan keikhlasan teman-teman tersebut rasanya layak menjadi renungan bagi siapapun yang merasa sebagai insan pendidikan.

Sepulang dari pertemuan tersebut, saya lama merenung.  Teringat tulisan Ki Hajar Dewantara bahwa membangun pendidikan tidak dapat dan tidak boleh melupakan peran sekolah swasta. Tentu termasuk madrasah dan pondok pesantren.  Ciri khas sekolah seperti itu harus dihargai karena menujukkan budaya daerah dan keyakinan masyarakatnya.  Yang sekolah di lembaga seperti itu juga anak bangsa, yang punya hak serta kuwajiban dengan anak yang bersekolah di sekolah negeri.  Oleh karena itu menurut Ki Hajar seharusnya pemerintah mengatur agar anak-anak di sekolah swasta juga menerima hak-hak yang sama dengan temannya yang bersekolah di sekolah negeri.  Katankanlah untuk yang wajib belajar, mereka juga harus tidak membayar.

Mungkin Anda berkomentar bukankah sekolah/madrasah juga mendapat BOS sama dengan sekolah negeri?  Bukankah guru mereka juga mendapat tunjangan profesi sama dengan guru sekolah negeri?  Jawabnya ya.  Tetapi yang jelas mereka harus membayar SPP.  Tidak gratis seperti temannya yang bersekolah di sekolah negeri.  Mengapa sekolah/madrasah swasta tidak dapat menggratiskan SPP seperti sekolah negeri? Saya yakin Anda tahu jawabnya.  Ya sudahlah, toh menurut cerita teman-teman yang ketemu malam Minggu kemarin sekolah/madrasah/ponpesnya mereka berjalan dengan baik.  Mereka punya kiat masing-masing bagaimana mengelolanya.  Tampaknya konsep PDIA (problem driven iterative adaptation) telah mereka fahami dan terapkan.

Saya membayangkan tanpa peran orang-orang semacam tersebut, pemerintah akan kuwalahan mengangi pendidikan di negara tercita ini.  Bayangkan menurut data Kemendikbudristek, jumlah sekolah swasta lebih banyak dibanding sekolah negeri. Belum termasuk pondok pesantren.  Memang ada sekolah swasta di perkotaan dengan siswa dari keluarga kaya, tetapi dugaan saya jumlahnya masih lebih banyak sekolah swasta seperti yang dikelola teman-teman yan ketemu malam minggu kemarin.

 

Bagaimana yang “menghimpun” teman-teman itu supaya dapat sinergis dalam mencerdaskan anak bangsa?  Saya jadi teringat konsep share vision dari Peter Senge, visionary leadership dari Burt Nanus dan reinventing government dari David Osborn.  Bagaimana agar arah pendidikan, kebijakan pendidikan menjadi milik bersama.  Semua orang tidak hanya faham, tudak hanya sepakat, tetapi merasa ikut memiliki arah dan kebijakan tersebut.  Meminjam istilah yan sering digunakan oleh Mark Heyward, ownership sangat penting agar semua pihak menjalankan kebijakan tersebut dengan sepenuh hati dan bukan karena diinstruksikan.  Menurut saya mengajak mereka untuk menyusun berbagai kebijakan pendidikan merupakan salah satu kuncinya.  Jika itu dapat dilakukan, mudah-mudahan pendidikan menjadi kerja sinergis seluruh masyarakat.

Senin, 07 Februari 2022

AGAMA DATA

 Judul tersebut merupakan bab terakhir dari buku Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia, tulisan Yuval Noah Harari.  Buku aslinya terbit tahun 2015 dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia tahun 2015. Sampai pertengahan tahun lalu telah mengalami 8 kali cetakan.  Artinya buku tersebut dibeli dan dibaca banyak orang.

Sebagai profesor sejarah, tampaknya Harari ingin mengungkapkan renungannya tentang manusia.  Tentu berdasarkan pemikirannya dan kita boleh saja tidak setuju, setelah membacanya.  Pada bukunya yang terdahulu yang berjudul Sapiens, Harari menganalisis dari mana kita (manusia), pada buku Homo Deus ini dia mengajukan analisis masa depan manusia.  Sekali lagi, kitab oleh setuju dan boleh juga tidak.

Harari mengawali bab Agama Data dengan menguraikan bahwa orchestra, lolongan anjing, perilaku bisnis, bahwa proses pemilu sebenarnya merupakan alogaritma dari aliran data yang terangkai.  Penganut “faham data” (dataisme) menyatakan ke depan alogaritma dapat menyatukan berbagai disiplin ilmu, misalnya ekonomi, psikologi, biologi dan sebagainya. Bahkan organisme juga dapat difahami sebagai alogaritma biokimia. Bagaimana jarapah tumbuh dan bahkan berperilaku juga merupakan alogaritma biokimia. 

Alogaritma seperti tersebut juga dapat menjangkau pemahaman terharap kesadaran atau perasaan seseorang.  Biro jodoh yang memasangkan dua calon yang diyakini saling cocok akan menggunakan cara tersebut, yaitu menggandengkan

Dengan menggunakan alogaritma, pelaku bisnis dapat melakukan prediksi tentang perkembangan ekonomi, pergeseran perilaku konsumen dan sebagainya, sehingga dapat melakukan investasi secara baik.  Bursa saham, oleh Harari dianggap contoh alogaritma yang menggambungkan berbagai aliran data dalam dunia bisnis, sehingga setiap detik orang dapat melakukan prediksi terhadap bisnis yang diincar.

Menggunakan logika tersebut, Harari menjelaskan perbedaan perilaku di negara kapitalis dan negara komunis yang keduanya juga merupakan alogaritma.  Di negara komunis alogaritma dikendalikan secara terpusat, sedangkan di negara kapitalis pengendalian alogaritma terdistribusi.  Bahkan tidak jelas lagi siapa yang mengendalikan.  Dengan alogaritma yang dikendalikan secara terpusat, maka pengambilan keputusan menjadi lambat.  Dengan terdistrubusinya pengendali alogaritma, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat.  Juga dapat saling mengoreksi. Itulah yang menurutkan Harari menjadi kunci mengapa kapitalis “menang” sebenarnya bukan karena masalah ideologi, tetapi karena pengambilan keputusan yang lebih cepat dibanding komunis.

Harari juga menyampaikan kecenderungan keterbukaan informasi.  Dengan slogan “rekam, unggah, bagikan” dengan menggunaan Wikipedia sebagai contoh bagaimana manusia ingin pendapatnya atau pemikirannya dibagi kepada banyak pihak.  Harari juga mencotohkan kasus anak muda di Amerika Serikat yang bunuh diri karena diadili karena “menjebol” beberapa web jurnal dengan tujuan agar dapat dibaca oleh semua orang.  Yang bersangkutan bersikukuh informasi mestinya milih public, sehingga tidak boleh “ditutup” dan hanya boleh dibaca oleh yang membayar.

Karena perilaku manusia, termasuk dalam pemilu juga merupakan alogaritma, jika sudah ditemukan machine learning yang canggih, mungkin pemilu tidak lagi diperlukan.  Perangkat canggih tersebut sudah memprediksi dengan akurat pilihan orang, sehingga pemilu seperti saat ini dilakukan menjadi tidak perlu.  Logika semacam itu bisa diterapkan dalam kehidupan yang lain dan Harari yakin pada saatnya akan digunakan.

Dengan menggunakan film fiksi, Harari membayangkan pada saatnya akan muncul robot canggih yang dapat berkembang mandiri (self developed), sehingga tidak tergantung pada manusia yang mengembangkan.  Robot seperti itu akan “lepas” dari yang mengembangkan dan berperilaku dan berkembang berdasarkan data yang masuk dan diolah dengan logika logaritma.  Dengan logika itu, Harari mempertanyakan, jika dimana lalu pola pikir homo sentris sangat mungkin ke depan bergeser ke data sentris. Dan itulah yang oleh Harari disebut Agama Data.

Di akhir buku ternyata Harari sendiri masih ragu terhadap renungan tersebut di atas sehingga meminta pembaca mempertanyakan 3 hal yaitu:

1.  1. Apakah organisme memang benar-benar alogaritma, dan kehidupan ini hanya benar-benar hanya pemrosesan data?

2.      2. Apa yang lebih berharga kecerdasan atau kesadaran.

3.  3. Apa yang akan terjadi pada masyarakat, politik dan kehidupan sehari-hari ketika alogaritma non kesadaran tetapi sangat pintar mengenal kita lebih baik dibanding kita sendiri?

Sekali lagi kita boleh setuju atau tidak setuju dengan tulisan Harari di atas.  Mari kita juga merenung berdasar keyakinan kita dengan bertanya kepada diri sendiri, dari mana kita berasal dan kemana akhirnya kita akan pergi.

Senin, 03 Januari 2022

ALHAMDULILLAH, SETELAH TIGA SETENGAH TAHUN

Setelah bekerja keras tanpa mendapatkan honorarium selama tiga setengah tahun, akhirnya LAMDIK termasuk lima LAM baru yang di-launching di penghujung tahun 2021.  Setelah syarat terkahir, yaitu persetujuan biaya akreditasi disetujui oleh Mendikbudristek, lima LAM yang baru yaitu LAMDIK, LAM EMBA, LAM SAMA, LAM INFOKOM dan LAM TEKNIK di-launching.  Artinya sejak saat itu kelima LAM tersebut mulai beroperasi.

Dalam rapat bersama antara BAN PT dan FORKOM LAM, disepakati launching dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan pertimbangan praktis, khususnya yang terkait dengan adminitrasi keuangan. Jika launching dilaksanakan pada 31 Desember 2021, dengan masa transisi selama 3 bulan, maka mulai 1 April 2022 BAN PT tidak lagi melaksanakan APS dan dialihkan ke LAM.  Karena Dikti bermaksud membantu Prodi yang mahasiswanya sedikit untuk membayar biaya APS, maka anggaran tersebut mulai efektif 1 April 2022.  Jadi mudah mengadminstrasikannya.

Sesuai dengan Peraturan BAN PT, ada masa transisi 3 bulan, untuk memberi kesempatan kepada LAM melakukan sosialisasi dan memastika instrument maupun Prosedur Operasional Standar (POS) berjalan dengan baik.  Selama masa transisi tersebut Akreditasi Program Studi (APS) masih ditangani oleh BAN PT.  Jadi praktis LAM baru mulai menangani pada bulan ke-empat.  Bagi universitas, waktu transisi 3 bulan dapat digunakan untuk mempelajari instrument dan POS LAM, agar pada bulan ke-empat sudah dapat mengajukan APS dengan baik.

Dalam aturan BAN PT pengajuan program studi dapat dilakukan 6 bulan sebelum sertifikat akreditasi kadaluwarso.  Dengan demikian, karena lanching dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021, maka prodi yangsertifikatnya habis paling lambat tgl 30 Juni 2022 masih dapat mengajukan APS ke BAN PT, namun harus diajukan paling lambat 30 Maret 2022. Prodi yang sertikatnya kadaluwarso paling awal 1 Juli 2022, harus mengajukan APK ke LAM. Prodi yang sertifikatnya kadaluwarso paling lambar 31 Maret 2022 harus mengajukan APS ke BAN PT, karena LAM baru menerima ajuan APT mulai 1 April 2022.

Bagaimana dengan prodi yang sertifikat akreditasinya kadaluwarso antara 1 April – 30 Juni 2022?  Prodi seperti ini dapat memilih.  Jika ingin mengajukan APS ke BAN PT, maka harus diajukan paling lambat 30 Maret 2022. Jika ingin mengajukan APS ke Lam, maka baru dapat mengajukan paling cepat 1 April 2022.

Lantas mengapa harus kerja keras tanpa honorarium selama 3,5 tahun?  LAMDIK adalah LAM Masyarakat yang didirikan oleh Asosiasi Profesi Keilmuan Kependidikan dan Asosiasi Pengelenggara Prodi Kependidikan atau yang biasa disebut LPTK.  Bentuk organisasi LAMDIK adalah Yayasan dengan Dewan Pembina terdiri dari wakil ISPI, ALPTK Negeri, ALPTK Swasta, Forkom FKIP Negeri dan Forkom Dekan Tarbiyah. LAMDIK merupakan lembaga nirlaba.  Perintisan secara serius dari LAMDIK dimulai sekitar bulan Maret 2018 dengan menyusun Studi Kelayakan dan Proposal untuk diajukan ke Kemendikbudristek. 

Setelah mendapat persetujuan pada bulan Agustus 2019, kegiatan dilanjutkan dengan mengembangkan instrument, mengembangan Prosedur Operasional Baku dan Sistem IT.  Pengembangan tersebut memakan waktu cukup lama sekitar 2 tahun karena harus memenuhi standar dan mendapat persetujuan BAN PT.  Teman-teman pengembang sering berkelakar “lebih sulit dibanding menyusun disertasi”.  Pada hal, para pengembang pada umumnya doktor dan beberapa orang bahkan profesor.

Mengapa tanpa honorarirum?  Karena memang LAMDIK tidak memiliki modal.  Sumbangan dari perseorangan dan organisasi pendiri memang ada, tetapi sangat kecil sehingga tidak akan cukup untuk menyusun studi kelayakan, pengembangan instrumen dan sistem IT.  Syukurlah, pada “sukarelawan” tersebut mau bekerja keras tanpa mendapat apa-apa. Terima kasih sebesar-besarnya kepada “sukarelawan”, semoga Allah swt memberikan rizki tidak terduga melalui jalan lain.