PENDIDIKAN GURU MASA DEPAN

Sejak selesai menjabat rektor Unesa saya ingin sekali kembali ked dunia akademik, dunia yang sudah sekitar 8 tahun saya tinggalkan sejak menjadi PR-4 dan kemudian menjadi Direktur Ketenagaan dan terakhir menjadi Rektor Unesa.  Jika sebelumnya saya sering terlibat dalam penelitian dan kegiatan akademik lainnya, saat menjabat di birokrasi waktu untuk itu hampir tidak ada.  Paling banter hanya ikut seminar.  Buku yang dibelipun seringkali tidak sempat membaca secara tuntas.

Hari ini, tanggal 30 Juni 2015 keinginan itu mendapat pintu, dengan mengikuti seleksi proposal penelitian IDB di Unesa.  Saya lebih gembira karena reviewer-nya bukan dosen Unesa, tetapi satu orang dari UM dan satu orang dari Universitas Jember.  Jika reviewer-nya dari Unesa mungkin saling sungkan. Reviewer mungkin sungkan menguji saya, karena pernah menjadi rektor dan ikut mencarikan dana IDB.  Saya juga sungkan, masak mantan rektor kok ikut kompetisi proposal yang diuji oleh orang Unesa sendiri.

Saya juga sangat gembira ketika gagasan yang ajukan mendapat respons positif, walaupun belum tentu diterima.  Saya mengajukan proposal penelitian tentang Pengembangan Model Pendidikan Guru di Era Digital.  Saya jelaskan bahwa saya pernah memberi kuliah dan ada mahasiswa yang sibuk membaca lap top.  Ketika saya tanya apa yang sedang dibaca, mahasiswa tersebut menjawab sedang membaca topik yang saya jelaskan, tetapi dari sumber lain. Dia menjelaskan ada teori lain yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan.

Saya sangat senang dengan repons mahasiswa tersebut dan kemudian saya minta dia menjelaskan apa yang dia baca. Sungguh mengagetkan, ternyata sudah membaca dua sumber ketika saya menjelaskan dalam kelas itu. Saya membayangkan kalau semua mahasiswa seperti dia, maka dosen tidak perlu menerangkan.  Saya menduga era digital yang kini melanda generasi muda akan membuat mahasiswa yang berperilaku seperti mahasiswa tadi semakin banyak. 

Nah kalau sudah banyak yang seperti itu tentu pola perkuliahan seperti sekarang ini tidak lagi cocok.  Jika ada dosen yang masih bertahan, dapat saja mahasiswa nggerundel dengan berguman, lha kalau itu sih saya bisa baca sendiri.  Atau malah berguman, lha itu sih teori kuno, nih yang lebih baru dapat dibaca di web ini.  Dan sebagainya.

Sekarang juga sudah berkembang MOOC (masive open online courses), dimana bahan kuliah dapat diakses secara bebas di internet.  Siapa saja dapat membaca bahan kuliah perguruan tinggi besar, seperti Harvard, MIT dan sebagainya.  Nah, kalau bahan kuliah dapat diperoleh dengan mudah, apa dosen masih menerangkan secara detail?  Apa tidak bisa, langsung memulai dengan problem based, yaitu memberikan masalah yang harus dipecahkan secara bersama?

Saya menduga pengalaman saya ketika memberi kuliah tadi juga dialami oleh teman-teman guru.  Bukankah anak-anak sekarang, mulai dari siswa SD sudah terbiasa dengan gatget.  Bukankah mereka justru lebih pandai dari kita, karena konon mereka itu native sementara kita ini imigran dalam dunia gatget. Jadi yang memerlukan perbuahan pola tidak perkuliahan, tetapi juga pembelajaran di sekolah

Jika demikian, berarti kompetensi guru atau dosen juga harus dipikirkan kembali.  Jika guru dan dosen harus mampu melaksanakan kuliah dengan model problem based, tentu memerlukan bekal yang berbeda dengan mereka yang memberi kuliah seperti yang sekarang ini berjalan.  Jika problem yang ingin dipecahkan adalah sesuatu yang kontekstual dengan lingkungan dan lintas disiplin, maka bekal dosen tentu juga harus seperti itu.

Lebih lanjut fokus pada guru, jika kita memerlukan perubahan kompetensi guru agar mampu mengasuh pembelajaran di era digital ini, tentu pola pendidikan guru juga harus berubah.  Itulah yang saya ajukan untuk diteliti dan dikembangkan.  Seperti apa modelnya?  Saya sendiri belum tahu, karena masih akan diteliti .

BELAJAR MEMAHAMI

Tanggal 29 Juni 2015 saya bertemu dengan teman lama, mantan wartawan Jawa Pos yang sekarang menjadi penulis buku, Mas Maksum.  Tidak lama kemudian datang wartawan mudan yang masih aktif yaitu Mas Ulum.  Tujuan kedua teman tadi bukan menemui saya, tetapi punya janji dengan teman lain, tetapi beliau belum datang, sehingga ngobrol dengan saya.

Saya yakin wartawan dan mantan wartawan punya banyak informasi, sehingga dalam kesempatan itu saya banyak menanyakan ini dan itu.  Mulai dari yang ringan-ringan, seperti apa kesibukan Mas Maksum saat ini, sudah berapa buku yang ditulis.  Juga bagaimana bertanya kepada Mas Ulum, bagaimana rasanya bergeser dari bidang pendidikan ke mencari info tentang daerah Sidoarjo.   Ceritapun bergeser menjadi bagaimana ceritanya Pak Dahlan Iskan menjadi terangka kasus PLN, dikaitakan dengan kasus mobil listrik dan sebagainya.  Bergeser lagi ke sejarah Jawa Pos termasuk ketika melebarkan sayap membukan koran daerah yang konon sudah mencapai sekitar 200 buah.

Saya mencoba menjadi pendengar yang baik, sambil mencerna informasi yang mengalir deras dari kedua teman tadi.  Apalagi ketika Pak Jaelani datang, sehingga informasi menjadi lengkap karena beliau mantan birokrat yang tentu saja memiliki pengalaman yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda pula. 

Sebagai birokrat senior yang sudah purna tugas, Pak Jaelani punya segudang informasi dan pandangannyya tentu masih berbau birokrat namum tidak terikat lagi oleh norma-norma birokrasi seperti ketika masih berdinas.  Mas Maksum, sebagai mantan wartawan senior yang sudah purna tentu punya informasi tidak kalah banyak dan karena sudah purna sepertinya lebih bebas bertukar pandangan.  Mas Ulum, walaupun lebih banyak diam, mungkin karena yunior tetapi juga puya informasi terbaru.

Ibarat sedang duduk di pinggir jalan, saya dapat melihat bebagai jenis mobil, motor dan kendaraan lainyang lewat.  Saya juga dapat melihat setiap kendaraan dari berbagai sudut pandang, dari depan, dari samping dan dari belakang.  Bahkan dari dalam mobil.  Jadi saya sangat beruntung pagi itu.

Setelah pertemuan selesai, saya mencoba mengingat informasi yang banyak dan berbagai pandangan itu.  Saya mencoba memahami dan mereka-reka apa realita yang sebenarnya.  Tentu ketika teman dari berbicara atas informasi yang dimiliki dan atas sudut pandang tertentu.  Oleh karena itu pastilah yang digambar bukanlah realitas yang utuh.  Saya mencoba menggabungkan sudut pandang ketika teman tadi untuk menemukan realita yang utuh itu.  Ternyata tidak mudah.

Saya jadi membayangkan bagaimana tidak mudahnya tugas penyidik dari KPK, Kepolisian dan Kejaksaan yang dengan informasi sepotong-sepotong harus melakukan konstruksi peristiwa yang utuh sbagai dasar penuntutan.  Saya juga jadi memahami pentingnya rekonstruksi oleh penyidik untuk mendapatkan gambaran peristiwa yang utuh.

Saya juga membayangkan, bagaimana para ilmuwan merekonstruksi wujud binatang dari potongan tulang yang membatu jadi fosil.  Bagaimana sulitnya ilmuwan menyusun teori bahwa alam semesta mengembang dari informasi-informasi yang sepotong.  Bagaimana sulitnya para ahli sejarah yang merekonstruksi suatu kerajaan dari informasi yang sepotong-sepotong.

Setelah merenung panjang saya menjadi lebih sadar kalau kemampuan saya terbatas.  Daya nalar saya terbatas.  Pengetahuan saya terbatas.  Syukur adan kejadian pagi itu, sehingga saya belajar memahami bahwa kemampuan, nalar dan pengetahuan saya terbatas.

KOMITE NASIONAL REFORMASI TATA KELOLA GURU

Tanggal 25 Juni 2015 saya diundang Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud untuk diskusi tentang tata kelola guru.  Saya sangat gembira dengan diskusi yang menunjukkan Kemdikbud memiliki kemauan untuk menata guru secara komprehensif.  Itu ditandai dengan banyaknya undangan yang terdiri dari eselon satu berbagai Kementerian yang terkait dengan guru, misalnya Kemdikbud, Kemristek-Dikti, Kemkeu, Kemenag, Kemenpan-RB, Bappenas dan sebagainya. Paling tidak itu menunjukkan kesadaran bahwa menata guru melibatkan berbagai instansi.

Saya menjadi lebih gembira ketika Mendikbud yang memberi arahan menyebutkan agar forum itu diawali dengan brainstorming untuk menggali dan mengembangkan gagasan, termasuk yang agak liar dan keluar dari aturan yang ada.  Juga tidak perlu memikirkan dapat-tidaknya dilaksanakan.  Tampaknya Pak Mendikbud ingin peserta melakukan eksplorasi gagasan bagaimana tata kelola guru yang ideal, tidak hanya untuk saat ini tetapi justru diarahkan untuk jangka panjang.  Jika ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada, aturannya yang disesuaikan agar gagasan ideal itu dapat terlaksana.

Saya juga gembira, ketika Dirjen GTK mengutip hasil penelitian John Hattie dan Sander and Rivers.  Keduanya menunjukkan peran guru yang sangat besar dalam menentukan hasil belajar siswa. Dua studi itu menyimpulkan, di luar potensi dasar siswa, kontribusi guru terhadap hasil belajar siswa lebih 50%.  Saat mendapat kesempatan berbicara, saya menambahkan untuk konteks Indonesia, juga ada penelitian Pujiastuti, Widodo dan Raharjo yang menyimpulkan kontribusi guru sebesar 54,5%.  Artinya jika kita dapat memastikan di setiap sekolah terdapat guru dalam jumlah yang cukup, kompetensi yang baik dan mereka bekerja dengan baik, maka 50% masalah pendidikan dapat terselesaikan.

Oleh karena itu wajar jika Undang-undang Guru dan Dosen, pasal 24 mengamanatkan agar Pemerintah (pusat), Propinsi, Kabupaten/Kota memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah.

Dalam brainstorming yang hanya sekitar 3 jam terungkap betapa rumitnya masalah guru.  Dari sisi jumlah, memang secara nasional jumlah guru sudah cukup, tetapi fakta juga menunjukkan banyak sekolah, khususnya di daerah pedesaan atau daerah terpencil, kekurangan guru.  Jadi masalahnya terletak pada distribusi guru yang tidak merata.  Tidak hanya antar daerah, tetapi juga antar sekolah dalam satu daerah, antar jenjang dan juga antar matapelajaran.

Walaupun secara teori memindah gutu antar sekolah dalam satu kabupaten/kota itu mudah, ternyata prakteknya tidak seperti itu.  Memindah guru dari sekolah dalam kota ke pinggiran atau dari sekolah favorit ke sekolah tidak favorit dapat dimaknai sebagai hukuman.  Pada hal data menunjukkan sekolah yang kelebihan guru biasanya sekolah di kota dan sekolah favorit.

Belum lagi perpindahan guru juga menyangkut trasportasi kerja.  Untuk kabupaten yang wilayahnya luas, pemindahan guru ke sekolah yang jarak dari rumahnya jauh juga menimbulkan dampak tarnsportasi.  Belum lagi jika kabupaten memiliki kepulauan dan yang biasanya kekurangan guru adalah sekolah yang di daerah terpencil.

Di kasus beberapa daerah ternyata yang banyak kekurangan guru adalah SD, sementara yang kelebihan guru adalah SMA.  Memindah guru SMA untuk menjadi guru SD juga tidak mudah.  Bukan sekedar kemampuan atau latar belakang studinya, tetapi juga gengsinya.  Guru SMA merasa lebih bergensi dibanding guru SD, sehingga jika guru SMA dimutasi menjadi guru SD, juga dapat menimbulkan masalah psikologis.

Perpindahan guru antara kabupaten/kota dan antar propinsi tentu lebih sulit.  Tentu tidak seua kabupaten/kota rela jika gurunya dipindah.  Apalagi jika yang dipindah itu guru yang baik atau jenis guru yang dibutuhkan.  Bahkan ketika terbut UU no 23 yang mengamatkan agar SMA/SMK menjadi kewenangan propinsi, ada sinyalemen ada kabupaten/kota yang mendorong guru yang kurang baik mutasi ke propinsi, sementara guru yang baik dipertahankan.

Ketimpangan suplly-demand guru ternyata serius.  Konon jumlah LPTK saat ini sudah lebih dari 400 buah.  Ketika minta menjadi guru meningkat sebagai dampak dari pemberian tunjangan profesi, ternyata membuat LPTK menambah daya tampung.  Juga tumbuh LPTK baru, baik perluasan mandat dari “universitas umum” yang kemudian membuka prodi kependidikan dan juga LPTK baru.  Diperkirakan jumlah mahasiswa LPTK saat ini sudah mendekati 1,8 juta dengan lulusan sekitar 400.000 orang per tahun.  Pada hal kebutuhan guru baru hanya sekitar 50.000 orang.

Mutu guru yang kurang baik dan kinerja guru yang tidak berubah saat telah menerima tunjangan profesi ternyata juga tidak sederhana.  Banyak guru kita yang senior itu hasil rekrutmen akhir 1970an saat pemerintah secara besar-besaran membuka SD Inpres dan untuk mengisi guru dibuat crass program yang disebut SPG-C, yaitu program 1 tahun sesudah SMP.  Lulusan SPG-C itu ditempatkan di SD Inpres di pedesaan sambil sore hari menempuh Kursus Pendidikan Guru (KPG) selama 2 tahun dan lulusannya disetarakan dengan SPG.  Mereka itu banyak yang tidak berkesempatan melanjutkan studi dan juga tidak banyak tersentuh pelatihan.  Jadi dapat dibayangkan seperti apa mutunya, jika itu diukur dengan tes yang menggunakan standar S1 Kurikulum saat ini.

Begitu ruwetnya masalah guru, tampaknya tepat gagasan membentu Komite Reformasi Tatakelola Guru untuk mencari solusi yang komprehensif.  Dengan kegiatan rutin yang begitu menumpuk rasanya kasihan jika Ditjen GTK garus memikirkan masalah yang begitu rumit dan menyangkut berbagai instansi.  Namun demikian, menurut saya ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius.

Pertama, Komite tersebut harus bekerja ekstra keras dan berkoordinasi dengan berbagai instansi.  Konsep yang disusun harus didukung dengan pemikian akademik yang jernih, punya terobosan ke depan, tetapi juga melihat kemungkinan bagaimana melaksanakan termasuk tahapannya.

Kedua, pemikiran kita terhadap guru yang sudah ada di lapangan harus jernih.  Mereka itu ibarat sudah menjadi bagian keluarga yang sudah berjasa panjang.  Mungkin saja mereka banyak yang tidak mampu mengikuti perkembangan, karena berbagai sebab.  Namun mereka tidak boleh begitu saja dilupakan bahan “dibuang”. Yang perlu ditemukan adalah bagaimana meningkatkan kinerja mereka.

Ketiga, untuk dapat mengirimkan guru ke sekolah di pelosok, amanat pasal 23 ayat (1) UUGD perlu dipertimbangkan.  Selama ini kabupaten di daerah terpencil selalu kesulitan guru baru yang memenuhi persyatan pendidikan minimal.  Tampaknya lulusan LPTK (S1 atau PPG) tidak tertarik melamar menjadi guru di daerah terpencil.  Jika ikatan dinas sebagaimana diamanatkan oleh pasal 23 ayat (1) UUGD itu dilaksanakan, pemerintah akan punya stok guru baru yang siap ditugaskan ke daerah terpencil.

Ke-empat, perlu dikembangkan pola pembinaan karier guru yang komprehensif.  Tidak hanya karier dalam arti penjenjangan dari guru muda ke selanjutnya, tetapi juga apa saja posisi yang disediakan bagi guru, apa syaratnya, termasuk mobilitas antar lembaga dan antas daerah.  Tentu tidak bijak “mengurung” guru berdinas di daerah terpencil sepanjang dinasnya.  Tentu akan bijak, jika dinas di sekolah terpencil itu bagian dari penugasan dan bagian dari persyaratan karier.

Kelima,  CPD (continous professional development) perlu dicarikan bentuk yang luwes dengan memanfaatkan IT.  Jika MGMP/KKG dapat dioptimalkan sebagai wahana CPD yang didukung oleh lembaga lain yang kredibel, misalnya universitas dan difasilitasi dengan ICT, maka setiap minggu guru dapat belajar di MGMP/KKG dengan dukungan universitas atau lembaga lain.